AKUNTANSI PERPAJAKAN UNTUK BERBAGAI JENIS USAHA Oleh: Nany Ariany

AKUNTANSI PERPAJAKAN UNTUK BERBAGAI JENIS USAHA

Oleh: Nany Ariany

 

Akuntansi Perpajakan pada intinya adalah untuk melakukan koreksi fiskal yaitu koreksi laba komersial (laba menurut standar akuntansi) menjadi laba fiskal (laba menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan). Hal ini disebabkan adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya yang diatur dalam standar akuntansi dan dengan yang diperbolehkan pajak. Terdapat pula perbedaan pengakuan pada penghasilan yang bukan objek pajak. Terdapat pula penghasilan yang dikenakan pajak final  serta biaya-biaya yang terkait dengan penghasilan tersebut, dimana pada umumnya penghasilan yang terkena pajak final dikeluarkan dalam perhitungan pajak tahunan. Dalam melakukan koreksi fiskal, kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

 

I. MENGETAHUI KARAKTERISTIK DAN KEISTIMEWAAN BISNIS

Pada dasarnya setiap bisnis unik, sehingga terdapat perlakuan akuntansi yang berbeda bagi tiap sektor bisnis. Peraturan perpajakan pun juga terkait dengan jenis bisnis yang dimiliki, pemajakan terhadap passive income karena sulit ditelusuri biaya investasi awalnya seperti sewa, deviden, bunga, capital gain pada umumnya  bersifat final (tarif pajak khusus dengan estimasi penghasilan netto) walaupun ada pula yang dipajaki secara dengan tarif umum seperti royalti, sewa dan capital gain kendaraan, laba-rugi penjualan saham yang tidak berada di bursa, dll.  Pemajakan final juga sering dilakukan pada transaksi yang komplikasinya tinggi dan sulit diawasi oleh pihak perpajakan seperti konstruksi.

 

Jenis Usaha	Karakteristik	Pengaruh terhadap Akuntansi	Pengaruh terhadap Perpajakan
Asuransi, Perbankan	Banyak resiko, pertanggungjawaban luas, ada aturan UU yang mengikat, banyak passive income	Banyak menggunakan estimasi, sangat konservatif, kelengkapan disclosure (pengungkapan)	Ada pembatasan biaya yang boleh dikurangkan, pajak final untuk kemudahan administrasi
Dana Pensiun	Hanya dana yang dikelola untuk uang pensiun, ada aturan UU yang mengikat, banyak passive income	Tidak ada akun modal (aset = kewajiban), adanya laporan perubahan aktiva bersih, kelengkapan disclosure (pengungkapan)	Pada umumnya penghasilan  dibebaskan dari pajak
Leasing	Pada dasarnya leasing merupakan jasa pembiayaan seperti halnya pinjaman lain tanpa terkait dengan aset	Ada perbedaan antara kegiatan pembiayaan aset (capital lease) dan sewa aset biasa (operating lease). Pada capital lease, ada pengakuan utang leasing, bunga leasing dan depresiasi aset bagi lessee.	Peraturan khusus untuk menentukan siapa yang boleh mendepreasiasi, biaya yang boleh dikurangkan dan pengakuan pendapatan
Usaha Kehutanan	Kegiatan pembukaan lahan hingga menanam kembali memakan waktu lama dan biaya yang besar, diatur ketat dalam UU Kehutanan	Ada biaya yang dikapitalisasi dan diamortisasi, ada biaya estimasi untuk kewajiban masa datang	Pembatasan amortisasi hak-hak kehutanan, pembatasan cadangan penanaman kembali
Koperasi	Usaha yang merupakan pendorong ekonomi rakyat	Terdapat perbedaan penghasilan dari anggota dan non anggota, terdapat laporan pomosi keanggotaan	Ada fasilitas pajak
Lembaga Keuangan Syariah	Terdapat hybird equity dimana pinjaman juga menanggung kerugian	Simpanan Nasabah dengan imbalan bagi hasil tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban ataupun modal namun dalam akun khusus ”Dana Syirkah Temporer”	Peraturan khusus untuk menentukan tarif dan basis pajak karena adanya perbedaan perlakuan pajak antara deviden dan bunga
Konstruksi	Kegiatan membangun memakan waktu lama dan biaya yang besar	Pengakuan profit saat kegiatan membangun untuk memenuhi prinsip matching cost againts revenue	Pemajakan final untuk kemudahan administrasi dan pengawasan
Migas	Kegiatan ekplorasi memakan waktu dan biaya cukup lama	Biaya eksplorasi dikapitalisasi sebagai aset	Terdapat kompensasi kerugian yang lebih lama dari usaha biasa

 

 

II. MENGETAHUI STANDAR AKUNTANSI YANG BERLAKU

Standar Akuntansi tidak berkekuatan memaksa seperti peraturan perundangan, sifatnya hanya memberi pedoman bagi penyusun laporan keuangan untuk memberikan laporan keuangan yang terpercaya, dapat diperbandingkan dan memenuhi informasi yang diinginkan semua pihak terutama investor. Namun ada kalanya peraturan perundang-undangan mewajibkan laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi, seperti UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No 28 tahun 2004 Tentang Yayasan. Standar Akuntansi pada umumnya mengacu pada PSAK No. 1 tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi dimana dijelaskan mengenai susunan baku laporan keuangan (neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan) dan elemen-elemennya. Namun terdapat perlakuan yang berbeda untuk bisnis-bisnis yng memiliki keistimewaan seperti PSAK no 18 tentang Dana Pensiun, PSAK No 27 Untuk Koperasi, PSAK No 28 untuk Asuransi Kerugian, PSAK No 36 untuk Asuransi Jiwa, dll.

 

III. MENGETAHUI PERATURAN PERPAJAKAN YANG TERKAIT

Sebelum melakukan koreksi fiskal, kita harus mencari tahu peraturan pajak yang terkait sebagai berikut:

 

A. MELIHAT PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK

Penghasilan yang bukan Objek Pajak diatur dalam UU PPh Pasal 4 ayat 3. Penghasilan tersebut dan biaya-biaya yang terkait dengannya harus dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak pada akhir tahun sehingga merupakan koreksi pengurang laba kena pajak:

 

 

Jenis Usaha	Koreksi fiskal negatif
Dana Pensiun	Semua penghasilan yang diatur KMK No. 651 Tahun 1994 yaitu penghasilan selain: Bunga dan diskonto dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia serta Sertifikat Bank Indonesia; Bunga dari obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia; Dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia
Lembaga Keagamaan, sosial	Penerimaan dari sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, harta hibah
Perusahaan modal ventura	Deviden dari perusahaan di bidang KUKM yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa.
Lembaga keuangan atau perusahaan investor	Deviden dari kepemilikan saham yang lebih dari 25%

B. MELIHAT PENGHASILAN YANG TERKENA PAJAK FINAL

Penghasilan yang bukan Objek Pajak diatur dalam UU PPh Pasal 4 ayat 2. Penghasilan tersebut dan biaya-biaya yang terkait dengannya harus dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak pada akhir tahun sehingga merupakan koreksi pengurang laba kena pajak namun dapat menjadi koreksi penambah laba kna pajak jika biaya-biaya atas penghasiln tersebut lebih besar:

 

 

 

 

Jenis Usaha	Koreksi fiskal negatif/positif
Bank, asuransi, Lembaga Keuangan lain	Penghasilan dari bunga diskonto obligasi (PP No 16/2009), penghasilan bunga deposito  serta diskonto SBI (PP 131/2000)
Perusahaan efek dan trading	Laba-rugi dari transaksi derivatif (PP 17/2009), laba-rugi dari penjualan saham (PP No 14/1997), laba-rugi penjualan obligasi (PP No 6/2002)
Konstruksi	Laba-rugi dari usaha konstruksi (PP 51/2008)
Usaha Perumahan, penyewaan gedung	Laba-Rugi persewaan tanah dan bangunan (PP No 5/2002), Laba-rugi penjualan tanah dan bangunan (PP No 79/1999)

 

C. MELIHAT BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN OLEH UU PPH

Biaya yang tidak boleh dikurangkan diatur dalam UU PPh  Pasal 9 ayat 1. Biaya-biaya ini tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak pada akhir tahun sehingga laba kena pajak akan jauh lebih besar dari laba akuntansi.

 

Jenis Usaha	Koreksi fiskal negatif/positif
Pada Umumnya	Natura, biaya direksi/prive, hibah dan sumbangan yang tidak diatur dalam PP, PPh, sanksi administrasi pajak.
CV/Firma	Gaji untuk anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham

 

 

D. MELIHAT PERBEDAAN METODE PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BIAYA

Hal ini mencakup:

1. Perbedaan biaya depresiasi

Biaya Depresiasi yang diperbolehkan oleh perpajakan diatur dalam Pasal 11 UU PPh No. 36 Tahun 2008.

 

	PSAK	Pasal 11  UU PPh No. 36 Tahun 2008
Secara Umum	Metode depreasi tergantung pada kebijakan perusahaan. Biasanya metode satuan produksi digunakan untuk usaha ekstraktif dan agraris. Tarif depreasi per tahun tergantung pada estimasi umur aset. Terdapat estimasi nilai sisa pada akhir masa manfaat.	Metode depreasi dan tarif depreasi per tahun terbatas, tidak ada nilai sisa pada akhir masa manfaat. Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Ayat (2) I.   Bukan bangunan Kel 1 Kel 2 Kel 3 Kel 4 4 th 8 th 16 th 20 th 25% 12,5% 6,25% 5% 50% 25% 12,5% 10% II. Bangunan Permanen Tdk Permanen   20 th 10 th   5% 10%
Leasing	Untuk capital lease, aset didepresiasi	Untuk capital lease, baik lessor dan leesee tidak boleh mendepreasiasi aset (KMK No 1169/1991)

 

1. Perbedaan biaya amortisasi

Biaya amortisasi yang diperbolehkan oleh perpajakan diatur dalam Pasal 11 A UU PPh No. 36 Tahun 2008 dan  PMK 248/PMK.03/2008.

	PSAK	Pasal 11 A UU PPh No. 36 Tahun 2008
Secara Umum	Metode depresasi tergantung pada kebijakan perusahaan. Biasanya metode satuan produksi digunakan untuk usaha ekstraktif dan agraris. Tarif amortisasi per tahun tergantung pada umur aset (biasanya untuk hak-hak khusus seperti copyright, HGB diatur oleh undang-undang)	Metode amortisasi dan tarif depreasi per tahun terbatas, tidak ada nilai sisa pada akhir masa manfaat. Kelompok Harta Tak Berwujud Masa Manfaat Tarif Amortisasi berdasarkan metode Garis Lurus Saldo Menurun Kel 1 Kel 2 Kel 3 Kel 4 4 th 8 th 16 th 20 th 25% 12,5% 6,25% 5% 50% 25% 12,5% 10%
Migas	Tidak diatur dalam PSAK No 29	metode satuan produksi. (psl 11 A ayat 4)
Usaha Kehutanan	“HTI dalam pengembangan” diamortisasi selama masa konsesi (PSAK No 32)	metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% setahun (psl 11 A ayat 5)

 

1. Perbedaan biaya estimasi kewajiban

PSAK 57 tentang biaya diestimasi, kewajiban kontijensi dan aktiva kontijensi memperbolehkan akuntansi untuk mengestimasi biaya-biaya yang berpotensi menurunkan nilai aset atau menimbulkan kewajiban di masa datang untuk memenuhi prinsip konservatisme. Adanya biaya estimasi yang diperbolehkan oleh pajak diatur dalam UU PPh psal 9 ayat 1-c j.o PMK 81/PMK.03/2009. Pada umumnya PSAK menyerahkan biaya estimasi kepada pihak manajemen kecuali bila ada peraturan perundangan yang berlaku.

 

Jenis usaha	PMK 81/PMK.03/2009
Bank Umum, Bank Syariah	Cadangan piutang tak tertagih sebesar: 1% dari piutang dengan kualitas lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara; 5% dari piutang dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan; 15% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan; 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan. nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada cadangan paling tinggi adalah: 100% dari nilai agunan yang bersifat likuid; dan 75% dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai
Bank Prekreditan Rakyat,  Koperasi Simpan Pinjam, PT Permodalan Nasional Madani	Cadangan piutang tak tertagih sebesar: 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar; 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan; 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan 100%dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada cadangan paling tinggi adalah: 100% dari nilai agunan yang bersifat likuid; dan 75% dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan perusahaan penilai.
anjak piutang, pembiayaan konsumen	Cadangan piutang tak tertagih 5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang
Sewa guna usaha opsi	Cadangan piutang tak tertagih 2,5%  dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang.
Asuransi	cadangan premi tanggungan sendiri (premi yang sudah diterima atau diperoleh akan tetapi belum merupakan penghasilan) untuk perusahaan asuransi kerugian sebesar 40%  dari jumlah premi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan. cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa ditentukan sesuai dengan penghitungan aktuaria yang telah mendapat pengesahan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. cadangan klaim tanggungan sendiri untuk perusahaan asuransi kerugian sebesar 100% dari jumlah klaim yang sudah disepakati tetapi belum dibayar dan klaim yang sudah dilaporkan dan sedang dalam proses, tetapi tidak termasuk klaim yang belum dilaporkan.
Usaha pertambangan, Kehutanan & Industri yang membuang limbah	cadangan biaya reklamasi, cadangan biaya penanaman kembali dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Iklan