Tanah dianggap sebagai harta yang tak akan pernah habis dan karenanya merupakan sumber ekonomis bagi pemilik dan pemakainya. Pemajakan atas tanah sudah dilakukan sejak abad sebelum masehi sebagai penerimaan besar bagi negara atau kerajaan yang mengusainya. Namun tanah selain sebagai objek pajak juga mempunyai fungsi sosial yang penting bagi negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat sehingga harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Karena itulah seharusnya pajak pertanahan dirancang sebaik-baiknya untuk memakmurkan rakyat bukan untuk memebebaninya saja. Pajak pertanahan di seluruh dunia telah memberi masalah dalam aspek keadilan terutama dalam:
Ketidaktersediaan kas untuk membayar: Kemampuan membayar Wajib Pajak dari penghasilan rutinnya tidak berkorelasi dengan naiknya harga tanah. Sehingga di saat wajib pajak diPHK atau pensiun, tetap harus membayar pajak properti yang terus naik. Di Amerika Serikat, hal ini diatasi dengan property circuit breaker untuk wajib pajak orang pribadi yaitu penghapusan pajak properti yang melebihi sejumlah presentase penghasilan tertentu. Misalnya circuit breaker 2% dari penghasilan. Kalau penghasilannya $10.000 dan Pajak propertinya $500 maka terdapat penghapusan pajak properti sebesar $300, ($500-2%*$10.000).
Sulitnya Estimasi Harga Tanah: Penentuan harga tanah yang sulit apalagi bila pasar properti di negara tersebut belum maju sehingga data mengenai harga tanah sulit diperoleh. Data yang tidak memadai membuat pajak jadi regresif, seringkali perumahan kaya di pinggiran kota dipajaki dengan persentase tarif lebih sedikit. Di banyak negara, hal ini diatasi dengan metode area based dimana pajak ditentukan berdasarkan wilayah jadi bukan dari nilai jual properti. Misal: Wilayah A-kawasan bisnis pajaknya $500/m, Wilayah B-kawasan perumahan pajaknya $50/m

Di Indonesia terdapat 3 jenis pajak yang terkait dengan pertanahan:
1. Pajak Properti yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Pajak atas transfer tanah dan bangunan
a. Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi yang membeli atau menerima hak atas tanah dan bangunan
b. Pajak Penghasilan (PPh) final atas Pengalihan Tanah dan Bangunan bagi yang menjual atau melepas hak atas tanah dan bangunan
3. Pajak atas usaha konstruksi
a. PPN jasa konstruksi
b. PPh final atas jasa konstruksi
c. PPN untuk kegiatan membangun sendiri (UU PPN Pasal 16D)

Berikut ini masalah-masalah yang berkaitan dengan pajak pertanahan di Indonesia:

A. Tidak adanya sinkronisasi dengan Kebijakan Pemerintah yang lain
Kebijakan perpajakan seringkali tidak koordinasi dengan kebijakan pemerintah yang lain seperti dalam hal-hal sebagai berikut:
1. Pemungutan PBB tidak mempermasalahkan kepemilikan tanah. Hal ini membuat konflik pada saat pemilik tanah ilegal membayar PBB, mereka akan sulit ditertibkan karena merasa sudah membayar pajak atas tanah tersebut. Misalnya PBB juga dikenakan pada pemukiman daerah bantaran sungai atau lahan hijau yang menyebabkan banjir, akhirnya sulit untuk menertibkan warga.
2. Tidak ada pembedaan perlakuan pajak untuk lahan terlantar dan pertanian. Di luar negeri pajak untuk lahan terlantar diberikan tarif lebih tinggi agar lahan menjadi produktif. Banyak negara juga sukses mendorong pertaniannya denagn memberi tarif yang lebih rendah dan kemudahan untuk lahan pertanaian. Hal ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk memajukan ekonomi agraris.
3. Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) untuk perhitungan PBB yang sama untuk semua daerah mendorong masyarakat untuk pindah ke daerah pinggiran yang akhirnya membuat daerah pinggiran padat penduduk. Hal ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah soal tata ruang.
4. Kurangnya sosialisasi dan sulitnya administrasi permohonan keringanan pajak terutama PBB membuat banyak Wajib Pajak terpaksa menjual rumah dan menyingkir ke daerah pinggiran. Hal ini bertentangan dengan misi UUD 1945 pasal 33 ayat 3.

B. Beban Pajak berlebih menghambat Investasi pada Tanah dan Bangunan
Kebijakan Perpajakan seringkali tidak memperhatikan beban pajak berlebih pada bisnis yang akhirnya mematikan industri tertentu. Bila industri tersebut sudah lesu maka secara tidak langsung akan menurunkan penerimaan pajak juga. Di Indonesia kebijakan pajak pertanahan berpotensi menghambat invstasi sebagai berikut:
1. Menghambat proses merger dimana tidak ada nilai ekonomis, transaksi jual-beli maupun arus uang, namun tetap dikenakan BPHTB bahkan PPN.
2. Mematikan industri real-estate dimana terlalu banyak beban pajak yang mendistorsi harga rumah yaitu: PPN, BPHTB, PPh final atas penjualan tanah dan bangunan
3. Mematikan jasa konstruksi karena dikenakan PPh final sehingga kerugian tidak dapat dikompensasi. Bila ingin membangun sendiri terkena PPN membangun sendiri tanpa kompensasi PPN masukan dari barang dan jasa yang dibelinya. Pada saat menjual lagi aset yang sudah dibangunnya terkena PPN lagi.

C. Prospek PBB dan BPHTB menjadi Pajak Daerah Kurang Baik
PBB dan BPHTB dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRB 2009) yang mulai berlaku per 1 Januari 2010 resmi menjadi Pajak Daerah. UU PDRB 2009 memasukkan PBB Pedesaan Perkotaan sebagai pajak daerah dimana PBB dialihkan sebagai penerimaan daerah kecuali untuk bidang perkebunan, perhutanan dan pertambangan yang masih dikuasai oleh pusat. Namun sesuai Pasal 181 UU PDRB, UU PBB 1994 (Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 yang diperbarui dengan UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan) serta peraturan pelaksannanya yang terkait dengan PBB Perdesaan dan Perkotaan tetap berlaku hingga tahun 2013 sepanjang belum ada Peraturan daerah menganai Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Sedangkan untuk UU BPHTB (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000) tetap berlaku paling lama 1 tahun sejak diberlakukannya UU PDRB ini.
1. Kekurangan data administrasi dalam menentukan nilai jual tanah akan mempengaruhi keadilan. Bahkan saat di PBB menjadi pajak pemerintah pusat, dirjen pajak masih banyak kendala dalam menentukan nialia jual objek pajak (NJOP) karena memerlukan data harga tanah yang up-to-date dan penilai profesional.
2. Penentuan tarif dan dasar pengenaan pajak dapat berbeda antar daerah, hal ini mungkin akan ketidakadilan geografis. Daerah yang kaya lebih dapat menetapkan tarif yang lebih rendah karena penerimaan dari selain pajak sudah tinggi. Hal ini akan menggeruk penerimaan pajak daerah yang miskin.
3. Potensi kenaikan tarif pada PBB: UU PBB 1994 j.o PBB No. 25 Tahun 2002 mengenakan dasar pengenaan pajak 20% dan 40% serta tarif tunggal 0,5%, maka tarif efektifnya adalah 0.1% sampai dengan 0.2%. Sedangkan dalam UU PDRB yang baru, tarif diserahkan pada pemerintah daerah dengan tarif maksimal 0,3% namun pada tidak terdapat pembedaan dasar pengenaan pajak (UU PDRB Pasal 79-80). Namun belum diatur pula soal keringanan pajak bagi yang tidak mampu membayar maupun untuk pengunaan tertentu seperti rumah pribadi dan pertanian. Mekanisme keberatan Wajib Pajak bila tidak mampu membayar dipersamakan dengan pajak daerah lain yaitu melalui surat keberatan (UU PDRB Pasal 107). Hal ini membuat struktur PBB Pedesaan dan Perkotaan menjadi tidak progresif.

Sumber:
– Property Tax Circuit Breakers (NYSUT Briefing Bulletin – 27 Juni, 2008)
– Wafda, Reti. 2004. Pajak Lahan (Land Tax) Sebagai Instrumen Pengendalian Permasalahan Penggunaan Lahan Perkotaan. Institut Pertanian Bogor.
– Judowinarso, Endarto dan Darwin. 2006. Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) & Pajak daerah dan Reatribusi Daerah (PDRB). Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan akuntansi Pemerintah (LPKPAP)
– Ahmadi, Wiratni. 2006. Sinkronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia. Bandung: Relika Aditama
– Andelson, Robert V. 2000. Land-Value Taxation Around The World. Oxford: Blackwell Publisher, Ltd

2 pemikiran pada “Pajak Pertanahan di Indonesia ditinjau dari Aspek Keadilan dan Dampak Ekonomisnya Oleh: Nany Ariany , SE.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s