Masalah-Masalah Perpajakan Seputar Leasing (Sewa Guna Usaha) Oleh: Nany Ariany, SE

Leasing (Sewa Guna Usaha/SGU) menurut KMK No. 1169/KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep-1221MK/2/1974, No. 321MISKI 2/1974 dan No. 30/Kpb/l/74 tanggal 7 Pebruari 1974 tentang “Perijinan Usaha Leasing” menyatakan:

“Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.”

Berikut ini adalah masalah-masalah perpajakan seputar Leasing (SGU):

A. Perbedaan Leasing (SGU) dengan Penjualan Kredit dan Angsuran

Perbedaan Leasing dengan penjualan kredit dan angsuran biasa adalah dalam penjualan kredit dan angsuran hanya terdapat 2 pihak yaitu penjual (supplier) dan pembeli (yang mengangsur/mencicil pembayaran kepada supplier). Maka konsuekensi pajaknya hanyalah antara 2 pihak tersebut. Atas barang modal yang dijual terutang objek PPN, Sedangkan laba penjualan (harga jual – harga pokok pembelian) masuk ke PPh badan supplier.

Sedangkan pada leasing (SGU) terdapat 3 pihak:

  1. lessor (biasanya bank atau lembaga keuangan lain yang memberi dana pada lessee untuk memperoleh aset/barang modal yang  di-leasing-kan)
  2. lessee (yang menggunakan aset/barang modal yang  di-leasing-kan)
  3. supplier (yang menjual/menyediakan aset/barang modal)

Sehingga di sini terdapat 2 objek pajak yaitu:

  1. Jasa pembiayaan, biasanya berupa imbalan bunga, dari lessor ke lessee (objek pajak yang dibebaskan PPN dan PPh 23)
  2. Barang modal yang dijual dari supplier ke lessse (objek pajak PPN sedangkan laba penjualan masuk ke PPh badan supplier)

Terdapat dampak perpajakan yang lain yaitu siapakah yang berhak mendepresiasi aset karena pada umumnya kepemilikan aset (dokumen legalnya) masih dimilki oleh lessor. Karena perbedaan konsuekensi pajak inilah, maka merangsang penyelundupan pajak (tax evasion). Misalnya leasing disamarkan menjadi penjualan kredit agar lessor terhindar dari konsuekensi pemajakan. Atau penjualan kredit agar penjual bisa membukukan pendapatan hanya sebesar imbalan bunga saja.

B. Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Beban antara Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan

Secara garis besar, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

PSAK No. 30 (Revisi 2007) tentang Sewa KMK No. 1169/KMK.01/1991
Capital Lease (Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi) Persyaratan
  1. Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewagunausaha pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.
  2. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa gunausaha serta bunganya, sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha (full payout lease).
  3. Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun.

 

  1. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor;
  2. masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan;
  3. perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.
Pendapatan & Biaya Lessor a. Selisih antara piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) dengan harga perolehan aktiva yang disewagunausahakan diperlakukan sebagai pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui (unearned lease income).b. Pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala (periodic rate of return) atas penanaman neto perusahaan sewa guna usaha.c. Apabila perusahaan sewa guna usaha menjual barang modal kepada penyewa guna usaha sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha, maka perbedaan antara harga jual dengan penanaman neto dalam sewa guna usaha pada saat penjualan dilakukan harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan.d. Pendapatan lain yang diterima sehubungan dengan transaksi Sewa Guna Usaha harus diakui dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan. 
  1. penghasilan lessor yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha;
  2. lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa-guna-usahakan dengan hak opsi;
  3. lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya sejumlah 2,5% (dua setengah persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa-guna-usaha dengan hak opsi.
Biaya Lessee
  1. Pembayaran sewa guna usaha (lease payments) selama tahun berjalan yang diperoleh dari penyewa guna usaha diakui dan dicatat sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam Jumlah yang tidak sama setiap periode.
  2. Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan harus dilakukan dalam Jumlah yang layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya.

 

  1. selama masa sewa-guna-usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa-guna-usaha, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli;
  2. setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan;
  3. pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa-guna-usaha tersebut memenuhi ketentuan

3. BUKAN OBJEK PPh 23 dan PPN kareana dianggap sebagai JASA PEMBIAYAAN (UU PPN pasal 4A-d)

Operating Lease (Sewa Biasa) Persyaratan Kalau salah satu kriteria capital lease tidak terpenuhi maka transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (operating lease).
  1. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa-guna-usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor;
  2. perjanjian sewa-guna-usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.
Pendapatan & Biaya Lessor
  1. Pembayaran sewa guna usaha (lease payments) selama tahun berjalan yang diperoleh dari penyewa guna usaha diakui dan dicatat sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam Jumlah yang tidak sama setiap periode.
  2. Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan harus dilakukan dalam Jumlah yang layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya.

 

  1. seluruh pembayaran sewa-guna-usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lessor merupakan obyek Pajak Penghasilan.
  2. lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa-guna-usahakan tanpa hak opsi
Biaya Lessee Pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha dilakukan dalam Jumlah yang tidak sama setiap periode. pembayaran sewa-guna-usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. MERUPAKAN OBJEK PPH 23 dan PPN atas SEWA.

Perbedaan paling mendasar adalah tidak diperbolehkannya depresiasi baik bagi lessor dan lessee dalam SGU dengan hak opsi dalam peraturan perpajakn di Indonesia. Namun sebenarnya peraturan pajak memberi pembebanan yang sama bagi lessee seperti pada PSAK dimana lessee diperbolehkan mengurangkan jumlah angsuran pembayaran leasing. Angsuran ini jumlahnya akan sama dengan biaya bunga dan biaya depresiasi karena jumlah utang leasing adalah nilai aktiva ditambah dengan bunga leasing.

Utang Leasing = Harga Pembelian Aktiva + Bunga Leasing

—————————————————————- (Dibagi masa angsuran)

Angsuran Leasing per bulan = Depresiasi Aktiva per bulan + Bunga Lesaing per bulan

 

PERBEDAAN AKUNTANSI

CAPITAL LEASE
aset diakui sbg aset leesee, PPN Masukan atas aset dapat dikreditkan, tdk ada PPh 23 yang terutang saat pembayaran.

Pada saat pembelian:
aset (debet)
PPN MAsukan(debet)
bunga dibayar dimuka (debet)
utang leasing (credit)

pada saat pembayaran angsuran:
utang leasing (debet)
kas (credit)

jurnal penyesuaian:
beban bunga (debet)
bunga dibayar dimuka (credit)
beban penyusutan aktiva (debet)
akumulasi penyusutan aktiva (credit)

OPERATING LEASE

dianggap sewa biasa, tdk ada pengakuan aset dan beban depresiasi, terutang PPh 23 dan PPN dari pembayaran sewa

Pada saat pembelian:
Tidak ada yang dicatat penyewa, yang menyewakan mencatat sebagai asetnya

pada saat pembayaran angsuran:
beban sewa (debet)
PPN Masukan (debet)
Utang PPh 23 (credit)
Kas (credit)

jurnal penyesuaian:
Tidak ada yang dicatat penyewa, yang menyewakan mendepresiasikan asetnya

C. Potensi Double Taxation atau Double Dipping dalam Perpajakan Internasional

Double Taxation (pemajakan berganda) atas leasing dapat terjadi bila negara lessor dan negara lessee sama-sama tidak boleh mendepresiasi aset leasing sedangkan double Dipping (pembebanan berganda) atas leasing terjadi bila baik lessor dan lessee diperbolehkan untuk mendepresiasi aset leasing. Hal ini dapat dilakukan untuk penghindaran pajak (tax avoidance) berkala internasional untuk leasing antara induk dan anak perusahaan.

D. Peraturan Perpajakan Mengenai Leasing (SGU) yang Saling Bersebrangan

Di Indonesia, perpajakan atas leasing diatur dalam KMK No. 1169/KMK.01/1991 bertentangan dengan UU PPh pasal 11 yang berlaku saat ini (UU PPh No 36 tahun 2008): ”masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan; Hal ini melandasi SE-10/PJ.42/1994 membuat pengelompokan harta untuk depresiasi tidak sesaui UU PPh pasal 11 dimana:

  • Golongan I mempunyai manfaat 4 tahun
  • Golongan II mempunyai masa manfaat > 4 sd 8 tahun
  • Golongan III mempunyai manfaat > 8 tahun

Keputusan Menteri Keuangan yang menjadi dasar  dari Surat Edaran tersebut adalah ”Keputusan Menteri Keuangan tahun 1991, jadi dasar hukumnya adalah UU PPh sebelum diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1994 dimana pasal 11 menyatkan pengelompokkan aset sebagai berikut:

  • Bukan bangunan
    • Kelompok 1  mempunyai manfaat 4 tahun
    • Kelompok 2  mempunyai manfaat 8 tahun
    • Kelompok 3  mempunyai manfaat 16 tahun
    • Kelompok 4 mempunyai manfaat 20 tahun
  • Bangunan
    • Permanen  mempunyai manfaat 20 tahun
    • Tidak Permanen mempunyai manfaat 10 tahun

E. Sales and lease back

Sepintas tipe leasing ini seperti pegadaian. Pada transaksi ini, lessee menjual aktiva pada lessor lalu menyewanya kembali sampai akhir periode leasing. PSAK No. 30 menyatakan: “Dalam hal dilakukan penjualan dan penyewaan kembali (sales and leaseback) maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha. Selisih antara harga jual dan nilai buku aktiva yang dijual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Amortisasi atas keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan harus dilakukan secara proporsional dengan biaya amortisasi aktiva yang disewagunausaha apabila leaseback merupakan capital lease atau secara proporsional dengan biaya sewa apabila leaseback merupakan operating lease. KMK No. 1169/KMK.01/1991 tidak mengatur khusus masalah ini sehingga dalam prakteknya sering terjadi kesalahpahaman. Leasing ini dianggap sama seperti pegadaian sehingga tidak terdapat PPN terutang saat aktiva leasing dijual lessee ke lessor sebelum dileasing kembali. Berdasarkan UU PPN No. 42 tahun 2009 Pasal 1A ayat 2, tidak ada pembebasan PPN atas jenis penyerahan ini. Namun dalam penjelasan UU PPN pasal 1A ayat 1-h, penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dalam perjanjian leasing, penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak dalam hal ini dari supplier ke lessee. Sehingga penyerahan BKP dari lesee ke lessor dalam sales and leaseback tidak termasuk dalam positive list dan negative list dalam UU PPN.

F. Muharabah vs Capital Lease (SGU dengan hak opsi)

Murahabah (transaksi pembiayaan bank syariah) sepintas mirip leasing karena melibatkan 3 pihak yaitu pembeli, bank dan supplier. Yang membedakan adalah jenis penghasilannya, leasing mengambil laba dari bunga atas uang yang dipinjamkan lessor pada lessee sedangkan muharabah merupakan akad jual beli biasa dengan margin profit dengan cicilan pembayaran. Sehingga seakan-akan bank syariah merupakan agen penjual maka terjadilah pemajakan PPN berganda karena terdapat PPN dari supplier ke pembeli lalu terdapat lagi PPN dari bank ke pembeli. Semestinya yang dipajaki margin profitnya saja karena bank syariah tidak bisa mengkreditkan PPN masukan dari supplier.

Namun untuk memenuhi asas netralitas, agar tidak ada diskriminasi antara bank syariah dan bank komersil, baik bunga leasing maupun margin profit muharabah dibebaskan dari PPN. Pada UU PPN 2009 pasal 1A menyebutkan:

”h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak”

Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa:

”Contoh: Dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari Pengusaha Kena Pajak A atas pesanan nasabah bank syariah (Tuan B). Meskipun berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Tuan B.”

Dari pasal tersebut, dapat dinyatakan, penyerahan yang kena PPN dari supplier ke pembeli, dari bank ke pembeli tidak ada PPN, sama seperti leasing bank biasa. Hal ini dipertegas lagi Penjelasan Pasal 4a ayat 3 tentang jenis jasa yg tidak dikenai PPN
”3. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,

a)     sewa guna usaha dengan hak opsi;”

Sumber:

  • Perpajakan Atas Penghasilan Dari Transaksi Leasing – Dra. Sumiharti, Ak, M.Si
  • Akuntansi Perpajakan untuk Aktiva Tetap – Prof Gunadi
About these ads

17 thoughts on “Masalah-Masalah Perpajakan Seputar Leasing (Sewa Guna Usaha) Oleh: Nany Ariany, SE

  1. hak opsi (buying option) adalah hak lessee untuk membeli aset yg di-leasing-kan di masa periode leasing. dengan adanya hak opsi ini maka, leasing dianggap jasa pembiayaan (financial lease) tidak seperti sewa-menyewa biasa (operating lease). jadi krn tidak mampu beli aset dgn harga yg sekarang, lessee menyewa dulu dr lessor, lalu beli dgn harga yg murah saat periode leasing berakhir.

  2. PERBEDAAN AKUNTANSI

    CAPITAL LEASE
    aset diakui sbg aset leesee, PPN Masukan atas aset dapat dikreditkan, tdk ada PPh 23 yang terutang saat pembayaran.

    Pada saat pembelian:
    aset (debet)
    PPN MAsukan(debet)
    bunga dibayar dimuka (debet)
    utang leasing (credit)

    pada saat pembayaran angsuran:
    utang leasing (debet)
    kas (credit)

    jurnal penyesuaian:
    beban bunga (debet)
    bunga dibayar dimuka (credit)
    beban penyusutan aktiva (debet)
    akumulasi penyusutan aktiva (credit)

    OPERATING LEASE

    dianggap sewa biasa, tdk ada pengakuan aset dan beban depresiasi, terutang PPh 23 dan PPN dari pembayaran sewa

    Pada saat pembelian:
    Tidak ada yang dicatat penyewa, yang menyewakan mencatat sebagai asetnya

    pada saat pembayaran angsuran:
    beban sewa (debet)
    PPN Masukan (debet)
    Utang PPh 23 (credit)
    Kas (credit)

    jurnal penyesuaian:
    Tidak ada yang dicatat penyewa, yang menyewakan mendepresiasikan asetnya

  3. mnta soal perlakuan PPn sewa guna dengan hak opsi dnk beserta jurnal y ? buat tmbahan bhan skripsi saya, thanks

  4. kalo misalnya si pengguna jasa leasing dia tau mau beli barangnya di akhir periode PPNnya itu dibayar pas pembayaran pertama apa pas di akhir periode pas barang jd milik kita?

    trus menurut pajak itu di catat sebagai apa?

  5. kalo misalnya si pengguna jasa leasing dia tau mau beli barangnya di akhir periode PPNnya itu dibayar pas pembayaran pertama apa pas di akhir periode pas barang jd milik kita?

    trus menurut pajak itu di catat sebagai apa??

  6. kalo ada buying option (opsi membeli) ya sudah pasti capital lease (sewa guna usaha dgn hak opsi)
    PPN Masukan bias dikreditkan seluruhnya, faktur pajak kan juga dapat dari suppplier, nanti lessor yg bayarin full ke supplier, kita angsur bayar ke lessornya, tidak ada PPN lagi krn merupakan jasa pembiayaan (UU PPN Pasal 4A).

  7. bagaimana pemberlakuan pajak untuk perusahaan cop( car owner project ) yang menggunakan kontrak sewa menurut perjanjian tertentu dan menjadi hak milik. kapan saat ter utang nya PPN & PPh atas usaha tsb…
    sekian mohon bantuan pemecahan jawaban nya….

  8. kalau belum dapat izin menteri keuangan sbg perusahaan lessor, dianggap sewa biasa, terutang PPN dan PPh 23 atas pembayaran sewa, pada saat penyerahan mobil di akhir baru ada transaksi jual-beli.

  9. untuk leasing, pada akhir periode saat barang sudah menjadi milik lessee, bagaimana pencatatan jurnalnya?

    apakah penyusutannya sudah boleh dibiayakan oleh lessee saat pembelian atau setelah aktiva menjadi milik lessee?

  10. @Dede
    kalau capital lease PPN masukan besar di awal pembelian, tidak perlu potong pph 23 tapi harus mengakui hutang leasing yg besar, ada kewajiban membeli lagi saat barang sdh hbs masa manfaatnya.

    kala operating lease, seperti sewa biasa, PPN masukan tiap bulan dan hrs diptong PPh 23, tapi tdk ada opsi membeli jd tdk perlu mendepresiasi aset dan mengakui hutang, hny biaya sewa tiap bulan

  11. @atens
    pada PSAK boleh didepresiasi, “Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan harus dilakukan dalam Jumlah yang layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya.”

    pada KMK 1169:
    “pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan selama masa sewa-guna-usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa-guna-usaha, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli;

    pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa-guna-usaha tersebut memenuhi ketentuan”

    jadi pada laba akhir tahun:
    koreksi fiskal positif depresiasi
    koreksi fiskal negatif angsuran leasing dikurangi biaya bunga (karena bunga boleh dibiayakan PSAK & pajak, hanya depresiasi yg tdk boleh)

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s