ASPEK PERPAJAKAN DALAM USAHA JASA KEPELABUHAN

ASPEK PERPAJAKAN DALAM USAHA JASA KEPELABUHAN
Oleh: Nany Ariany, SE, MA.

Ada beberapa aspek perpajakan yang harus diperhatikan dalam kegiatan usaha jasa kepelabuhan.

1. Fasilitas PPN Dibebaskan (PP No. 38 Tahun 2003).

Menurut PP No. 38 tahun 2003 terdapat Jasa Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain adalah
“ 1. -jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara -jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara -jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:
a. -jasa persewaan kapal;
b.-jasa kepelabuhan meliputi -jasa tunda, -jasa pandu, -jasa tambat, dan –jasa labuh;
c. -jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;” (Pasal 3)

Menurut Keputusan Menteri Keuangan – 370/KMK.03/2003, Orang atau Badan yang melakukan atau menerima penyerahan JKP Tertentu tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas PPN yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 12) dan PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap “PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003”. (Pasal 15)

2. PPh 23 Atas Jasa Kepelabuhan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan – 244/PMK.03/2008, terdapat jasa kepelabuhan yang dikenai PPh 23 sebagai jasa lain yang dikenakan PPh 23 dalam UU PPh Pasal 23 ayat 1 huruf c. antara lain atas:
a) atas sewa sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan dan tanah dan atau bangunan , yaitu atas jasa pelayanaan (sewa) alat-alat yang terdiri dari:
• jasa kran darat,
• jasa kran apung,
• jasa forklift,
• jasa head truck,
• jasa chasis,
• jasa tongkang,
• jasa BKMP (Kapal Motor Penggandeng Tipe B),
• jasa towing tractor,
• jasa timbangan dan
• jasa pemadam kebakaran;
b) jasa sehubungan dengan jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal.
Sedangkan untuk jasa-jasa lain seperti jasa labuh, jasa tambat, dsb tidak disebutkan dalam PMK tersebut sehingga tidak perlu dikenakan PPh 23.

3. PPh final untuk persewaan lahan di luar pengawasn Bea Cukai (SE – 37/PJ.43/1998).

Menurut Peraturan Pemerintah – 5 TAHUN 2002 j.o PP No. 29 Tahun 1996, (1) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (Persewaan tanah dan/atau bangunan) yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa. (2) Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.” (Pasal 2).

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak – SE – 37/PJ.43/1998, pemakaian gudang/lapangan penumpukan di lingkungan pelabuhan di lini pertama dan lini kedua tidak termasuk pengertian sewa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 (Dipotong PPh 4(2) atas sewa tanah/bangunan) karena termasuk sebagai bagian dari jasa pelabuhan. Sebaliknya, pemakaian gudang/lapangan ataupun ruang bangunan/gedung di luar lini pertama dan lini kedua di lingkungan pelabuhan termasuk dalam pengertian sewa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 (Dipotong PPh 4(2) atas sewa tanah/bangunan 10%). Yang dimaksud dengan lini 1 (satu) adalah area atau dermaga di lingkungan pelabuhan tempat penumpukan barang yang diturunkan langsung dari kapal.. Sedangkan lini 2 (dua) adalah area atau dermaga di lingkungan pelabuhan tempat penumpukan barang yang dipindahkan dari lini 1 (satu). Lini 1 (satu) dan lini 2 (dua) berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. PNBP Departemen Perhubungan (PP No. 6/2009)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang secara detail dibahas pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

5. Fasilitas Tax Allowance untuk Jasa Kepelabuhan di Kawasan Batam. (PP No. 62/2008).

Menurut Lampiran I PP No. 62 Tahun 2008, Transhipment Port yang merupakan kesatuan KBLI No. 63100, 63210, 63220, 63321, 63290, Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pelabuhan transhipment internasional (dermaga, gedung, penundaan kapal, pemanduan, jasa labuh, jasa tambat, jasa dermaga dan penumpukan barang/kontainer, terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering), di daerah Batam merupakan Bidang Uasah Tertentu yang mendapat fasilitas PPh Badan. PP No. 62 tahun 2008 j.o PP No. 1 tahun 2007, menyatakan bidang usaha tertemtu dan daerah-daerah tertentu sesuai lampiran I & II PP No. 62/2008, mendapatkan fasilitas PPh Badan sebagai berikut:
• Pengurangan Penghasilan Netto untuk perhitungan PPh Badan 5% per tahun dari 30% penanaman modal dihitung sejak tahun penetapan saat dimulainya produksi komersial;
• penyusutan dan amortisasi dipercepat 2x lbh cepat, bisa mengurangi laba kena pajak dan PPh badan
• Pajak atas deviden SPLN 10% atau 5% tarif tax treaty
• Kompensasi kerugian lebih lama dari 5 thn, tambahan 1 thn dilakukan di kawasan industri/berikat

About these ads

2 Komentar (+add yours?)

  1. roy
    Jan 27, 2012 @ 02:26:03

    thx atas blognya. sangat membantu sekali…

  2. Agus
    Mei 23, 2012 @ 15:26:38

    Bagus isinya … cukup informatif … boleh kalau update lagi kita dikirim

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: