Peraturan Dirjen Pajak – PER – 57/PJ/2009, menyebutkan:

“Pasal 9
(1) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :
1.pegawai tetap;
2.penerima pensiun berkala;
3.pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
4.bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
b. jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan huruf c.”

“Pasal 16

(1) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dalam satu tahun kalender dari:

a.Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
b.50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
c.jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
d.jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi , tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;atau
jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas :

a. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan;
b. jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.”

Dengan demikian perhitungan PPh 21 untuk Tenaga ahli dan Bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan tidak memerlukan PTKP melainkan cukup mengalikan tarif 17 dengan 50% penghasilan bruto.

Misalnya Penerjemah A menerjemahkan tulisan untuk PT B senilai Rp. 20 Juta,

Maka perhitungan PPh 21 = Tarif PPh 17 x 50% Penghasilan Bruto = 5% x 50% X Rp. 20 Juta = Rp 500.000,-

Misalnya Insinyur  C menerbitkan Invoice Jasa Design  pada PT. D senilai Rp. 140 Juta,

Maka perhitungan PPh 21 = Tarif PPh 17 x 50% Penghasilan Bruto

Penghasilan Bruto = 50% X Rp. 140 Juta = Rp. 70 Juta

Maka PPh 21 = (5% X Rp. 50 Juta) + (15% x (Rp. 70 Juta – Rp. 50 Juta)) = Rp. 2.5 Juta + Rp. Rp. 3 Juta = Rp. 5.5 Juta

Untuk perencanaan pajak yang baik, sebaiknya menggunakan jasa dari badan usaha dan bukan perorangan. Karena badanmenggunakan  tarif PPh 23  yaitu 2% untuk penghasilan Bruto sebagaimana yang diatur dalam UU PPh (UU No. 36/2008). Sedangakn tarif minimum untuk PPh 21 adalah 2.5% (5% x 50%) dari penghasilan bruto.

“Pasal 23
(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

  1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
  2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.”

 

UPDATE: Peraturan ini sudah diperbaharui PER 32 tahun 2015

Untuk hitungan tetap sama 50% x DPP x tarif PPh 17

25 pemikiran pada “Pemotongan PPh 21 untuk Tenaga ahli dan Bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan

  1. terimakasih untuk tulisannya, kebetulan kantor saya menggunakan jasa dekorasi untuk suatu acara dan bingung menentukan tarif pphnya.

  2. Thanks untuk tulisan artikel ini. Namun saya saat ini menjalankan usaha jasa konsultasi dimana tidak menggunakan badan namun profesional individu. Bagaimana dengan perhitungan pajaknya? Karena tarif jasanya dihitung per jam kehadiran saat menjalankan tugasnya. Bagaimana perhitungan pajaknya?

  3. @kridha dipotong sebagai tenaga ahli 50% dari penghasilan bruto dikali tarif PPh 17 UU PPh (PER 31/2012 psl 3, tenaga ahli termasuk bukan pegawai)

    @nuning sesuai psl 9 ayat 1-a-4 PER 31/2012 penghasilan DPP = Penghasilan Kena Pajak dikali tarif pasal 17 UU PPh

    @all peraturan ini sudah diupdate dengan PER 31/2012
    kalau ada waktu akan sy bahas perubahannya

  4. boleh tanya pa, untuk tulisan diatas pada bagian contoh jika insinyur membuat invoice untuk PT.D dengan nilai 75 juta, berapa nilai Pajaknya ? thx

  5. Mohon penjelasannya karena pada PER-31/PJ/2009 Pasal 9 ayat 1 huruf a angka 4 ada kata-kata selain tenaga ahli, yang sudah diubah oleh PER-57/PJ/2009 Pasal 9 ayat 1 huruf a angka 4 menghilangkan kata-kata selain tenaga ahli . Artinya perhitungan pph 21 berlaku seperti yang lainnya jika mempunyai NPWP dan menerima penghasilan dari 1 pemberi kerja (dikurangi PTKP)

  6. Beban jasa tenaga ahli (audit/notaris/dll) (Db) XXX –> sejumlah invoice (Bruto)
    PPN Masukan (10% kalau ada faktur pajaknya) XXX
    Hutang PPh 21 (Cr) XXX –> trf 17x 50%x Bruto
    Kas/Bank (Cr) XXX–> Invoice+PPN-PPh 21

    Saat bayar PPh 21
    Hutang PPh 21 (Db) XXX –> trf 17x 50%x Bruto
    Kas/Bank (Cr) XXX–> sebesar PPh 21

  7. Kalau saya programmer secara pribadi,
    jual software 35juta,
    berarti dpp = 17jt x 5% = 850rb
    terus ini yang nyetor ssp yang dikasih invoice ya alias client kita yg nyetor atau gimana kakak?

    trims

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s