Merchadise bisa dibeli di Plaza SEnayan Lt. 3.

PAJAK UNTUK INVESTASI PROPERTI

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat anda mau melakukan investasi properti di Indonesia.

1. Pada Saat Pembelian

1. BPHTB

Sejak adanya Undang-Undang baru tentang Pajak Daerah (UU No. 28/2009), BPHTB merupakan Pajak Daerah yang diatur oleh Peraturan daerah. Menurut UU No. 28/2009 Pasal 85-93, tarif BPHTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maksimal adalah 5% dengan Dasar Pengenaan Pajak berupahara transaksi atau nilai pasar dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 300.000.000,00.

2. PPN dan PPnBM yang dipungut PKP yang bergerak di bidang Properti

Sejak diberlakukannya, SE-22/PJ.51/2002, Pengusaha Properti dikenakan PPN 10% atas penjualannya denagn Dasar Pengenaan Pajak seluruh harga jual. Menurut PMK No. 103/PMK.03/2009, Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dikenakan PPnBM 20%.  Yaitu:

a) Rumah dan town house dari jenis non strata title, dengan luas bangunan 350 m2 atau lebih.

b) Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 m2 atau lebih.

3. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (UU PPN Pasal 16 B)

Berdasarkan UU PPN Pasal 16C, PMK No. 39/PMK.03/2010, Kegiatan membangun sendiri terutang PPN. Dasar Pengenaan Pajak adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

4. PPh 22 atas barang sangat mewah

Berdasarkan PMK No. 253/PMK.03/2008, atas penjualan apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400m2 (empat ratus meter persegi); dipungut PPh 22 sebesar 5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). PPh 22 tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang melakukan barang yang tergolong sangat mewah.

5. PNBP Pendaftaran Tanah di BPN

Berdasarkan PP No. 13/2010,  terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional untuk:

• Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali, dihitung berdasarkan rumus: T = (2‰ x Nilai Tanah) + Rp100.000,00;
• Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, dihitung berdasarkan rumus: T = (1‰ x Nilai Tanah) + Rp 50.000,00

2. Pada saat Penjualan

1. PPh final atas pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan PP No. 79/2008 j.o. PP No. 27/1996 j.o PP No. 48/1994, terdapat Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 5 % (lima per seratus) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, kecuali :

• dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;
• dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan adalah:

1. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
2. orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c;
3. orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
4. badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau
5. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan

3. Pada saat Memiliki/Menyewa

1. PBB Pedesaan dan Perkotaan

Sejak adanya Undang-Undang baru tentang Pajak Daerah (UU No. 28/2009), PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB selain untuk hasil pertambangan, kehutanan dan hasil bumi) merupakan Pajak Daerah yang diatur oleh Peraturan daerah. Menurut UU No. 28/2009 Pasal 77-84, tarif maksimal PBB adalah 3% dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa NJOP dikurangi NJOPTKP yang ditetapkan Kepala Daerah 3 tahun sekali.

2. PPh final atas persewaan tanah dan bangunan

Berdasarkan PP No. 5/2002 j.o PP No. 29/1996, terdapat PPh final atas persewaan tanah dan bangunan sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Pajak Penghasilan ini dipotong dari pembayaran sewa oleh penyewa atau disetor langsung oleh yang menyewakan.

3. PPh 23 atas building management service

Berdasarkan UU No. 36/2008 pasal 23 j.o PMK No. 244/PMK.03/2008, atas pembayaran tagihan jasa manajemen untuk  rumah susun/apartemen, terutang PPh 23 sebesar 2% dipotong dari pembayaran tagihan oleh penyewa.

4. PPN/VAT atas sewa ruangan

Atas penyerahan Jasa sewa ruangan dikenakan PPN 10% sesuai UU PPN No. 42/2009 pasal 4 bila penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.  Jaas persewaan ruanagn juga bukan termasuk Jasa yang dibebaskan dari PPN dalam PP No. 38 Tahun 2003.

4. Pada transaksi Keuangan

1. Pembiayaan dengan Leasing bebas PPh 23 dan PPN

Sesuai KMK No. 1169/KMK.01/1991, bila membeli aset dengan capital lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi, tidak terutang PPh 23 untuk bunganya. Dan jasa pembiayaan capital lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi termasuk jasa keuangan yang tidak dikenakan PPN sesuai UU No. 42/2009 pasal 4A ayat 3.

2. Pembiayaan dengan utang selain dari bank bunganya terhutang PPh 23 sebesar 15%

Jasa keuangan tidak dikenakan PPN sesuai UU No. 42/2009 pasal 4A ayat 3. Untuk pembiayaan dengan utang selain dari bank terutang PPh 23 (UU PPh No. 36/2008 Pasal 23 ayat 1.a-2)  atas bunga pinjaman sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.  Sedangkan untuk bunga yang dibayarkan pada bank tidak terhutang PPh 23. (UU PPh No. 36/2008 pasal 23 ayat 4).

 Oleh: Nany ariany, SE, MA.

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Ketentuannya diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal y(diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 18) ang melakukan penanaman modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

a. menyerap banyak tenaga kerja;

b. termasuk skala prioritas tinggi;

c. termasuk pembangunan infrastruktur;

d. melakukan alih teknologi;

e. melakukan industri pionir;

f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;

g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau

j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal dapat berupa:

a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;

b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;

c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;

d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;

e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan

f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional . Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modallainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.

Fasilitas keringanan pajak penghasilan diatur dalam UU PPh Pasal 31 A yang bunyinya sebagai berikut:

(1)  Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:

1. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
2. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
3. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
4. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-

daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih detail diatur dalam PP No 1/2007 disempurnakan PP No. 62/2008 dan Peraturan Kepala BKPM No. 14/2009 Pasal 53. Fasilitas ini diberikan pada bidang usaha tertemtu dan daerah-daerah tertentu sesuai lampiran I & II PP No. 62/2008 dengan cara mengajukan surat permohonan ke Kepala BKPM. Hanya perusahaan yang mempunyai Izin Prinsip penanaman modal yang bias mengajukan permohonan berikut ini.

Selain fasilitas keringanan pajak dalam PP No. 62 tahun 2008, terdapat pula fasilitas pembebasan dan pengurangan pajak penghasilan yang diatur dalam PP No. 94 tahun 2010, yang berbunyi sebagai berikut:

“1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yang tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

(2) Industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.”

Mengakomodasi PP No. 94/2010, terbitlah PMK No. 130/PMK.011/2011 yang mengatur persyaratan dan jenis pembebasan/pengurangan pajak penghasilan secara lebih detail. Meskipun mekanismenya sama, yaitu dengan cara mengajukan surat permohonan ke Kepala BKPM, persyaratannya jauh lebih berat dibandingkan fasilitas Pajak dalam PP No 1/2007 disempurnakan PP No. 62/2008 namun hal itu wajar karena manfaat pajak yang didapat juga lebih besar.  Dalam PMK No. 130/PMK.011/2011, wajib PAjak Penanam Modal mendapat fasilitas Pembebasan PPh badan jangka waktu 5-10 tahun terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial. Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan PPh badan WP diberikan pengurangan PPh badan ssebesar 50%  dari PPh terutang selama 2 Tahun Pajak.

Ringkasannya sebagai berikut:

A. Tax Holiday (Pembebasan Pajak)

Dasar Hukum         

PP No. 94/2010, PMK No. 130/PMK.011/2011

Syarat          

1. merupakan industri pionir:Industri logam dasar;
Industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
Industri permesinan;
Industri di bidang sumberdaya terbarukan; dan/atau
Industri peralatan komunikasi.

2. Modal paling sedikit Rp. 1 Trilyun

3.menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10%  dari total rencana penanaman modal

4. harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sebelum PMK No. 130/PMK.011/2011 berlaku (15 Agustus 2011) atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya

5.telah merealisasikan seluruh penanaman modalnya dan telah berproduksi secara komersial

Tatacara

WP mengajukan permohonan ke kepala BKPM lalu Kepala BKPM mengusulkan pada Menkeu, terbit Keputusan Menteri Keuangan

Fasilitas yang didapat      

1.Pembebasan PPh badan jangka waktu 5-10 tahun terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial.

2. Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan PPh badan WP diberikan pengurangan PPh badan ssebesar 50%  dari PPh terutang selama 2 Tahun Pajak.

Kewajiban Pelaporan        

Laporan ke DJP (blm diatur Per Dirjen-nya):

a. laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia

b. laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit.

B. Tax allowance (Pengurangan Pajak)

Dasar Hukum         

Pasal 31A UU PPh, PP No 1/2007 disempurnakan PP No. 62/2008, Peraturan Kepala BKPM No. 14/2009 Pasal 53

Syarat          

1. bidang usaha tertemtu dan daerah-daerah tertentu sesuai lampiran I & II PP No. 62/2008

2. mengajukan surat permohonan ke Kepala BKPM

3.Harus punya Izin Prinsip penanaman modal 

Tatacara

WP mengajukan permohonan ke kepala BKPM lalu Kepala BKPM mengusulkan pada Menkeu, terbit Keputusan Menteri Keuangan

Fasilitas yang didapat      

1. Pengurangan Penghasilan Netto untuk perhitungan PPh Badan 5% per tahun dari 30% penanaman modal dihitung sejak tahun penetapan saat dimulainya produksi komersial;

2. penyusutan dan amortisasi dipercepat 2x lbh cepat, bisa mengurangi laba kena pajak dan PPh badan

3. Pajak atas deviden SPLN 10% atau 5% tarif tax treaty

4. Kompensasi kerugian lebih lama dari 5 thn, tambahan 1 thn dilakukan di kawasan industri/berikat

Kewajiban Pelaporan        

1. Laporan ke DJP: 10 hari stelahnya per semester

  a. realisasi penanaman modal sampai dengan selesainya seluruh investasi;

  b. realisasi produksi sejak saat dimulainya produksi komersial;

  c. penggunaan aktiva tetap yang digunakan untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas;

  d. pengalihan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas; dan

  e. penggantian aktiva tetap yang dialihkan yang diganti dengan aktiva tetap yang baru.

  2. melampirkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Ada beberapa aspek perpajakan yang harus diperhatikan dalam kegiatan usaha jasa kepelabuhan.

1. Fasilitas PPN Dibebaskan (PP No. 38 Tahun 2003).

Menurut PP No. 38 tahun 2003 terdapat Jasa Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain adalah
“ 1. -jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara -jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara -jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:
a. -jasa persewaan kapal;
b.-jasa kepelabuhan meliputi -jasa tunda, -jasa pandu, -jasa tambat, dan –jasa labuh;
c. -jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;” (Pasal 3)

Menurut Keputusan Menteri Keuangan – 370/KMK.03/2003, Orang atau Badan yang melakukan atau menerima penyerahan JKP Tertentu tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas PPN yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 12) dan PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap “PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003”. (Pasal 15)

2. PPh 23 Atas Jasa Kepelabuhan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan – 244/PMK.03/2008, terdapat jasa kepelabuhan yang dikenai PPh 23 sebagai jasa lain yang dikenakan PPh 23 dalam UU PPh Pasal 23 ayat 1 huruf c. antara lain atas:
a) atas sewa sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan dan tanah dan atau bangunan , yaitu atas jasa pelayanaan (sewa) alat-alat yang terdiri dari:
• jasa kran darat,
• jasa kran apung,
• jasa forklift,
• jasa head truck,
• jasa chasis,
• jasa tongkang,
• jasa BKMP (Kapal Motor Penggandeng Tipe B),
• jasa towing tractor,
• jasa timbangan dan
• jasa pemadam kebakaran;
b) jasa sehubungan dengan jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal.
Sedangkan untuk jasa-jasa lain seperti jasa labuh, jasa tambat, dsb tidak disebutkan dalam PMK tersebut sehingga tidak perlu dikenakan PPh 23.

3. PPh final untuk persewaan lahan di luar pengawasn Bea Cukai (SE – 37/PJ.43/1998).

Menurut Peraturan Pemerintah – 5 TAHUN 2002 j.o PP No. 29 Tahun 1996, (1) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (Persewaan tanah dan/atau bangunan) yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa. (2) Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.” (Pasal 2).

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak – SE – 37/PJ.43/1998, pemakaian gudang/lapangan penumpukan di lingkungan pelabuhan di lini pertama dan lini kedua tidak termasuk pengertian sewa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 (Dipotong PPh 4(2) atas sewa tanah/bangunan) karena termasuk sebagai bagian dari jasa pelabuhan. Sebaliknya, pemakaian gudang/lapangan ataupun ruang bangunan/gedung di luar lini pertama dan lini kedua di lingkungan pelabuhan termasuk dalam pengertian sewa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 (Dipotong PPh 4(2) atas sewa tanah/bangunan 10%). Yang dimaksud dengan lini 1 (satu) adalah area atau dermaga di lingkungan pelabuhan tempat penumpukan barang yang diturunkan langsung dari kapal.. Sedangkan lini 2 (dua) adalah area atau dermaga di lingkungan pelabuhan tempat penumpukan barang yang dipindahkan dari lini 1 (satu). Lini 1 (satu) dan lini 2 (dua) berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. PNBP Departemen Perhubungan (PP No. 6/2009)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang secara detail dibahas pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

5. Fasilitas Tax Allowance untuk Jasa Kepelabuhan di Kawasan Batam. (PP No. 62/2008).

Menurut Lampiran I PP No. 62 Tahun 2008, Transhipment Port yang merupakan kesatuan KBLI No. 63100, 63210, 63220, 63321, 63290, Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pelabuhan transhipment internasional (dermaga, gedung, penundaan kapal, pemanduan, jasa labuh, jasa tambat, jasa dermaga dan penumpukan barang/kontainer, terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering), di daerah Batam merupakan Bidang Uasah Tertentu yang mendapat fasilitas PPh Badan. PP No. 62 tahun 2008 j.o PP No. 1 tahun 2007, menyatakan bidang usaha tertemtu dan daerah-daerah tertentu sesuai lampiran I & II PP No. 62/2008, mendapatkan fasilitas PPh Badan sebagai berikut:
• Pengurangan Penghasilan Netto untuk perhitungan PPh Badan 5% per tahun dari 30% penanaman modal dihitung sejak tahun penetapan saat dimulainya produksi komersial;
• penyusutan dan amortisasi dipercepat 2x lbh cepat, bisa mengurangi laba kena pajak dan PPh badan
• Pajak atas deviden SPLN 10% atau 5% tarif tax treaty
• Kompensasi kerugian lebih lama dari 5 thn, tambahan 1 thn dilakukan di kawasan industri/berikat

1. PPh final Psl 4(2)

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2008 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 1 menyebutkan:

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan.
(2) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;
b. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
c. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
Sehingga atas Peraturan Pemerintah teersebut, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan berupa tukar-menukar (ruislag) dikenakan Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 2 menyebutkan:

(1) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

Undang-Undang. No. 7 tahun 1983 yang terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang. No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 menyebutkan bahwa:

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

Dimana Pasal 2 ayat 1 b berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
b. badan; dan
c. bentuk usaha tetap.

KESIMPULAN: Untuk ruislag biasa, terhutang PPh final pasal 4(2) yang hrs disetor sebelum pembuatan akta notaris/PPAT namun karena inbreng diperuntukkan sebagai pengganti saham, maka sesuai UU PPh pasal 4 ayat 3c, tanah tersebut tidak termasuk objek Pajak Penghasilan.

2. BPHTB

UU No. 20 Ttg BPHTB menyebutkan:

Pasal 2
(1) Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
(2) Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. Pemindahan hak karena :
1. jual beli;
2. tukar-menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha;
13. hadiah.
b. Pemberian hak baru karena :
1. kelanjutan pelepasan hak;
2. diluar pelepasan hak.
(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun;
f. hak pengelolaan.”
“Pasal 3
(1) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
a. perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
e. orang pribadi atau badan karena wakaf;
f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
Pasal 9
(1) Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk :
a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
d. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
e. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
f. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
g. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;
h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
i. hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
j. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
k. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
l. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
m. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
n. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
o. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
KESIMPULAN: BPHTB tidak terutang bila belum dibuat dan ditandatanganinya akta dan BPHTB tidak terutang bila konversi hak tidak ada perubahan nama

L Lawliet (エル・ローライト, Eru Rōraito) known universally by the letter L (エル, Eru^?), is a fictional character in the manga, anime and film series Death Note by Tsugumi Ohba. In the storyline, L is considered the world’s greatest detective, whose identity remains unknown before the story takes place because he has never revealed himself to the public. L takes on the Kira case in order to find the titular murderer able to kill people whose names are written in the Death Note. He meets Kira, a teenager named Light Yagami, and becomes determined to convict him. The character of L is portrayed by Kappei Yamaguchi in the anime and Kenichi Matsuyama in the live-action films Death Note, Death Note: The Last Name and L: Change the World. He is voiced by Alessandro Juliani in the English versions of both the anime and live action films.

Source:

http://en.wikipedia.org/wiki/L_%28Death_Note%29 (Ohba, Tsugumi and Takeshi Obata. “Character File 2: L.” Death Note: How to Read 13. Viz Media. 10.)

Aktingnya sebagai “L” adalah mahakarya luar biasa seakan-akan dia tidak berakting tapi dia adalah “L” yang sebebarnya…

Karakter yang luar biasa.. aku suka sekali karakter jenius nan eksentrik seperti ini… bagaikan thom yorke dalam dunia anime

Aku gak nyangka ternyata kenichi main jadi kakak kelas yang ditaksir aya di 1 liter of tears…ck ck ck..

Publikasi lain menyebut, ia menjadi Muslim hanya demi mencari popularitas. “Ia ingin diperhatikan,” demikian sebagian orang mengomentari.

Alih-alih menanggapi semua tudingan, ia malah membuat surat terbuka tentang rasa syukurnya menjadi seorang Muslim. Suratnya itu dimuat di harian Daily Mail edisi awal pekan ini. Berikut ini bagian dua dari petikan suratnya yang sebelumnya dimuat di Republika Online edisi rabu (3/11):

Ditanya mengenai penjelasan singkat tentang bagaimana saya — seorang jurnalis, orang tua  tunggal yang juga wanita karier, bekerja di media Barat — memilih agama ini, saya selalu menjelaskan tentang pengalaman spiritual paling intens di sebuah masjid di Iran sebulan lalu.

Tetapi, hal ini membawa saya menengok ke belakang, pada Januari 2005, ketika saya datang seorang diri ke Tepi Barat untuk meliput pemilu di sana yang nantinya diterbitkan di The Mail edisi Minggu. Asal Anda tahu, sebelum pergi ke sana, saya belum pernah menghabiskan waktu dengan seseorang berdarah Arab, atau seseorang beragama Islam.

Seluruh pengalaman mungkin akan sangat mengejutkan, namun bukan untuk alasan yang mungkin saya harapkan. Sangat banyak informasi yang kita tahu tentang orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, walau belakangan saya sadari banyak yang bias.

Intinya, saya tetap terbang ke Timur Tengah, dengan beragam pikiran berkecamuk di kepala saya: ekstremis radikal, kaum fanatik, kawin paksa, bom bunuh diri, dan jihad. Tak banyak brosur perjalanan yang saya bawa.

Pertama menginjakkan kaki, saya datang tanpa mantel, karena otoritas bandara Israel menahan kopor saya. Saat berjalan di Ramallah, saya menggigil, sebelum kemudian seorang wanita tua mencengkeram tangan saya.

Berbicara tak jelas dalam bahasa Arab yang cepat, ia membawa saya masuk ke dalam rumah di sisi jalan. Oh, apakah saya tengah diculik oleh seorang teroris? Saya masih bingung dan bertanya-tanya, ketika ia membuka lemari pakaian dan menarik sebuah mantel, topi, dan scarf.

Saya keluar dari rumah itu dengan mengenakan mantel, topi, dan scaft pemberiannya. Ciuman wanita tua itu mengantarkan kehangatan pada perjalanan saya. Kami tak saling bertukar kata.

Kejadian itu sangat sulit saya lupakan. Dalam wujud yang berbeda, kehangatan yang sama saya dapatkan ratusan kali. Hal yang sungguh tak saya dapatkan dalam apapun yang telah saya baca sebelumnya, atau terlihat di artikel manapun.

Sejak itu, saya setidaknya beberapa kali pergi ke sana selama tiga tahun. Pertama kali saya pergi untuk urusan kerjaan, maka kali lain saya pergi untuk alasan yang berbeda: bergabung dengan relawan pembawa bantuan dan grup pro-Palestina. Saya merasa tertantang oleh kesulitan yang dialami Palestina. Penting untuk diingat, ada umat Kristen di Tanah Suci ini yang telah tinggal selama 2.000 tahun dan bahwa mereka juga menderita di bawah pendudukan ilegal Israel.

Secara bertahap saya menemukan ekspresi seperti ‘Masya Allah!’ dan ‘Alhamdullilah!’ (mirip dengan ‘Haleluya’), dan itu mulai masuk dalam percakapan sehari-hari saya. Ini adalah seruan gembira yang berasal dari 100 nama Tuhan (maksudnya mungkin 99, red), atau Allah.

Dari semula saya selalu gugup bila berada di dekat kelompok Muslim, kini saya malah mencoba untuk mendekati mereka. Sebuah tantangan bisa ada di dekat kaum terpelajar, yang lebih di atas semua itu, adalah sangat ramah dan murah hati.

Sejak itu, saya tak ragu lagi untuk memulai perubahan pemahaman politik, bahwa sesungguhnya warga  Palestina adalah sebuah keluarga yang hangat ketimbang tersangka teror, dan kaum Muslim adalah sebuah komunitas ketimbang serangkaian “Collateral Damage”.

Bagaimana tentang perjalanan spiritual? Itu tak pernah terjadi pada saya. Meskupun, saya suka berdoa dan sejak kecil sudah mendengar cerita tentang Yesus dan para nabi sebelumnya. Saya dibesarkan dalam keluarga yang sangat sekuler.

Mungkin apresiasi saya atas budaya Islam, terutama pada perempuan Muslim, yang menarik saya untuk mengapresiasi Islam. Perempuan Islam yang saya lihat di Inggris adalah yang menutup seluruh tubuhnya dari kepala hingga ujung kaki, kadang berjalan di belakang suami mereka, dengan anak-anak berbaju panjang di sekitar mereka.

Ini sungguh kontras dengan kondisi wanita profesional Eropa yang umumnya sangat memperhatikan penampilannya. Saya, misalnya, sangat bangga dengan rambut pirang saya, dan ya, belahan dada saya. Ini seolah menjadi “jualan” utama kami.

Saat bekerja di dunia broadcast televisi, betapa hal itu makin jelas terasa: presenter wanita menghabiskan waktu hingga satu jam untuk merias wajah dan penampilan mereka, hanya untuk membahas satu topik “serius” yang memakan waktu tak lebih dari 15 menit. Apakah ini sebagian bentuk liber-ation? Saya mulai bertanya-tanya seberapa banyak penghormatan bagi gadis-gadis dan perempuan dalam masyarakat “bebas” kita.

Pada tahun 2007 saya pergi ke Libanon. Saya menghabiskan waktu empat hari bersama para mahasiswi di sana, sebagian dari mereka mengenakan cadar. Mereka tetap tampak menawan, mandiri, dan bebas berpendapat. Mereka semua bukan gadis yang pemalu, atau mereka akan segera dipaksa untuk menikah, seperti yang sering kita dengar di Barat.

Suatu waktu mereka menemani saya mewawancarai seorang syekh yang disebut-sebut dekat dengan milisi Hizbullah. Saya sangat terkejut ketika melihat bagaimana syekh itu memperlakukan pada gadis yang menemani saya ini. Saat Syekh Nabil  yang mengenakan surban dan jubah cokelat berbicara tentang topik yang “menantang” — tentang pertukaran tawanan — mereka tergelitik untuk angkat bicara. Mereka bebas bertanya dan menyatakan apapun, termasuk angkat tangan untuk menyela sang Syekh yang tengah berbicara.

Ada hal lain yang berubah kemudian dalam diri saya.  Semakin banyak waktu saya habiskan di Timur Tengah, semakin sering saya minta diantar ke masjid. Hanya untuk kepentingan pesiar, begitu saya selalu meyakinkan pada diri saya. Walaupun faktanya, saya mendapatkan lebih dari sekadar “wisata” belaka.

Bebas dari aneka patung dan bangku, saya melihat mereka duduk begitu saja dengan anak-anak bermain di sekitarnya, beberapa memakan bekal mereka, dan wanita tua duduk di atas kursi roda mereka membaca Alquran. Mereka membawa “kehidupan” mereka ke masjid, dan membawa “masjid” ke dalam rumah-rumah mereka.

Dan tibalah suatu malam saat saya mengunjungi kota Qom, di bawah kubah emas yang disebut Fatimah Mesumah (Fatimah Sang Teladan), sama seperti perempuan lainnya di sana, tiba-tiba saya bergumam nama Allah beberapa kali, ketika memegang pagar makam Fatimah.

Ketika saya duduk, sebuah kenikmatan spiritual menyergap saya. Bukan kenikmatan yang seolah mengangkat kita dari tanah, tapi kenikmatan yang memberi kedamaian penuh. Saya duduk di sana untuk waktu yang lama. Seorang wanita muda di samping saya membisikkan, “Suatu keajaiban tengah terjadi pada Anda”.

Ya, seketika saya tahu. Saya bukan lagi “turis dalam Islam”, tapi telah menjadi umat, bagian dari komunitas Muslim, dan terkait dengan seluruh Muslimin.

Untuk pertama kalinya saya merasakan ingin lari dari situasi ini. Ada beberapa alasan; Apakan betul saya telah siap berpindah agama? Apa yang akan ada dalam pikiran teman-teman dan keluarga kalau saya menjadi Muslim? Apakah saya siap untuk mengubah banyak hal dalam perilaku keseharian saya?

Dan yang terjadi kemudian adalah hal yang benar-benar aneh. Saya tidak merasa khawatir tentang hal-hal itu, karena entah bagaimana menjadi seorang Muslim sangat mudah – meskipun masalah yang akan saya hadapi sangat berbeda, tentu saja.

Untuk memulai, Islam menuntut banyak belajar, namun saya ibu dua anak dan bekerja penuh waktu. Anda diharapkan untuk membaca Alquran dari awal hingga akhir, ditambah dengan bertemu imam dan segala macam aturan bagi orang yang sudah tercerahkan. Kebanyakan orang akan menghabiskan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sebelum menyatakan keislamannya. Saya bisa melewatinya.

Kini saya menjalin hubungan dengan beberapa masjid di North London, dan saya pergi ke sana setidaknya sekali seminggu. Saya tidak mengkotakkan diri saya apakah saya seorang Syiah atau Sunni. Bagi saya, hanya ada satu Islam dan satu Allah.

Mengadopsi pakaian, harus saya akui, lebih sulit dari yang Anda pikirkan. Menggunakan jilbab artinya saya berubah secara lebih cepat lagi. Dan, saya melakukannya beberapa pekan lalu. Untunglah, cuaca di luar dingin, jadi hanya sedikit orang yang memperhatikan.

Beberapa orang di tempat kerja saya bisa menerima, sebagian lain mencibir, bahkan menganggap palsu konversi keyakinan saya. Tapi sekarang, saya mulai bisa mengabaikan komentar-komentas negatif mereka. Beberapa orang mungkin tak bisa paham tentang perjalanan spiritual, dan berbincang tentang itu justru membuat mereka ketakutan.

Lepas dari semua itu, satu yang menjadi perhatian saya saat ini adalah: saya akan tetap profesional. Beberapa aktivias lama akan tetap saya lakukan. Saya akan tetap menjadi aktivis pro-Palestina, dan tak akan berhenti. Inggris adalah negara yang lebih toleran, setidaknya dibanding Prancis dan Jerman.

Saya beruntung bahwa saya mempunyai hubungan yang kuat dengan orang-orang di sekitar saya. Reaksi dari teman-teman saya yang non-Muslim lebih pada penasaran daripada bermusuhan. “Apakah itu akan mengubahmu?” Mereka bertanya. “Bisakah kita tetap berteman? Bisakah kita pergi minum?”

Jawaban atas dua pertanyaan pertama adalah: ya. Yang terakhir kemungkinan besar adalah, tidak.

Hubungan saya dengan ayah saya mungkin memang tidak bagus, dan susah memintanya memahami konversi keyakinan saya. Saya dan ibu saya memiliki hubungan yang buruk sejak saya menginjak dewasa, namun kami membangun sebuah “jembatan” hubungan dan dia selalu mendukung saya. Ketika saya bilang saya menjadi Muslim, dia menjawab, “Bukan menjadi itu (Muslim). Kudengar tadinya kau menjadi Budha.” Namun kini dia memahami dan menerimanya.

Suatu saat jika harus menikah lagi, saya ingin suami saya seorang Muslim. Jika ditanya apakah anak-anak saya akan menjadi Muslim juga, saya tak bisa menjawabnya. Semua terserah mereka. Anda tak bisa mengubah hati seseorang bukan? (Selesai)

Red: Siwi Tri Puji B
Sumber: Disarikan dari Dailymail.co.uk