FASILITAS PAJAK UNTUK PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

 Oleh: Nany ariany, SE, MA.

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Ketentuannya diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

 

Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal y(diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 18) ang melakukan penanaman modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

a. menyerap banyak tenaga kerja;

b. termasuk skala prioritas tinggi;

c. termasuk pembangunan infrastruktur;

d. melakukan alih teknologi;

e. melakukan industri pionir;

f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;

g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau

j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal dapat berupa:

a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;

b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;

c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;

d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;

e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan

f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

 

Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional . Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modallainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.

 

Fasilitas keringanan pajak penghasilan diatur dalam UU PPh Pasal 31 A yang bunyinya sebagai berikut:

(1)  Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:

  1. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
  2. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
  3. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
  4. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-

daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Ketentuan lebih detail diatur dalam PP No 1/2007 disempurnakan PP No. 62/2008 dan Peraturan Kepala BKPM No. 14/2009 Pasal 53. Fasilitas ini diberikan pada bidang usaha tertemtu dan daerah-daerah tertentu sesuai lampiran I & II PP No. 62/2008 dengan cara mengajukan surat permohonan ke Kepala BKPM. Hanya perusahaan yang mempunyai Izin Prinsip penanaman modal yang bias mengajukan permohonan berikut ini.

 

Selain fasilitas keringanan pajak dalam PP No. 62 tahun 2008, terdapat pula fasilitas pembebasan dan pengurangan pajak penghasilan yang diatur dalam PP No. 94 tahun 2010, yang berbunyi sebagai berikut:

“1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yang tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

(2) Industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.”

 

Mengakomodasi PP No. 94/2010, terbitlah PMK No. 130/PMK.011/2011 yang mengatur persyaratan dan jenis pembebasan/pengurangan pajak penghasilan secara lebih detail. Meskipun mekanismenya sama, yaitu dengan cara mengajukan surat permohonan ke Kepala BKPM, persyaratannya jauh lebih berat dibandingkan fasilitas Pajak dalam PP No 1/2007 disempurnakan PP No. 62/2008 namun hal itu wajar karena manfaat pajak yang didapat juga lebih besar.  Dalam PMK No. 130/PMK.011/2011, wajib PAjak Penanam Modal mendapat fasilitas Pembebasan PPh badan jangka waktu 5-10 tahun terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial. Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan PPh badan WP diberikan pengurangan PPh badan ssebesar 50%  dari PPh terutang selama 2 Tahun Pajak.

 

Ringkasannya sebagai berikut:

 

A. Tax Holiday (Pembebasan Pajak)

Dasar Hukum         

PP No. 94/2010, PMK No. 130/PMK.011/2011

Syarat          

1. merupakan industri pionir:Industri logam dasar;
Industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
Industri permesinan;
Industri di bidang sumberdaya terbarukan; dan/atau
Industri peralatan komunikasi.

2. Modal paling sedikit Rp. 1 Trilyun

3.menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10%  dari total rencana penanaman modal

4. harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sebelum PMK No. 130/PMK.011/2011 berlaku (15 Agustus 2011) atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya

5.telah merealisasikan seluruh penanaman modalnya dan telah berproduksi secara komersial

Tatacara

WP mengajukan permohonan ke kepala BKPM lalu Kepala BKPM mengusulkan pada Menkeu, terbit Keputusan Menteri Keuangan

Fasilitas yang didapat      

1.Pembebasan PPh badan jangka waktu 5-10 tahun terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial.

2. Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan PPh badan WP diberikan pengurangan PPh badan ssebesar 50%  dari PPh terutang selama 2 Tahun Pajak.

Kewajiban Pelaporan        

Laporan ke DJP (blm diatur Per Dirjen-nya):

a. laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia

b. laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit.

                       

B. Tax allowance (Pengurangan Pajak)

Dasar Hukum         

Pasal 31A UU PPh, PP No 1/2007 disempurnakan PP No. 62/2008, Peraturan Kepala BKPM No. 14/2009 Pasal 53

Syarat          

1. bidang usaha tertemtu dan daerah-daerah tertentu sesuai lampiran I & II PP No. 62/2008

2. mengajukan surat permohonan ke Kepala BKPM

3.Harus punya Izin Prinsip penanaman modal 

Tatacara

WP mengajukan permohonan ke kepala BKPM lalu Kepala BKPM mengusulkan pada Menkeu, terbit Keputusan Menteri Keuangan

Fasilitas yang didapat      

1. Pengurangan Penghasilan Netto untuk perhitungan PPh Badan 5% per tahun dari 30% penanaman modal dihitung sejak tahun penetapan saat dimulainya produksi komersial;

2. penyusutan dan amortisasi dipercepat 2x lbh cepat, bisa mengurangi laba kena pajak dan PPh badan

3. Pajak atas deviden SPLN 10% atau 5% tarif tax treaty

4. Kompensasi kerugian lebih lama dari 5 thn, tambahan 1 thn dilakukan di kawasan industri/berikat

Kewajiban Pelaporan        

1. Laporan ke DJP: 10 hari stelahnya per semester

  a. realisasi penanaman modal sampai dengan selesainya seluruh investasi;

  b. realisasi produksi sejak saat dimulainya produksi komersial;

  c. penggunaan aktiva tetap yang digunakan untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas;

  d. pengalihan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas; dan

  e. penggantian aktiva tetap yang dialihkan yang diganti dengan aktiva tetap yang baru.

  2. melampirkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

                      

 

Satu pemikiran pada “FASILITAS PAJAK UNTUK PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s