Mahluk yang bernama Akuntansi Pajak

Pada dasarnya Akuntansi Pajak timbul karena perbedaan perlakuan pajak dan akuntansi dalam mendefinisikan penghasilan dan biaya. Hal ini dikarenakan akuntansi bertujuan menciptakan laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan semua pihak baik manajemen, investor atau masyarakat maka laporan keuangan selain harus dapat memproyeksikan future cash flow juga harus memperlihatkan klaim dan perubahan dari sumber daya yang dimiliki. Karena ditujukan untuk semua pihak, maka standar akuntansi menekankan pada prinsip ”dapat diperbandingkan” (comparability) dan ”dapat diandalkan” (reliability)[1]. Sedangkan pada pajak ada prinsip-prinsip lain yang harus dipenuhi yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu: (1) Equality, pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability to pay)  dan sesuai dengan manfaat yang diterima; (2) Certainty, penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Ada kejelasan dan kepastian mengenai besar pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran; (3) Convenience, Wajib Pajak membayar di saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak; (4) Economy, biaya pemungutan terhadap Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin demikian pula dengan beban yang dipikul Wajib Pajak. [2]

Dalam memenuhi prinsip itulah terutama untuk mengamankan pengeluaran negara dan kemudahan administrasi, terkadang peraturan perpajakan tidak selamanya mengikuti standar akuntansi yang berlaku dalam menghitung penghasilan kena pajak. Seperti dalam UU PPh pasal 19 dimana perpajakan dapat menggunakan market price dan bukan historical cost yang dianut prinsip akuntansi. Pajak  mengakui premium obligasi langsung pada saat penjualan tanpa amortisasi (PP No. 6 Tahun 2002) yang menyalahi prinsip matching cost vs revenue. Perpajakan juga membatasi biaya estimasi (UU PPh Pasal 9 ayat 1) sedangkan akuntansi seringkali memakai estimasi untuk piutang tak tertagih (PSAK No 9), cadangan pensiun (PSAK no. 24), estimasi garansi dan estimasi contingency liabilities lainnya (PSAK No 57). Perpajakan juga membatasi metode dan estimasi umur yang dipakai dalam depresias aset (UU PPh pasal 11 & 11 A) sedangkan akuntansi membebaskan pilihannya pada manajemen. Namun dalam kewajiban pelaporan, perpajakan hanya menyaratkan neraca dan laporan laba rugi (UU KUP Pasal 28) sedangkan standar akuntansi pada umumnya juga menyaratkan laporan arus kas dan catatan laporan keuangan (PSAK No 1) untuk memenuhi tujuan memproyeksikan future cash flow dan memperlihatkan klaim dan perubahan dari sumber daya yang dimiliki.

Stotsky menjelaskan mengenai 2 jenis sistem pengenaan pajak penghasilan berdasarkan dasar pengenaan pajak, yaitu: [3]

a)     Pemajakan Penghasilan secara menyeluruh (Global Income Taxation)

Pemajakan diterapkan pada pendapatan secara menyeluruh, terdapat perlakuan yang sama untuk semua jenis pajak yang diperoleh Wajib Pajak yang sama. Kelebihan dari sistem pemajakan ini adalah lebih dekat dengan keadilan vertikal karena berdasarkan pada keseluruhan pendapatan. Sistem ini juga unggul secara administratif karena hanya ada satu jenis pelaporan untuk semua jenis pajak dari berbagai sumber pendapatan. Sistem ini diterapkan pada UU PPh untuk penghasilan secara umum.

b)           Pemajakan Penghasilan secara terpisah (Schedular Income Taxation)

Pemajakan diterapkan secara terpisah, terdapat perlakuan berbeda untuk tiap jenis pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak yang sama. Keuntungan dari sistem ini adalah kemudahan administrasi terutama untuk penghasilan yang sulit dipajaki, biasanya pajak ini dipotong oleh pemungut pajak yang jumlahnya terbatas sehingga lebih mudah diawasi. Sistem ini juga dapat membantu pemerintah memberi insentif atau disinsentif pada penghasilan tertentu karena adanya pembedaan perlakuan pajak pada tiap jenis penghasilan. Contohnya di Indonesia adalah penghasilan yang terkena PPh final (UU PPh pasal 4 ayat 2), Norma Perhitungan Khusus (UU PPh Pasal 15) dan penghasilan BUT (UU PPh pasal 5).

Scedular Income ini juga berpengaruh dalam akuntansi pajak terutama bila suatu usaha memiliki penghasilan yang dipajaki final maupun penghasilan yang tidak dipajaki final. Bila terjadi hal demikian, maka jumlah penghasilan yang dipajaki final perhitungan penghasilan kena pajak pada akhir tahun. Hal ini juga berlaku bagi beban yang berasal dari penghasilan yang dipajaki final ataupun penghasilan dan beban dari usaha yang dibebaskan dari pajak.

Perbedaan perhitungan penghasilan netto antara perpajakan dan standar akuntansi dapat dijembatani dengan koreksi fiskal yaitu koreksi pengurang atau penambah laba akuntansi agar sesuai dengan laba menurut pajak.

Perbedaan perhitungan penghasilan netto antara perpajakan dan standar akuntansi dapat dijembatani dengan koreksi fiskal yaitu koreksi pengurang atau penambah laba akuntansi agar sesuai dengan laba menurut pajak. Dalam administrasi pajak Indonesia, contoh koreksi fiskal dapat dilihat pada SPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan) PPh Badan Kolom I untuk perhitungan Penghasilan Kena Pajak (SPT 1771-I). Biasanya untuk kepentingan perpajakan, Wajib Pajak melaporkan 2 macam laporan keuangan laba rugi, yaitu laporan laba-rugi versi laba akuntansi dan laporan laba rugi dengan laba menurut pajak. Namun untuk efisiensi dan kemudahan administrasi, hal tersebut tidak perlu dilakukan. Dengan satu laporan laba rugi komersil yang dilaporkan pada SPT, kita dapat melakukan rekonsiliasi fiskal seperti yang dijabarkan pada DPT 1771-I.

Ada dua macam koreksi fiskal yaitu: (1) koreksi fiskal positif yaitu koreksi laba akuntansi yang menambah laba kena pajak dan (2) koreksi fiskal negatif yaitu koreksi laba akuntansi yang mengurangi laba kena pajak. Contoh koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menambah pendapatan (pendapatan yang menurut pajak tidak boleh ditangguhkan pengakuannya), mengurangi dan menghapus biaya (biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam UU PPh pasal 9 ayat 1, biaya yang terkait penghasilan yang terkena PPh final UU PPh pasal 4 ayat 2 dan biaya yang terkait penghasilan bukan objek pajak dalam UU PPh pasal 4  ayat 3), selisih amortisasi dan depreasiasi an tara versi pajak dengan akuntansi (dimana biaya depresiasi/amortisasi versi akuntansi lebih besar). Sedangkan contoh koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang menambah biaya (biaya-biaya yang boleh tidak ditangguhkan oleh pajak), selisih depresiasi dan amortisasi (dimana biaya depresiasi/amortisasi versi akuntansi lebih kecil), dan koreksi yang mengurangi pendapatan kena pajak (koreksi pendapatan ditangguhkan, pennghasilan yang terkena PPh final UU PPh pasal 4 ayat 2 dan penghasilan bukan objek pajak dalam UU PPh pasal 4 ayat 3).

Adanya perbedaan antara laba versi pajak dengan versi akuntansi telah memberi dampak pula terhadap akuntansi pajak penghsailan yang diatur dalam PSAK No. 46. Perbedaan ini ada dua macam sifatnya yaitu:

(1)   Perbedaan Bersifat Permanen

Dimana tidak ada offset antara koreksi fiskal negatif dan positif, secara akumulasi tahunan akan terus terjadi perbedaan. Misalnya biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam UU PPh pasal 9 ayat 1 seperti biaya direksi dan entertainment serta koreksi transfer pricing dalam UU PPh pasal 18.

(2)   Perbedaan bersifat temporer

Dimana koreksi fiskal positif akan mengoffset koreksi fiskal negatif atau sebaliknya sehingga laba akuntansi akan sama dengan laba kena pajak dalam akumulasi tahunan. Misalnya pengakuan penyisihan piutang ragu-rau, cadangan pensiun, depresiasi dan amortisasi dimana pada akhirnya beban yang dicadangkan atau diamortisasi akan sama dalam akumulasi tahunan.

Untuk perbedaan temporer ini diakuilah:

  1. Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities)

Adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

PSAK 46 (prgf 65) menyatakan Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak :

  • dari goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal; atau
  • pada saat pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang: bukan transaksi penggabungan usaha; dan pada saat transaksi, tidak mempengarui laba akuntansi dan laba fiskal.

Aktiva pajak tangguhan (deferred tax asset)

Adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya

a)  perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan

b)  sisa kompensasi kerugian.

PSAK 46 (prgf 66) menyatakan Aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang, kecuali aktiva pajak tangguhan yang timbul dari :

  1. goodwill negatif yang diakui sebagai pendapatan tangguhan sesuai dengan PSAK 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha; atau
  2. pengakuan awal aktiva atau kewajiban pada suatu transaksi yang :
    1. bukan transaksi penggabungan usaha; dan
    2. tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba fiskal.

PSAK 46 (prgf 67) menyatakan Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi.

 


[1] Kieso, Weygandt and Warfield. 2001.  Intermediate Accounting. John eiley & Sons, Inc Hal  51

[2] Waluyo, 2007. Perpajakan Indonesia Buku 1. Salemba Empat, Jakarta. Hal 13

[3] Shome, Parthasarathi. 1995. Tax Policy Handbook. IMF, Washington DC  hal 121

Satu pemikiran pada “Mahluk yang bernama Akuntansi Pajak Oleh: Nany Ariany, SE.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s