Waluyo (2007) menyatakan cara pemungutan pajak berdasarkan tiga stelsel: [1]

a)      Stelsel nyata (rill stelsel)

Pengenaan pajak pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kelebihannya adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.  Hal ini diterapkan pada perhitungan PPh bila tidak terdapat angsuran PPh 25 ataupun kredit pajak.

b)      Stelsel anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun yang sebelumnya sehingga pada awal tahun telah dapat ditetapkan pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada realitas. Hal ini banyak diterapkan pada PPh final UU PPh pasal 4 (2) dimana estimasi pendapatan digunakan untuk mengukur pendapatan bersih yang sulit dihitung baiayanya atau sulit diaudit.

c)      Stelsel campuran

Stelsel ini adalah gabungan dari Stelsel nyata (rill stelsel) dan Stelsel anggapan (fictive stelsel). Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan perkiraan sedangkan pada akhir tahun perhitungannya disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak sesuai kenyataan lebih besar dari perkiraannya maka Wajib Pajak harus membayar kekurangannya. Dan sebaliknya, bila besarnya pajak sesuai kenyataan lebih kecil dari perkiraannya maka kelebihannya dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak.  Hal ini diterapkan pada pemungutan witholding tax (PPh 22 dan PPh 23) yang pada akhir tahun dapat dikreditkan dengan PPh terutang dalam periode setahun.

Sejalan dengan pernyataan Waluyo mengenai stelsel anggapan, Thuronyi (1996) menjelaskan definisi metode perhitungan pajak dengan perkiraan (Presumptive Taxation Method) sebagai penentuan hutang pajak yang berbeda dari peraturan yang berlaku umum yang dikenakan pada Wajib Pajak tertentu. Alasan digunakannya Presumptive Taxation Method antara lain untuk: [2]

a)      Simplifikasi

Bila beban untuk mematuhi peraturan pajak (compliance cost) lebih besar dari pada pendapatan pajak yang diterima, hal ini akan memberatkan Wajib Pajak. Misalnya pada usaha kecil yang membutuhkan biaya besar untuk mengadakan pembukuan yang lengkap dan administrasi perpajakan yang memadai.

b)      Menghindari penggelapan pajak (tax evasion) atau penghindaran pajak (tax avoidance)

Beberapa ruang lingkup bisnis catatan pembukuan yang berpotensi untuk menyembunyikan pendapatan yang sebenarnya. Hal ini bisa dilakukan secara ilegal (tax evasion) atau dengan memanfatkan fleksibilitas dari peraturan yang ada (tax avoidance).

c)      Menyediakan indikator yang objektif

Saat metode berdasarkan pembukuan yang normal tidak dapat diandalkan (unrealible). Misalnya bila biaya yang berkenaan dengan pendapatan sulit diestimasi.

d)     Mendorong Wajib Pajak menyimpan pembukuan yang lengkap.

Metode perkiraan pendapatan dapat menyebabkan adanya kemungkinan beban pajak lebih tinggi daripada metode berdasarkan pembukuan yang normal. Karena itulah, Wajib Pajak didorong untuk menyimpan pembukuan yang lengkap. Pembukuan ini dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan bila beban pajak dirasa memberatkan bagi Wajib Pajak.

e)      Insentif untuk Wajib Pajak

Insentif untuk Wajib Pajak berpenghasilan besar membayar pajak dengan tarif minimum.

f)       Alasan lain

Seperti untuk peningkatan pendapatan, keadilan dan kesulitan teknis dan alasan politis.

Thuronyi (1996) juga menjelaskan metode perhitungan pajak dengan perkiraan (Presumptive Taxation Method) sebagai berikut: [3]

a)      Perhitungan ulang pendapatan (Reconstruction of Income)

Metode ini dilakukan bila Wajib Pajak gagal pembukuan dan jumlah pendapatan yang sebenarnya sulit dilacak. Pendapatan dihitung ulang oleh pihak fiskus bisa dari estimasi pendapatan (net worth method), pengeluaraan (expenditure method) ataupun dari arus kas (bank deposit method). Metode ini banyak menggunakan estimasi yang kurang didukung bukti-bukti. Hal ini dapat menimbulkan potensi korupsi bagi pihak fiskus.

b)      Persentase dari Penerimaan Bruto (Percentage of Gross Receipt)

Tarif pajak yang diberikan kurang dari tarif normal (tarif minimum) yang diklasifikasi berdasarkan industri dengan cara memperbandingkan dengan rata-rata profit pada ruang lingkup industri tertentu. Utang Pajak dihitung berdasarkan tarif minimum dikalikan penerimaan bruto Wajib Pajak. Metode ini hanya diterapkan  pada penerimaan bruto yang mudah diaudit. Metode ini sederhana tapi berpotensi kekerasan terhadap Wajib Pajak terutama bila sebenarnya Wajib Pajak merugi karena metode ini hanya memperhitungkan penerimaan bruto, tidak memperhitungkan biaya-biaya yang ditanggung Wajib Pajak.

Di Indonesia, metode ini digunakan untuk menghitung PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) UU PPN  (Peraturan Menteri Keuangan – 45/PMK.03/2008, 31 Maret 2008). Metode ini juga digunakan PPh final (UU PPh pasal 4 ayat 2) dan PPh dengan Norma Perhitungan (UU PPh psl 15).

c)      Persentase Nilai Aset (Percentage of Assets)

Utang Pajak dihitung berdasrakan tarif minimum dikalikan nilai aset wajib Pajak bisa dari total aset (gross asset), total aset setelah dikurangi total hutang ataupun total aset dikurangi hutang-hutang tertentu. Metode ini dapat digunakan untuk mengindari penghindaran profit dengan cara membebankannya ke anak perusahaan di luar negeri (transfer pricing). Namun sayangnya biaya administrasi untuk metode ini sangat tinggi karena terutama untuk perhitungan aset yang besar dan tersebar luas.


[1] Waluyo, 2007. Perpajakan Indonesia Buku 1. Salemba Empat, Jakarta. hal 16

[2] Thuronyi, Victor. 1996. Tax Law Design and Drafting. IMF, Washington DC.  hal 401-403

[3] Ibid, hal 406-413

8 pemikiran pada “Cara Pemungutan Pajak Penghasilan oleh: Nany Ariany, SE

  1. contoh yg bagaimana?
    kyknya utk presumptive tax di Indonesia cuma pakai Percentage of Gross Receipt (menduga margin profit dari industri tertentu) seperti PPh 4 (2) dan PPN dgn Norma Penghitungan. Misalnya karena susah menentukan pengakuan biaya-biaya jasa sewa bangunan, maka PPh-nya tidak dihitung dari laba normal (pendapatan-biaya) tapi dikira2 gross profitnya berapa. karena estimasinya yg menyewakan ambil profit sekitar 35% dari harga sewa, maka tarif pajaknya 10% (28%*35%).

  2. mba aku mau diskusi nih..aku lagi bikin skripsi tentang deemed pajak masukan. salah satu teori yang aku pakai adalah presumptive tax ini. artikel yang mba buat bisa berlaku untuk aspek PPN juga kan nih…aku minta share lebih detail presumptive dalam kaitannya dengan pajak masukan yang di deemed dong mba..makasiihh🙂

  3. iya bisa kok,
    Percentage of Gross Receipt digunakan untuk PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) UU PPN (Peraturan Menteri Keuangan – 45/PMK.03/2008, 31 Maret 2008).
    Biasanya deemed PPN Masukan diterapkan pada usaha retail, UKM dan pertanian karena administrasi keuangannya blm bagus, jadi PPN-nya dihitung dari penjualan aja tidak perlu pakai sistem pengkreditan faktur.
    Sistem ini lbh bagus dari sistem pembebasan PPN karena mencegah potensi tax avoidance dan memberikan keadilan antara sesama supplier dlm kewajiban yang sama dalam pengenaan PPN.
    Lebih lanjut, baca aja bukunya A. Tait (1988), Value Added Tax, IMF hal 118-122

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s