UU PPN 2009, memberikan perlakuan yang sama antara ekspor barang kena pajak dan ekspor jasa kena pajak. Ini tentu berita gembira bagi eksportir jasa kena pajak namun bagaimana dengan konsuekensi perpajakannya?

1. Apakah sebaiknya ekspor JKP dijadikan objek PPN?

Terra (1988) berpendapat bahwa sesama objek PPN tidak seharusnya ada perbedaan pemajakan antara barang dan jasa, keduanya dapat memakai purchase principle maupun destination principle. Namun untuk destination principle terhadap jasa, Terra menyatakan bahwa keperluan administrasi dan pengawasan kepabeanannya agak lemah, sehingga sebaiknya tempat penyerahan dan terutangnya VAT terhadap jasa memakai purchase principle yaitu tempat dimana jasa itu dibeli (tempat pemberi jasa terdaftar). Peffekoven (1966) juga setuju bahwa tarif 0% atas ekspor hanya efektif bila dikenakan pada barang dagangan.

UU PPN No. 8 Tahun 1983 sudah selaras denagn rujukan negara Eropa Barat penganut VAT saat itu yaitu EEC sixth directive (17 Mei 1977) yang merekomendasi baik ekspor maupun impor jasa memakai purchase principle. Namun dengan praktik pemajakan Eropa yang merujuk pada EEC eight directive dan Sec 38-190 GST Act 1999 di Australia yang juga memberlakukan tarif 0% atas ekspor jasa dan terdapat pengkreditan pajak masukannya agar ekspor jasa lebih kompetitif dan terdapat pula kewajiban memungut VAT bagi pengimpor jasa maka Indonesia akan merugi bila tidak melakukan harmonisasi dengan kebijakan yang berlaku di dunia internasional saat ini. Bila Indonesia tetap memakai purchase principle maka akan terjadi pajak berganda dimana ekspor jasa akan dikenakan pajak di dalam negeri dan juga di luar negeri, hal ini membuat ekspor jasa Indonesia tidak kompetitif.

Selain itu, berdasarkan putusan pengadilan pajak No. 0837/PP/M.II/2006 dan Mahkamah Agung melalui putusan kasasi No. 36/B/PK/PJK/2003 dan 37/B/PK/PJK/2003, PPN atas ekspor jasa berhak atas tarif PPN 0% berdasar penafsiran a-contrario atas pasal 4-c UU PPN No 18 Tahun 2000 yang menyatakan PPN dikenakan atas “ penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.” Namun agar ketentuan hukum lebih pasti dimana PPN masukan untuk ekspor JKP dapat dikreditkan pula, sebaiknya pasal 7 UU PPN mempertegas aturan tarif 0% untuk ekspor JKP dan oleh karena itu pasal 4 UU PPN pun harus direvisi untuk memasukkan ekspor JKP sebagai objek pajak agar lebih jelas pembedaannya dengan pemanfaatan JKP di dalam negeri.

2. Masalah-masalah apa yang timbul jika ekspor JKP dijadikan objek PPN?

Masalah yang timbul adalah masalah administrasi dan pengawasan. Jasa yang invisible (tidak melekat pada suatu barang atau fisik) sulit diadministrasikan dalam PEB atau dokumen pemberitahuan ekspor lainnya sehingga membuka peluang besar bagi eksportir jasa untuk melakukan ekspor fiktif dimana JKP sebenarnya dijual untuk pasar dalam negeri sehingga penjual sama sekali tidak terkena PPN bahkan berhak mendapat restitusi pajak (yang berarti pula kerugian bagi negara). Kesulitan administrasi ekspor JKP juga menyebabkan kompleksnya pemeriksaan dan peningkatan biaya pengawasan pajak.

3. Apa rekomendasi yang saudara berikan terkait dengan perlakuan PPN atas ekspor JKP?

Adapun rekomendasi yang diberikan merujuk pada A. Tait (1988) yang hanya merekomendasikan tarif PPN 0% pada ekspor jasa yang melekat barang atau bangunan fisik saja yaitu:

a) Jasa yang berkaitan dengan bumi dan bangunan mancanegara

b) Penyewaan alat transport untuk dipakai untuk di mancanegara

c) Jasa yang berkaitan dengan barang dan kegiatan mancanegara

d) Pekerjaan atau impor temporer untuk direekspor

e) Jasa pemrosesan barang untuk diekspor

Namun bisa pula jasa lain seperti pengalihan hak kepada WPLN (seperti penjualan hak cipta dan royalti) atau jasa yang dinikmati di luar negeri dapat dikenakan tarif PPN 0% seperti yang dilakukan Australia (Sec 38-190 GST Act 1999).

Untuk dokumentasinya dapat meniru Australia, misalnya untuk jasa arsitek, eksportir JKP harus menyerahkan rancangan arsiteknya, untuk legal advisor harus menyerahkan legal opinion yang bersangkutan. Dapat pula meniru RRC, dimana eksportir baik barang maupun jasa hanya bisa mengklaim restitusi bila bisa membuktikan adanya transfer dana dari luar negeri atas transaksi ekspornya. Meskipun invoice ataupun bill of lading tujuannya ke luar negeri namun bila pembayaran kontan (dalam mata uang apapun) terjadi di RRC maka fasilitas restitusi tidak dapat dinikmati eksportir.

Daftar Pustaka:

* “Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Lintas Juridiksi” – Prof Gunadi
* “Sistem Restitusi PPN Perlu Dirombak” – Victor Hutama Angoso (http://konsultanpajak.wordpress.com)

3 pemikiran pada “Ekspor Jasa Kena Pajak Oleh: Nany Ariany, SE.

  1. hai
    boleh tidak saya minta soct copy dari putusan kasasi 36/B/PK/PJK/2003 dan 37/B/PK/PJK/2003, PPN atas ekspor jasa untuk keperluan skripsi, karena ini mendesak banget dan kalau boleh tau dimana kita bisa dapat putusan kasasi ini.

    thanks
    Adi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s