Analisa Dasar Hukum Perpajakan Inbreng Tanah dengan Saham Oleh: Nany Ariany SE, MA

Menurut Pasal Pasal 1618-1652 KUHPerdata, Persekutuan Perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Inbreng ini wajib dimasukkan pihak-pihak yang bersekutu dalam persekutuan, bisa berupa uang, harta dan tenaga.

1. PPh final Psl 4(2)

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2008 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 1 menyebutkan:

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan.
(2) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;
b. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
c. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
Sehingga atas Peraturan Pemerintah teersebut, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan berupa tukar-menukar (ruislag) dikenakan Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 2 menyebutkan:

(1) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

Undang-Undang. No. 7 tahun 1983 yang terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang. No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 menyebutkan bahwa:

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

Dimana Pasal 2 ayat 1 b berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
b. badan; dan
c. bentuk usaha tetap.

KESIMPULAN: Untuk ruislag biasa, terhutang PPh final pasal 4(2) yang hrs disetor sebelum pembuatan akta notaris/PPAT namun karena inbreng diperuntukkan sebagai pengganti saham, maka sesuai UU PPh pasal 4 ayat 3c, tanah tersebut tidak termasuk objek Pajak Penghasilan.

2. BPHTB

UU No. 20 Ttg BPHTB menyebutkan:

Pasal 2
(1) Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
(2) Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. Pemindahan hak karena :
1. jual beli;
2. tukar-menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha;
13. hadiah.
b. Pemberian hak baru karena :
1. kelanjutan pelepasan hak;
2. diluar pelepasan hak.
(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun;
f. hak pengelolaan.”
“Pasal 3
(1) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
a. perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
e. orang pribadi atau badan karena wakaf;
f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
Pasal 9
(1) Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk :
a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
d. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
e. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
f. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
g. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;
h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
i. hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
j. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
k. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
l. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
m. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
n. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
o. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
KESIMPULAN: BPHTB tidak terutang bila belum dibuat dan ditandatanganinya akta dan BPHTB tidak terutang bila konversi hak tidak ada perubahan nama

About these ads

8 thoughts on “Analisa Dasar Hukum Perpajakan Inbreng Tanah dengan Saham Oleh: Nany Ariany SE, MA

  1. (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
    c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
    menurut saya, maksud dari Pasal 4 ayat (3) huruf c. UU Pajak Penghasilan tersebut adalah bahwa harta termasuk setoran tunai tersebut bukan penghasilan BAGI BADAN, sehingga pasal tersebut tidak relevan sebagai dasar pernyataan bahwa penyetoran tanah sebagai pengganti setoran modal (inbreng) bukan termasuk penghasilan BAGI penyetornya.
    Menurut saya, disini unsur penghasilan bagi pemilik tanah adalah disebabkan adanya pelepasan hak, dari pemilik tanah sebagai pemegang saham kepada pemilik baru Badan/perusahaan dalam arti terjadi perubahan kepemilikan atas hak tanah tersebut.

  2. @maskhozin
    kalo kita nyetor uang/harta buat saham bukan biaya tapi investasi
    kalau kita terima setoran atas saham bukan penghasilan melainkan modal
    agak aneh intepretasinya
    rasanya aneh kalau khusus tanah, kita ditagihkan PPh Pasal 4(2) padahal UU PP pasal ayat 4-3c jelas-jelas menyatakan bahwa setoran modal bukan penghasilan :)

  3. Dear mbak Nenny.
    Saya tergerak untuk menanggapi artikel mbak walaupun agak telat yang menurut saya kurang pas dalam membahas PPh Pasal 4 ayat 2 atas inbreng. Objek PPh Pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan/tambahan kemampuan ekonomis atas pelepasan hak dari pemilik hak kepada pihak lain. Maksud dari Pasal 4 ayat 3 huruf c UU PPh yang mbak sebutkan diatas, ada baiknya kita memperhatikan pada memori penjelasan dari pasal tersebut yang merupakan penafsiran resmi dari pembuat aturan,
    “Huruf c
    Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang diterima oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan tersebut. Namun karena harta tersebut diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka berdasarkan ketentuan ini, harta yang diterima tersebut bukan merupakan objek pajak.”
    Ketentuan pengecualian ini lebih ditujukan kepada ‘tambahan kemampuan ekonomis’ yang diterima WP badan dari pengalihan atas hak atas tanah dan bangunan tersebut agar tidak dikategorikan sebagai objek penghasilan bagi WP badan yang menerimanya. Sedangkan bagi yang mengalihkan, tetap terutang PPh Pasal 4 ayat 2. Hal ini dipertegas dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2008 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang tidak melakukan pengecualian dari pengenaan PPh Pasal 4 ayat 2 atas inbreng tanah dan bangunan ke perusahaan. Menurut saya memang PPh final ini tidak adil, karena seharusnya PPh dikenakan atas capital gain sesuai prinsip Pasal 4 ayat 1 UU PPh (dasar objek pajak). Namun kenyataannya PP tersebut mengenakannya dari nilai bruto transaksi. Hal ini tidak adil salah satunya bila harga tanah yang dialihakn secara inbreng adalah sama dengan harga pada saat pembelian tanah/bangunan. Demikian pendapat saya, semoga bermanfaat. Bila mbak ingin mendiskusikan lebih lanjut, saya persilakan menghubungi saya di fajar@jakartastrategic.com. Terima kasih.

  4. @fajar
    saya hargai pendapat anda, memang banyak yang kontra dengan saya tapi saya masih belum bisa memahami karena PPh itu dasarnya adalah penghasilan dan setoran modal (melebihi nilai tertulis saham atau tidak) tidak sama dengan penghasilan. dan capital gain hanya ada bila ada jual-beli saham.

    misalnya kita menyetor saham dgn uang atau fix asset maka tidak ada PPh yang terutang baik untuk investor ataupun perusahaan yg diinvestasikan.
    rasanya aneh kalo kita menyetor saham dalam bentuk tanah malah ada PPh-nya, yang menerima penghasilan siapa?

    kalau ada capital gain, apa maksudnya harga tanah > harga saham, bukankah itu tambahan kemampuan ekonomis dari si penerima modal? (di acctg dijurnal sbg paid in capital bukan penghasilan). refer to pasal 4 ayat 3c yah tambahan harta tsb bukan objek pajak penghasilan.
    PP 71/2008 jg tdk mengatur perlakuan untuk pasal 4 ayat 3c.

    ini hny sekedar pendapat saya, tp mgkn ada pendapat pakar ataupun keputusan pengadilan pajak ttg kasus yg berkaitan dgn inbreng, silakan dishare :)

  5. Atas inbreng yang dilakukan apakah terhutang PPN Pasal 16D? Kapan saat terhutangnya, apakah saat aset tersebut digunakan oleh penerima atau saat akta inbreng dibuat, karena pada prakteknya dapat terjadi akta inbreng baru dibuat kemudian. Mohon pendapat kawan-kawan.

  6. Mbak Neny, atas pengalihan tanah tersebut jelas kena PPh Final berdasarkan pasal 4 ayat 2 karena tanah tersebut dialihkan dan diganti dalam bentuk saham (modal) secara pikiran bodoh saya itu sama saja tanah tersebut dijual dan dibeli dengan saham (nilai modal/penyertaan), jadi jelas bagi yang mengalihkan itu merupakan obyek PPh Pasal 4 ayat 2.

  7. @mas bas
    ya dalam prakteknya memang dikenakan setiap ada pengalihan hak, padahal itu kan seperti kita setor modal saja, bedanya ini bukan dengan uang tapi dengan tanah. setoran modal bukan penghasilan. tidak ada penghasilan kenapa kena PPh, wallahu alam bisawab

    @rosa
    PPN Psl 16D itu kan seperti mesin operasional tadinya PPN masukan kita kreditkan, maka setelah dijual harus dikreditkan PPNnya.
    Tanah tidak ada PPN. kalau PPN Psl 16D bangunan dipaksakan PPN maka PPN Masukan anak perusahaan = PPN keluaran induk. Saya belum tau ada peraturan khusus yang mengatur. Mohon kritik saran dari yg lain.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s