Memang pajak sudah lama menjadi momok bagi banyak orang. Karena memang bagaimanapun pajak adalah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Manfaatnya pun tidak terasa langsung dan sifatnya memaksa sehingga orang merasa terpaksa membayarnya. Belum lagi dengan maraknya kasus korupsi dan pemborosan  uang negara membuat masyarakat makin jengah membayar pajak. Apalagi bila masyarakat tidak melihat adanya subsidi sosial untuk menghindari kesenjangan pendapatan di masyarakat dari negara, masyarakat akan lebih memilih membayar zakat ataupun sumbangan pada lembaga sosial dan keagamaan yang lebih mereka percaya daripada menyisihkan sebagian hartanya untuk negara.

Yudkin (1978) menyatakan masalah yang mendasar bagi administrasi pajak di negara berkembang adalah rendahnya pendidikan masyarakat sehingga sulit bagi mereka untuk mengadministrasikan pajaknya sendiri (self assesment) namun negara berkembang juga tidak mempunyai aparat perpajakan dan tekonologi yang memadai untuk kelengkapan dan akurasi data perpajakan untuk menetapkan pajak bagi tiap individu dan badan (official assesment). Di Indonesia, administrasi pajak merupakan campuran dari self assesment dan official assesment. Self assesment diterapkan pada administrasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana perhitungan pajak dan pelaporannya dibuat sendiri oleh Wajib Pajak. Sedangkan official assesment diterapkan pada PPB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan) dimana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yaitu nilai estimasi harga properti yang ditentukan oleh kantor pajak.

Baik sistem self assesment maupun official assessment yang diterapkan terurama di Indonesia telah menimbulkan masalah keadilan di antara sesama pembayar pajak. Dalam sistem self assesment, sistem pengawasan pajak yang lemah telah mendorong para pengusaha kelas kakap merancang suatu perencanaan pajak yang baik bahkan rekayasa laba yang rapi untuk mengelabui pihak fiskus. Contoh saja, banyak BUMN dan perusahaan besar seperti Bakrie Group yang tunggakan pajaknya belum terbayar. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pengusaha kecil yang taat pajak, mungkin saja fenomena ini malah mendorong mereka membangkang dari aturan pajak. Dalam official assessment, masyarakat seringkali merasa penentuan pajaknya tidak masuk akal. Contohnya pada kasus PBB, banyak masyarakat bingung karena rumahnya sudah tua dan bobrok tapi nilai jualnya (NJOP) naik terus dari tahun ke tahun.

Masalah lainnya adalah minimnya sosialisasi ke masyarakat mengenai pajak. Misalnya soal keberatan, banyak sekali masyarakat yang ingin keberatan masalah PBB karena penghasilan mereka tidak tetap ataupun tidak mencukupi namun tidak mengerti cara mengajukan keberatannya. Karena tidak tahu, kebanyakan mereka membayar sekenanya saja namun bila tidak mampu, mereka tidak membayar bertahun-tahun. Itupun tidak ada reaksi dari kantor pajak, mereka cenderung mendiamkan saja. Adapula yang karena takut diperiksa, selalu melapor SPT PPh kurang bayar padahal Wajib Pajak yang bersangkutan lebih bayar dan berhak atas restitusi kelebihan bayar pajaknya. Memang proses restitusi juga lama dan berbelat-belit malah akhirnya membuat biaya dan waktu yang dikorbankan lebih besar bagi Wajib Pajak. Namun apakah adil bila Wajib Pajak sudah merugi tapi tetap membayar pajak? Wajib pajak orang pribadi pun juga banyak yang tidak mengerti melapor SPT PPh sehingga membebankan kewajiban melapor pada pemungut PPh 21-nya. Saat PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) yang ditentukan UU PPh sangat minim bahkan ti pegawai kecil seperti OB dan satpam pun harus mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) agar tidak terkena pajak lebih besar 20%. Namun apakah mereka yang pendidikannya kadang ada yang di bawah SMA mengerti masalah pelaporan perpajakan? Pajak yang mereka sumbangkan pun seberapa, namun karena jumlah mereka sangat banyak, mengapa malah membuat beban administrasi yang besar bagi pemungut bahkan bagi pihak fiskus sendiri?

Masalah sosialisasi pajak yang minim ini bukannya membuat pihak fiskus memintarkan para wajib pajak malah cenderung memanfaatkan situasi ini untuk menaukut-nakuti wajib pajak. Terutama saat pemeriksaan, wajib pajak yang tidak melakukan pembukuan secara formal dicecar pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan hanya berdasarkan asumsi dan kecurigaan pihak fiskus semata. Terkadang pun peraturan yang berlaku tidak jelas dan rancu, sehingga pihak fiskus dapat semena-mena menentukan mana yang menurutnya lebih menguntungkan pihak fiskus terutama bagi Wajib Pajak kecil yang kurang pengetahuan pajaknya. Misalnya tidak boleh mengasuransikan pesangon karyawan, iuran hansip dianggap sumbangan. Pihak fiskus pun tak semuanya pintar dalam ilmu perpajakan dan akuntansi sehingga malah membodohi wajib pajak dan masyarakat, yang paling memalukan mungkin adalah kasus memajaki DTA (defered tax asset) yang nyata-nyata tidak ada hubungan dengan laba rugi sebelum pajak (lebih jelasnya silakan baca PSAK 46).

Mungkin karena masalah ketidakdilan, kurang pengetahuan, dan sikap aparatur pajak yang semena-mena membuat masalah pajak makin terlihat menyeramkan bagi masyarakat. Tak heran sulit sekali bagi saya untuk mengumpulkan angket penelitian untuk thesis saya tentang PBB. Orang-orang bersikap ketus, curiga, paranoid dan menolak mentah-mentah. Setelah saya selidiki lagi, selain kebanyakan mereka tidak bayar PBB karena takut denda bunga berbunga (yang tentu saja tidak benar), mereka juga takut sertifikasi tanah mereka (takut dengan kewajiban BPHTB yang mahal, sertifikasinya sih gratis). Dan saya baru mengerti pula kalau masalah pajak itu begitu asing bagi mereka, banyak sekali kesalahpahaman yang terjadi tapi mereka juga cenderung tidak mau tahu. Bahkan teman saya yang s1 politik saja tidak mengerti sama sekali membaca tulisan saya tentang perencanaan pajak, adik saya pun yang s1 sastra inggris pun jengah membaca tulisan pajak saya, hahaha. Sebegitu menyeramkankah pajak?

2 pemikiran pada “Pajak: Sebegitu menyeramkankah? Oleh: Nany Ariany, SE

  1. Saya setuju mba…saya sekarang kerja sebagai konsultan serabutan dengan pengetahuan pajak yang dibilang minim…cuma pengen bantu2 WP yang bingung dan takut soal pajak…padahal banyak dari mereka cuma ditakut2i sama pihak fiskus…peraturan yang di pake menakuti pun kadang tidak pas…klo menurut saya undang-undang ada masih rancu dan memungkinkan orang memahami persepsi yang berbeda…btw, bisakah saya mendapat email mba, saya butuh teman diskusi…terima kasih..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s