AKUNTANSI PERPAJAKAN UNTUK BERBAGAI JENIS USAHA Oleh: Nany Ariany

AKUNTANSI PERPAJAKAN UNTUK BERBAGAI JENIS USAHA

Oleh: Nany Ariany

 

Akuntansi Perpajakan pada intinya adalah untuk melakukan koreksi fiskal yaitu koreksi laba komersial (laba menurut standar akuntansi) menjadi laba fiskal (laba menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan). Hal ini disebabkan adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya yang diatur dalam standar akuntansi dan dengan yang diperbolehkan pajak. Terdapat pula perbedaan pengakuan pada penghasilan yang bukan objek pajak. Terdapat pula penghasilan yang dikenakan pajak final  serta biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan tersebut, dimana pada umumnya penghasilan yang terkena pajak final dikeluarkan dalam perhitungan pajak tahunan. Dalam melakukan koreksi fiskal, kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

 

I. MENGETAHUI KARAKTERISTIK DAN KEISTIMEWAAN BISNIS

Pada dasarnya setiap bisnis unik, sehingga terdapat perlakuan akuntansi yang berbeda bagi tiap sektor bisnis. Peraturan perpajakan pun juga terkait dengan jenis bisnis yang dimiliki, pemajakan terhadap passive income karena sulit ditelusuri biaya investasi awalnya seperti sewa, deviden, bunga, capital gain pada umumnya  bersifat final (tarif pajak khusus dengan estimasi penghasilan netto) walaupun ada pula yang dipajaki secara dengan tarif umum seperti royalti, sewa dan capital gain kendaraan, laba-rugi penjualan saham yang tidak berada di bursa, dll.  Pemajakan final juga sering dilakukan pada transaksi yang komplikasinya tinggi dan sulit diawasi oleh pihak perpajakan seperti konstruksi.

 

Jenis Usaha Karakteristik Pengaruh terhadap Akuntansi Pengaruh terhadap Perpajakan
Asuransi, Perbankan Banyak resiko, pertanggungjawaban luas, ada aturan UU yang mengikat, banyak passive income Banyak menggunakan estimasi, sangat konservatif, kelengkapan disclosure (pengungkapan) Ada pembatasan biaya yang boleh dikurangkan, pajak final untuk kemudahan administrasi
Dana Pensiun Hanya dana yang dikelola untuk uang pensiun, ada aturan UU yang mengikat, banyak passive income Tidak ada akun modal (aset = kewajiban), adanya laporan perubahan aktiva bersih, kelengkapan disclosure (pengungkapan) Pada umumnya penghasilan  dibebaskan dari pajak
Leasing Pada dasarnya leasing merupakan jasa pembiayaan seperti halnya pinjaman lain tanpa terkait dengan aset Ada perbedaan antara kegiatan pembiayaan aset (capital lease) dan sewa aset biasa (operating lease). Pada capital lease, ada pengakuan utang leasing, bunga leasing dan depresiasi aset bagi lessee. Peraturan khusus untuk menentukan siapa yang boleh mendepreasiasi, biaya yang boleh dikurangkan dan pengakuan pendapatan
Usaha Kehutanan Kegiatan pembukaan lahan hingga menanam kembali memakan waktu lama dan biaya yang besar, diatur ketat dalam UU Kehutanan Ada biaya yang dikapitalisasi dan diamortisasi, ada biaya estimasi untuk kewajiban masa datang Pembatasan amortisasi hak-hak kehutanan, pembatasan cadangan penanaman kembali
Koperasi Usaha yang merupakan pendorong ekonomi rakyat Terdapat perbedaan penghasilan dari anggota dan non anggota, terdapat laporan pomosi keanggotaan Ada fasilitas pajak
Lembaga Keuangan Syariah Terdapat hybird equity dimana pinjaman juga menanggung kerugian Simpanan Nasabah dengan imbalan bagi hasil tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban ataupun modal namun dalam akun khusus ”Dana Syirkah Temporer” Peraturan khusus untuk menentukan tarif dan basis pajak karena adanya perbedaan perlakuan pajak antara deviden dan bunga
Konstruksi Kegiatan membangun memakan waktu lama dan biaya yang besar Pengakuan profit saat kegiatan membangun untuk memenuhi prinsip matching cost againts revenue Pemajakan final untuk kemudahan administrasi dan pengawasan
Migas Kegiatan ekplorasi memakan waktu dan biaya cukup lama Biaya eksplorasi dikapitalisasi sebagai aset Terdapat kompensasi kerugian yang lebih lama dari usaha biasa

 

 

II. MENGETAHUI STANDAR AKUNTANSI YANG BERLAKU

Standar Akuntansi tidak berkekuatan memaksa seperti peraturan perundangan, sifatnya hanya memberi pedoman bagi penyusun laporan keuangan untuk memberikan laporan keuangan yang terpercaya, dapat diperbandingkan dan memenuhi informasi yang diinginkan semua pihak terutama investor. Namun ada kalanya peraturan perundang-undangan mewajibkan laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi, seperti UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No 28 tahun 2004 Tentang Yayasan. Standar Akuntansi pada umumnya mengacu pada PSAK No. 1 tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi dimana dijelaskan mengenai susunan baku laporan keuangan (neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan) dan elemen-elemennya. Namun terdapat perlakuan yang berbeda untuk bisnis-bisnis yng memiliki keistimewaan seperti PSAK no 18 tentang Dana Pensiun, PSAK No 27 Untuk Koperasi, PSAK No 28 untuk Asuransi Kerugian, PSAK No 36 untuk Asuransi Jiwa, dll.

 

III. MENGETAHUI PERATURAN PERPAJAKAN YANG TERKAIT

Sebelum melakukan koreksi fiskal, kita harus mencari tahu peraturan pajak yang terkait sebagai berikut:

 

A. MELIHAT PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK

Penghasilan yang bukan Objek Pajak diatur dalam UU PPh Pasal 4 ayat 3. Penghasilan tersebut dan biaya-biaya yang terkait dengannya harus dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak pada akhir tahun sehingga merupakan koreksi pengurang laba kena pajak:

 

 

Jenis Usaha Koreksi fiskal negatif
Dana Pensiun

 

Semua penghasilan yang diatur KMK No. 651 Tahun 1994 yaitu penghasilan selain:

  • Bunga dan diskonto dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia serta Sertifikat Bank Indonesia;
  • Bunga dari obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia;
  • Dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia
Lembaga Keagamaan, sosial Penerimaan dari sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, harta hibah
Perusahaan modal ventura Deviden dari perusahaan di bidang KUKM yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa.
Lembaga keuangan atau perusahaan investor Deviden dari kepemilikan saham yang lebih dari 25%

B. MELIHAT PENGHASILAN YANG TERKENA PAJAK FINAL

Penghasilan yang bukan Objek Pajak diatur dalam UU PPh Pasal 4 ayat 2. Penghasilan tersebut dan biaya-biaya yang terkait dengannya harus dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak pada akhir tahun sehingga merupakan koreksi pengurang laba kena pajak namun dapat menjadi koreksi penambah laba kna pajak jika biaya-biaya atas penghasiln tersebut lebih besar:

 

 

 

 

Jenis Usaha Koreksi fiskal negatif/positif
Bank, asuransi, Lembaga Keuangan lain Penghasilan dari bunga diskonto obligasi (PP No 16/2009), penghasilan bunga deposito  serta diskonto SBI (PP 131/2000)
Perusahaan efek dan trading Laba-rugi dari transaksi derivatif (PP 17/2009), laba-rugi dari penjualan saham (PP No 14/1997), laba-rugi penjualan obligasi (PP No 6/2002)
Konstruksi Laba-rugi dari usaha konstruksi (PP 51/2008)
Usaha Perumahan, penyewaan gedung Laba-Rugi persewaan tanah dan bangunan (PP No 5/2002), Laba-rugi penjualan tanah dan bangunan (PP No 79/1999)

 

C. MELIHAT BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN OLEH UU PPH

Biaya yang tidak boleh dikurangkan diatur dalam UU PPh  Pasal 9 ayat 1. Biaya-biaya ini tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak pada akhir tahun sehingga laba kena pajak akan jauh lebih besar dari laba akuntansi.

 

Jenis Usaha Koreksi fiskal negatif/positif
Pada Umumnya Natura, biaya direksi/prive, hibah dan sumbangan yang tidak diatur dalam PP, PPh, sanksi administrasi pajak.
CV/Firma Gaji untuk anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham

 

 

D. MELIHAT PERBEDAAN METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BIAYA

Hal ini mencakup:

  1. Perbedaan biaya depresiasi

Biaya Depresiasi yang diperbolehkan oleh perpajakan diatur dalam Pasal 11 UU PPh No. 36 Tahun 2008.

 

 

PSAK Pasal 11  UU PPh No. 36 Tahun 2008
Secara Umum Metode depreasi tergantung pada kebijakan perusahaan. Biasanya metode satuan produksi digunakan untuk usaha ekstraktif dan agraris. Tarif depreasi per tahun tergantung pada estimasi umur aset. Terdapat estimasi nilai sisa pada akhir masa manfaat. Metode depreasi dan tarif depreasi per tahun terbatas, tidak ada nilai sisa pada akhir masa manfaat.

Kelompok Harta
Berwujud
Masa
Manfaat
Tarif Penyusutan sebagaimana
dimaksud dalam
Ayat (1) Ayat (2)
I.   Bukan bangunan
Kel 1
Kel 2
Kel 3
Kel 4

4 th
8 th
16 th
20 th

25%
12,5%
6,25%
5%

50%
25%
12,5%
10%

II. Bangunan
Permanen
Tdk Permanen

 

20 th

10 th

 

5%

10%

 

 

Leasing Untuk capital lease, aset didepresiasi Untuk capital lease, baik lessor dan leesee tidak boleh mendepreasiasi aset

(KMK No 1169/1991)

 

  1. Perbedaan biaya amortisasi

Biaya amortisasi yang diperbolehkan oleh perpajakan diatur dalam Pasal 11 A UU PPh No. 36 Tahun 2008 dan  PMK 248/PMK.03/2008.

 

PSAK Pasal 11 A UU PPh No. 36 Tahun 2008
Secara Umum Metode depresasi tergantung pada kebijakan perusahaan. Biasanya metode satuan produksi digunakan untuk usaha ekstraktif dan agraris. Tarif amortisasi per tahun tergantung pada umur aset (biasanya untuk hak-hak khusus seperti copyright, HGB diatur oleh undang-undang) Metode amortisasi dan tarif depreasi per tahun terbatas, tidak ada nilai sisa pada akhir masa manfaat.

Kelompok Harta
Tak Berwujud
Masa Manfaat Tarif Amortisasi berdasarkan
metode
Garis
Lurus
Saldo
Menurun
Kel 1
Kel 2
Kel 3
Kel 4
4 th
8 th
16 th
20 th
25%
12,5%
6,25%
5%
50%
25%
12,5%
10%

 

Migas Tidak diatur dalam PSAK No 29 metode satuan produksi. (psl 11 A ayat 4)
Usaha Kehutanan “HTI dalam pengembangan” diamortisasi selama masa konsesi (PSAK No 32) metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% setahun (psl 11 A ayat 5)

 

  1. Perbedaan biaya estimasi kewajiban

PSAK 57 tentang biaya diestimasi, kewajiban kontijensi dan aktiva kontijensi memperbolehkan akuntansi untuk mengestimasi biaya-biaya yang berpotensi menurunkan nilai aset atau menimbulkan kewajiban di masa datang untuk memenuhi prinsip konservatisme. Adanya biaya estimasi yang diperbolehkan oleh pajak diatur dalam UU PPh psal 9 ayat 1-c j.o PMK 81/PMK.03/2009. Pada umumnya PSAK menyerahkan biaya estimasi kepada pihak manajemen kecuali bila ada peraturan perundangan yang berlaku.

 

Jenis usaha PMK 81/PMK.03/2009
Bank Umum, Bank Syariah Cadangan piutang tak tertagih sebesar:

  1. 1% dari piutang dengan kualitas lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara;
  2. 5% dari piutang dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan;
  3. 15% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
  4. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
  5. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada cadangan paling tinggi adalah:

  1. 100% dari nilai agunan yang bersifat likuid; dan
  2. 75% dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai
Bank Prekreditan Rakyat,  Koperasi Simpan Pinjam, PT Permodalan Nasional Madani Cadangan piutang tak tertagih sebesar:

  1. 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar;
  2. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
  3. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
  4. 100%dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan

nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada cadangan paling tinggi adalah:

  1. 100% dari nilai agunan yang bersifat likuid; dan
  2. 75% dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai.

 

anjak piutang, pembiayaan konsumen Cadangan piutang tak tertagih 5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang
Sewa guna usaha opsi Cadangan piutang tak tertagih 2,5%  dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang.
Asuransi
  • cadangan premi tanggungan sendiri (premi yang sudah diterima atau diperoleh akan tetapi belum merupakan penghasilan) untuk perusahaan asuransi kerugian sebesar 40%  dari jumlah premi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan.
  • cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa ditentukan sesuai dengan penghitungan aktuaria yang telah mendapat pengesahan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
  • cadangan klaim tanggungan sendiri untuk perusahaan asuransi kerugian sebesar 100% dari jumlah klaim yang sudah disepakati tetapi belum dibayar dan klaim yang sudah dilaporkan dan sedang dalam proses, tetapi tidak termasuk klaim yang belum dilaporkan.
Usaha pertambangan, Kehutanan & Industri yang membuang limbah cadangan biaya reklamasi, cadangan biaya penanaman kembali dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Mahluk yang bernama Akuntansi Pajak Oleh: Nany Ariany, SE.

 

Mahluk yang bernama Akuntansi Pajak

Pada dasarnya Akuntansi Pajak timbul karena perbedaan perlakuan pajak dan akuntansi dalam mendefinisikan penghasilan dan biaya. Hal ini dikarenakan akuntansi bertujuan menciptakan laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan semua pihak baik manajemen, investor atau masyarakat maka laporan keuangan selain harus dapat memproyeksikan future cash flow juga harus memperlihatkan klaim dan perubahan dari sumber daya yang dimiliki. Karena ditujukan untuk semua pihak, maka standar akuntansi menekankan pada prinsip ”dapat diperbandingkan” (comparability) dan ”dapat diandalkan” (reliability)[1]. Sedangkan pada pajak ada prinsip-prinsip lain yang harus dipenuhi yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu: (1) Equality, pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability to pay)  dan sesuai dengan manfaat yang diterima; (2) Certainty, penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Ada kejelasan dan kepastian mengenai besar pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran; (3) Convenience, Wajib Pajak membayar di saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak; (4) Economy, biaya pemungutan terhadap Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin demikian pula dengan beban yang dipikul Wajib Pajak. [2]

Dalam memenuhi prinsip itulah terutama untuk mengamankan pengeluaran negara dan kemudahan administrasi, terkadang peraturan perpajakan tidak selamanya mengikuti standar akuntansi yang berlaku dalam menghitung penghasilan kena pajak. Seperti dalam UU PPh pasal 19 dimana perpajakan dapat menggunakan market price dan bukan historical cost yang dianut prinsip akuntansi. Pajak  mengakui premium obligasi langsung pada saat penjualan tanpa amortisasi (PP No. 6 Tahun 2002) yang menyalahi prinsip matching cost vs revenue. Perpajakan juga membatasi biaya estimasi (UU PPh Pasal 9 ayat 1) sedangkan akuntansi seringkali memakai estimasi untuk piutang tak tertagih (PSAK No 9), cadangan pensiun (PSAK no. 24), estimasi garansi dan estimasi contingency liabilities lainnya (PSAK No 57). Perpajakan juga membatasi metode dan estimasi umur yang dipakai dalam depresias aset (UU PPh pasal 11 & 11 A) sedangkan akuntansi membebaskan pilihannya pada manajemen. Namun dalam kewajiban pelaporan, perpajakan hanya menyaratkan neraca dan laporan laba rugi (UU KUP Pasal 28) sedangkan standar akuntansi pada umumnya juga menyaratkan laporan arus kas dan catatan laporan keuangan (PSAK No 1) untuk memenuhi tujuan memproyeksikan future cash flow dan memperlihatkan klaim dan perubahan dari sumber daya yang dimiliki.

Stotsky menjelaskan mengenai 2 jenis sistem pengenaan pajak penghasilan berdasarkan dasar pengenaan pajak, yaitu: [3]

a)     Pemajakan Penghasilan secara menyeluruh (Global Income Taxation)

Pemajakan diterapkan pada pendapatan secara menyeluruh, terdapat perlakuan yang sama untuk semua jenis pajak yang diperoleh Wajib Pajak yang sama. Kelebihan dari sistem pemajakan ini adalah lebih dekat dengan keadilan vertikal karena berdasarkan pada keseluruhan pendapatan. Sistem ini juga unggul secara administratif karena hanya ada satu jenis pelaporan untuk semua jenis pajak dari berbagai sumber pendapatan. Sistem ini diterapkan pada UU PPh untuk penghasilan secara umum.

b)           Pemajakan Penghasilan secara terpisah (Schedular Income Taxation)

Pemajakan diterapkan secara terpisah, terdapat perlakuan berbeda untuk tiap jenis pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak yang sama. Keuntungan dari sistem ini adalah kemudahan administrasi terutama untuk penghasilan yang sulit dipajaki, biasanya pajak ini dipotong oleh pemungut pajak yang jumlahnya terbatas sehingga lebih mudah diawasi. Sistem ini juga dapat membantu pemerintah memberi insentif atau disinsentif pada penghasilan tertentu karena adanya pembedaan perlakuan pajak pada tiap jenis penghasilan. Contohnya di Indonesia adalah penghasilan yang terkena PPh final (UU PPh pasal 4 ayat 2), Norma Perhitungan Khusus (UU PPh Pasal 15) dan penghasilan BUT (UU PPh pasal 5).

Scedular Income ini juga berpengaruh dalam akuntansi pajak terutama bila suatu usaha memiliki penghasilan yang dipajaki final maupun penghasilan yang tidak dipajaki final. Bila terjadi hal demikian, maka jumlah penghasilan yang dipajaki final perhitungan penghasilan kena pajak pada akhir tahun. Hal ini juga berlaku bagi beban yang berasal dari penghasilan yang dipajaki final ataupun penghasilan dan beban dari usaha yang dibebaskan dari pajak.

Perbedaan perhitungan penghasilan netto antara perpajakan dan standar akuntansi dapat dijembatani dengan koreksi fiskal yaitu koreksi pengurang atau penambah laba akuntansi agar sesuai dengan laba menurut pajak.

Perbedaan perhitungan penghasilan netto antara perpajakan dan standar akuntansi dapat dijembatani dengan koreksi fiskal yaitu koreksi pengurang atau penambah laba akuntansi agar sesuai dengan laba menurut pajak. Dalam administrasi pajak Indonesia, contoh koreksi fiskal dapat dilihat pada SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan) PPh Badan Kolom I untuk perhitungan Penghasilan Kena Pajak (SPT 1771-I). Biasanya untuk kepentingan perpajakan, Wajib Pajak melaporkan 2 macam laporan keuangan laba rugi, yaitu laporan laba-rugi versi laba akuntansi dan laporan laba rugi dengan laba menurut pajak. Namun untuk efisiensi dan kemudahan administrasi, hal tersebut tidak perlu dilakukan. Dengan satu laporan laba rugi komersil yang dilaporkan pada SPT, kita dapat melakukan rekonsiliasi fiskal seperti yang dijabarkan pada DPT 1771-I.

Ada dua macam koreksi fiskal yaitu: (1) koreksi fiskal positif yaitu koreksi laba akuntansi yang menambah laba kena pajak dan (2) koreksi fiskal negatif yaitu koreksi laba akuntansi yang mengurangi laba kena pajak. Contoh koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menambah pendapatan (pendapatan yang menurut pajak tidak boleh ditangguhkan pengakuannya), mengurangi dan menghapus biaya (biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam UU PPh pasal 9 ayat 1, biaya yang terkait penghasilan yang terkena PPh final UU PPh pasal 4 ayat 2 dan biaya yang terkait penghasilan bukan objek pajak dalam UU PPh pasal 4  ayat 3), selisih amortisasi dan depreasiasi an tara versi pajak dengan akuntansi (dimana biaya depresiasi/amortisasi versi akuntansi lebih besar). Sedangkan contoh koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang menambah biaya (biaya-biaya yang boleh tidak ditangguhkan oleh pajak), selisih depresiasi dan amortisasi (dimana biaya depresiasi/amortisasi versi akuntansi lebih kecil), dan koreksi yang mengurangi pendapatan kena pajak (koreksi pendapatan ditangguhkan, pennghasilan yang terkena PPh final UU PPh pasal 4 ayat 2 dan penghasilan bukan objek pajak dalam UU PPh pasal 4 ayat 3).

Adanya perbedaan antara laba versi pajak dengan versi akuntansi telah memberi dampak pula terhadap akuntansi pajak penghsailan yang diatur dalam PSAK No. 46. Perbedaan ini ada dua macam sifatnya yaitu:

(1)   Perbedaan Bersifat Permanen

Dimana tidak ada offset antara koreksi fiskal negatif dan positif, secara akumulasi tahunan akan terus terjadi perbedaan. Misalnya biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam UU PPh pasal 9 ayat 1 seperti biaya direksi dan entertainment serta koreksi transfer pricing dalam UU PPh pasal 18.

(2)   Perbedaan bersifat temporer

Dimana koreksi fiskal positif akan mengoffset koreksi fiskal negatif atau sebaliknya sehingga laba akuntansi akan sama dengan laba kena pajak dalam akumulasi tahunan. Misalnya pengakuan penyisihan piutang ragu-rau, cadangan pensiun, depresiasi dan amortisasi dimana pada akhirnya beban yang dicadangkan atau diamortisasi akan sama dalam akumulasi tahunan.

Untuk perbedaan temporer ini diakuilah:

  1. Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities)

Adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

PSAK 46 (prgf 65) menyatakan Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak :

  • dari goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal; atau
  • pada saat pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang: bukan transaksi penggabungan usaha; dan pada saat transaksi, tidak mempengarui laba akuntansi dan laba fiskal.

Aktiva pajak tangguhan (deferred tax asset)

Adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya

a)  perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan

b)  sisa kompensasi kerugian.

PSAK 46 (prgf 66) menyatakan Aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang, kecuali aktiva pajak tangguhan yang timbul dari :

  1. goodwill negatif yang diakui sebagai pendapatan tangguhan sesuai dengan PSAK 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha; atau
  2. pengakuan awal aktiva atau kewajiban pada suatu transaksi yang :
    1. bukan transaksi penggabungan usaha; dan
    2. tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba fiskal.

PSAK 46 (prgf 67) menyatakan Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi.

 


[1] Kieso, Weygandt and Warfield. 2001.  Intermediate Accounting. John eiley & Sons, Inc Hal  51

[2] Waluyo, 2007. Perpajakan Indonesia Buku 1. Salemba Empat, Jakarta. Hal 13

[3] Shome, Parthasarathi. 1995. Tax Policy Handbook. IMF, Washington DC  hal 121

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.