TAX PLANNING UNTUK MENGHEMAT BIAYA PAJAK Oleh: Nany Ariany

TAX PLANNING UNTUK MENGHEMAT BIAYA PAJAK

Oleh: Nany Ariany

Tax Planning atau Perencanaan Pajak dapat didefenisikan sebagai upaya manajemen keuangan untuk meminimalkan biaya pajak dengan merancang investasi, jenis usaha dan sistem pencatatan pendapatan dan biaya mana yang menghasilkan beban pajak yang paling kecil. Tax Planning sering pula disamakan dengan Tax Management atau manajemen pajak yang didefinisikan sebagai sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan,1994).

Ada dua kategori tax planning:

  1. Tax Avoidance (Penghindaran Pajak): Usaha meminimalkan biaya pajak masih dalam koridor Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Di berbagai negara terdapat 2 penggolongan tax avoidance:

  • Penghindaran pajak yang diperkenankan (acceptable tax avoidance/ defensive tax planning).
  • Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable tax avoidance/ aggressive tax planning). Biasanya untuk transaksi yang semata-mata dilakukan oleh Wajib Pajak yang untuk tujuan penghindaran pajak dan tidak mempunyai substansi¬† bisnis.

    2. Tax Evasion (Penyelundupan Pajak): Usaha meminimalkan biaya pajak sudah melanggar Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, tax planning ini merupakan perbuatan ilegal. Misalnya: membuat laporan keuangan palsu, tidak membayarkan PPN dan PPh yang dipungut, dll.

      Kita jangan pernah berpikir melakukan tax evasion karena beresiko dituntut secara pidana dan sanksi hukumnya sangat berat baik secara denda finansial, aset kita dapat dilelang secara paksa, hukuman cekal belum lagi hukuman kurungan. Sebisa mungkin juga kita tidak melakukan aggressive tax planning karena secara psikologis akan membuat aparatur pajak menjadi antipati terhadap kita. Kita akan banyak mendapat pengawasan dan permintaan data yang membuat compliance cost menjadi besar.

      Kita dapat melakukan penghematan pajak dengan cara yang sederhana namun tetap dapat memberikan hasil yang maksimal sebagai berikut:

      • Menghindari Sanksi dan Denda Perpajakan:
      1. lapor pajak tepat waktu dan tepat perhitungannya >> Hindari sanksi telat lapor, telat bayar dan kurang bayar.
      2. Mendaftarkan NPWP >>UU PPh baru (UU No 36 Th 2008) memberikan tarif pajak yang lebih tinggi kepda Wajib Pajak yang tidak mempunyai NPWP.
      • Memilih bentuk usaha dan investasi dengan beban pajak teringan

      Usaha orang pribadi tarifnya progresif 5%-35% sedangkan untuk badan tarifnya tunggal 28% dengan fasilitas UU PPh pasal 31 E yaitu pengurangan 50% PPh badan untuk bagian yang beromset dibawah Rp. 4,8 M. Sehingga bila beromset besar, sebaiknya lebih memilih bentuk badan. Bentuk Firma memiliki keuntungan dengan tarif tunggal dan tidak dipajakinya bagi hasil usaha ke pemilik namun firma tidak bisa membiayakan gaji direksi seperti PT selain itu sulit bila ingin mengembangkan modal di pasar saham atau obligasi. Sayangnya koperasi walaupun dianggap sebagai pendorong ekonomi rakyat tidak memiliki fasilitas seperti firma dimana tetap ada pemajakan final 10% pada SHU yang diberikan pada anggotanya. Ilustrasinya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

      Kasus I- omset kecil

      Usaha OP Firma PT Koperasi (Dalam juta)
      Laba Komersial 100 100 100 100
      Korfis Gaji Pemilik 20 20 - -
      Laba Kena Pajak 120 120 100 100
      PTKP 13.2 - - - (asumsi omset krg dr Rp 4,8 M maka tarif jd 14%)
      PKP 107 120 100 100
      Tarif Pajak 5-35% 28% 28% 28%
      PPh atas Laba 8.18 16.80 14.00 14.00
      Laba setelah pajak 91.82 83.20 86.00 86.00
      Dibagikan pada pemilik 91.82 83.20 86.00 86.00
      Tarif Pajak Deviden - - 10% 10%
      PPh Deviden - - 8.60 8.60
      Hasil investasi setelah pajak 91.82 83.20 77.40 77.40
      Total Beban Pajak 8.18 16.80 22.60 22.60
      8% 17% 23% 23%

      Kasus II- omset besar

      Usaha OP Firma PT Koperasi (Dalam juta)
      Penjualan 5000 5000 5000 5000
      Beban 4000 4000 4000 4000
      Laba Komersial 1,000 1,000 1,000 1,000
      Korfis Gaji Pemilik 100 100 - -
      Laba Kena Pajak 1,100 1,100 1,000 1,000
      PTKP 13.2 - - - UU PPh psl 31-omset dibawah Rp. 4.8 M kena tarif 14%
      PKP 1,087 1,100 1,000 1,000
      Tarif Pajak 5-35% 28% 28% 28%
      PPh atas Laba 300.38 160.16 145.60 145.60
      Laba setelah pajak 699.62 839.84 854.40 854.40
      Dibagikan pada pemilik 699.62 839.84 854.40 854.40
      Tarif Pajak Deviden - - 10% 10%
      PPh Deviden - - 85.44 85.44
      Hasil investasi setelah pajak 699.62 839.84 768.96 768.96
      Total Beban Pajak 300.38 160.16 231.04 231.04
      30% 16% 23% 23%
      • Memanfaatkan fasilitas pajak
      1. Memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak untuk PPh 25, BPHTB, PBB
      2. Memanfaatkan fasilitas Ekspor, PPN Ditanggung Pemerintah dan PPN tidak dipungut dimana harga jual dapat ditekan dan tetap dapat merestitusi PPN Masukan
      3. Memanfaatkan fasilitas bebas pajak untuk merger dengan nilai buku
      4. Memanfaatkan fasilitas tarif 0% untuk bunga simpanan koperasi
      5. Memanfaatkan fasilitas bebas bajak untuk Zona ekonomi Khusus
      • Menghindari biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam perpajakan
      1. Menghindari natura sebagai kompensasi pegawai
      2. Memotong PPh 21 OP atas asuransi untuk kepentingan pegawai agar tidak dianggap sebagai natura
      3. Menghindari biaya entertainment untuk marketing, lebih baik gunakan diskon atau jasa pihak ketiga.
      4. Membuat daftar nominatif entertainment agar biaya entertainment dapat dibiayakan
      5. Hanya ikut dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan agar dapat dibiayakan
      6. Membuat daftar pemusnahan barang untuk membiayakan penghapusan persediaan
      7. Memperhatikan biaya estimasi yang dapat dikurangkan dalam UU PPh psal 9 ayat 1-c j.o PMK 81/PMK.03/2009
      • Memilih metode perhitungan biaya yang lebih besar
      1. Memilih metode rata-rata tertimbang dibanding FIFO untuk persediaan bila terjadi inflasi.
      2. Memilih metode penyusutan saldo menurun metode garis lurus bila ada trend penurunan tarif pajak.
      3. Lebih baik menyewa aset atau leasing daripada membeli aset >> Bila menyewa biasa dapat mengkreditkan PPN Masukan tiap bulan, dan tagihan sewa semuanya, tidak seperti bila membeli aset biasa yang pembiayaannya melalui depresiasi. Bila leasing, biaya angsuran tiap bulan dapat dibiayakan namun keuntungannya ada PPN Masukan di awal yang cukup besar untuk cash saving dan perusahaan dapat mennghemat biaya administrasi karena pembayaran angsuran  capital lease dikecualikan dari pemotongan PPh 23 dan PPN. (KMK No 1169/1991)
      • Memanfaatkan pembedaan tarif pajak
      1. Dapat dimanfaatkan dengan cara memecah usaha yang berlaba besar menjadi beberapa unit untuk mendapat tarif pemajakan yang lebih kecil (fasilitas UU PPh pasal 31 E, tarif 14% untuk badan dengan omset kurang dari Rp. 4,8 Milyar)
      2. Aset dipecah-dipecah ke berbagai anak perusahaan untuk mendapat tarif PBB lebih rendah (dimana asessment ratio 20% untuk NJOP di bawah Rp.  1 Milyar)
      • Menghindari pajak berganda
      1. Memastikan PPN Masukan dan PPh yang dipungut pihak ketiga dapat dikreditkan >>Bila tidak dapat dikreditkan, merupakan biaya bagi perusahaan dan akhirnya akan membebani harga jual.
      2. Memohon sentralisasi PPN>>Untuk menghemat biaya administrasi dan resiko faktur pajak masukan cacat.
      3. Investasi pada negara yang memiliki tax treaty dengan Indonesia untuk menghindari pengenaan pajak yang sama di lebih dari 2 negara
      4. Sinergi industri hulu-hilir untuk menghindari pengenaan PPNBM berkali-kali untuk produk yang sama, misalnya loudspeaker dan TV sama-sama dikenakan PPNBM
      5. Penyertaan modal pada PT dihindar dalam bentuk tanah dan bangunan untuk menghindari BPHTB
      • Menghindari koreksi Transfer Pricing
      1. Mengadakan Advance Pricing Agreement dimana ada harga trasfer pricing yang merupakan kesepakatan WP dan pihak fiskus.
      2. Memperhatikan peraturan mengenai Debt Equity Ratio untuk menghindari koreksi UU PPh pasal 18 ayat 1
      3. Investasi pada negara yang memiliki tax treaty dengan Indonesia untuk menghindari pengenaan pajak yang sama di lebih dari 2 negara

      Daftar Pustaka:

      • Rahayu, Ning dan Santoso, Iman. 2007. Bunga Rampai Perpajakan Indonesia. Jakarta: FISIP UI Pers.
      • Manajemen Perpajakan- Vero Deswanto SE., Msi
      • Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule-
        Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax & Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int.Tax
      About these ads

      17 thoughts on “TAX PLANNING UNTUK MENGHEMAT BIAYA PAJAK Oleh: Nany Ariany

      1. Pantas kegiatan usaha di Indonesia tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau saja ada kebebasan untuk tidak membayar pajak, saya yakin usaha-usaha kecil akan tumbuh dengan pesat dan akan disusul dengan terbuka luasnya lapangan kerja yang besar. Rakyat pun bisa lebih nyaman dan smeakin mencintai negaranya karena bisa hidup bebas dari stress karena pajak.

      2. emang nih dirjen pajak, kalo yg kecil dikejar2
        kalo yg besar dibiarin aja
        pada gak berani
        makanya harus pintar2lah kalau mau usaha maju, jangan mau diperas oleh pajak habis2an =)

      3. aq juga pgen tw tax plan yg baek bwt perhitungan PPh 21 bagi karyawan yang dlaporkan dSPT tahunannya????????

        methode gross up atau methode apa yang cocok???

      4. krn PPh 21 tidak boleh dijadikan biaya oeh UU PPh psl 9, tunjangan PPh 21 harus dikereksi fiskal postif yang akhirnya menambah laba kena pajak
        makanya perusahaan mengross up tunjangan PPh 21 menjadi komponen gaji, sehingga biaya tunjangan PPh 21 dapat dibiayakan
        cuma bagi karyawan, gross up itu agak merugikan, gaji pokoknya terkesan besar sekali, terutama kalo level gajinya sudah direksi, penghasilan bruto yang diterima cash hanya 100 juta tp krn ada gross up tunjangan PPh 21 bisa jadi 150 Juta
        akhirnya di SPT OP dia akan kena tarif pasal 17 yg lbh tinggi, makanya biasanya utk yang gajinya besar, tidak diberikan tunjangan pajak, lbh baik potong apa adanya

      5. bagus artikelnya…nice…kalo bisa jg mengenai implementasi dr tarif tunggal 1% utk tahun pajak 2013…apa langsung dr omzet??? jika iya, fungsi dr pelampiran Lap Keuangan dan biaya2 di SPT 1771 lembar 3 dst utk apa???

      6. Bagaimana bisa banyak yang dapat menjual barang dengan harga yang sangat miring. Misalnya modalnya dpp rp. 10,000 tetapi ada yang bisa jual barangnya rp. 10,000 juga tanpa ppn. Padahalnya modalnya dpp rp,10,000 ditambah ppn yaitu rp. 11,000

      7. @basis: iya langsung dr omset, kan untuk yg omsetnya lebih dari Rp. 4,8 M/tahun, tidak fair memang karena saat UMP & harga-harga naik, PPh malah dikenakan final

      Tinggalkan Balasan

      Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

      WordPress.com Logo

      You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

      Twitter picture

      You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

      Facebook photo

      You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

      Google+ photo

      You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

      Connecting to %s