Dalil haramnya pajak

“Tidak akan masuk surga orang yang memungut mukus” (HR. Abu Dawud, Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, Ibn Khuzaimah).

Dan sabda Nabi saw: “Sesungguhnya penarik mukus (tempatnya ada/diadzab) di neraka. ” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]

Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari jiwanya  (Hadits ini shahih, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih wa Dha’if Jami’ush Shagir 7662, dan dalam Irwa’al Ghalil 1761 dan 1459.

“…Dan janganlah kamu merugikan/mengurangi manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan” [Hud : 85]

Apakah pajak dan bea cukai sama dengan mukus?

Secara etimologis, mukus artinya pengurangan dengan penzhaliman. Sehingga mukus adalah segala pungutan (uang) yang diambil oleh makis (pemungut mukus atau kolektor retribusi) dari para pedagang yang lewat dengan cara-cara zhalim

Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata dalam kitabnya Syarh As-Sunnah (10/61) :” Yang dimaksud dengan sebutan (صَاحِبُ الْمَكْسِ )Shahibul Maks, adalah mereka yang biasa memungut pajak dari para pedagang yang berlalu di wilayah mereka dengan memberi nama Al-Usyr (الْعَشَّارُ). Adapun para petugas yang bertugas mengumpulkan shadaqah-shadaqah atau yang bertugas memungut upeti dari para ahli dzimmah atau yang telah mempunyai perjanjian (dengan pemerintah Islam), maka hal ini memang ada dalam syari’at Islam selama mereka tidak melampaui batas dalam hal itu. Apabila mereka melampaui batas maka mereka juga berdosa dan berbuat zhalim.

Berbeda dengan mukus secara umum, pajak dipungut oleh pemerintah (ulil amri) dan memiliki fungsi sosial yaitu distribusi ekonomi, mendanai kepentingan publik dan kontrol sosial.

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbal (tegenprestatie), yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara” (Rochmat Sumitro,1988, “Pengantar Singkat Hukum Pajak”, Penerbit Eresco, Bandung, hal. 12)

Apakah pajak sama dengan zakat dan jihad harta?

Zakat itu diambil dari kalangan elit dan dikembalikan kepada kalangan fakir [4] رواه البخاري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ومسلم كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام وأبو داود كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة والترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة والنسائي كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة وابن ماجه كتاب الزكاة باب فرض الزكاة وأحمد (1/386) رقم (2072) من حديث ابن عباس

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar [Al Hujuraat: 15]

Ustman bin Affan ra pernah menjihadkan hartanya berupa sarana kepentingan umum yaitu wakaf sumur dan kebun kurma. Apakah ini sama dengan sistem pajak yang memungut dana individu untuk kepentingan publik?

Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah menulis sepucuk surat kepada Adi bin Arthah, di dalamnya ia berkata : “Hapuskan dari manusia (kaum muslimin) Al-Fidyah, Al-Maidah, dan Pajak. Dan (pajak) itu bukan sekedar pajak saja, melainkan termasuk dalam kata Al-Bukhs yang telah difirmankan oleh Allah.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“…Dan janganlah kamu merugikan/mengurangi manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan” [Hud : 85]

Kemudian beliau melanjutkan : “Maka barangsiapa yang menyerahkan zakatnya (kepada kita), terimalah ia, dan barangsiapa yang tidak menunaikannya, maka cukuplah Allah yang akan membuat perhitungan dengannya” [Ahkam Ahli Dzimmah 1/331]

Perbedaan mencolok dari zakat dan pajak adalah, pajak tidak khusus didistribusikan untuk kaum yang berhak memerima zakat. Pajak pun tidak semuanya langsung terasa manfaatnya secara langsung untuk kepentingan publik. Pajak lebih berfungsi sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pemerintahan.

Memungut dari yang miskin untuk membiayai yang kaya, praktek perpajakan di Indonesia

Inilah praktek perpajakan di Indonesia yang berlaku di Indonesia. Presentase beban pajak yang ditanggung Wajib Pajak cenderung lebih besar untuk yang berpenghasilan rendah, hal ini karena:

1) Tarifnya terlalu tinggi sehingga di luar kemampuan Wajib Pajak

Semakin tinggi tarif pajak, maka semakin optimal pemasukan negara yang didapatkan. Namun bila beban pajak terlalu besar maka, laba usaha akan berkurang bahkan bila laba usaha tidak bisa menutupi biaya operasional maka bisnis akan bangkrut. Ini banyak terjadi di praktek perpajakan di Indonesia. Misalnya dalam usaha terutama untuk bisnis UKM. Sudah dibebani PPh 4-2 10% untuk sewa tempat, PPN atau pajak daerah 10% dari omset, belum lagi kini PPh final 1% (PP 46/2013)  untuk yang beromset di bawah Rp. 4,8 M. Beban pajak yang memberatkan ini menyebabkan banyak pengusaha UKM menghindar dari pajak, kalau bisa tidak usah bayar. Dengan UMP dan harga-harga yang terus naik saja, UKM sudah sulit bersaing dengan bisnis dengan omset besar. Namun malah usaha yang omsetnya besar malah bisa mendapatkan kompensasi kerugian, mengurangi biaya-biayanya, UKM justru dikenakan PPh final. Padahal modal dan ketersediaan cash flow terbatas. Berbeda dengan praktek di luar negeri dimana banyak sekali fasilitas pajak untuk UKM.

2) Prinsip kesederhanaan mengabaikan asas keadilan

Joseph E Stiglizt menjelaskan lima kriteria dari sistem perpajakan yang baik, (1) Efisiensi ekonomi (pajak tidak boleh menganggu alokasi sumberdaya); (2) Kesederhanaan administrasi; (3) Fleksibilitas (sistem dapat merespon perubahan dengan cepat); (4) Tanggung jawab politik (pajak yang dibayar dapat dievaluasi penggunaannya); (5) Keadilan (besar pajak tergantung pada keadaan ekonomi wajib pajak dan adanya perlakuan yang sama bila wajib pajak dalam keadaan yang sama).

Seringkali prinsip kesederhanaan mengabaikan asas keadilan. Dengan dalih untuk memudahkan administrasi, UKM seringkali dikenakan PPh final. Padahal pada saat krisis ekonomi, harga-harga naik, UKM lah yang paling terpukul.

PPN, PBB dan pajak daerah juga kurang memperhatikan asas keadilan. PPN cenderung dibebankan kepada konsumen akhir karena tidak bisa dikreditkan. Banyak pula masyarakat miskin yang tidak sanggup membayar PBB karena perubahan NJOP akibat perubahan zona perumahan ke zona bisnis.

3) Korupsi, pemborosan uang negara dan sistem manajemen APBN yang buruk

Banyaknya kasus korupsi dan pemborosan uang negara sudah banyak di media-media. Namun yang muncul hanya fenomena gunung es, sebenarnya sistem APBN yang ada saat ini sangat buruk. Proses pertanggungjawaban biaya jarang sekali dikembalikan karena sulit prosesnya, sehingga banyak pihak yang memilih cara tidak jujur karena lebih mudah. Akibatnya banyak biaya-biaya untuk kesejahteraan masyarakat yang mengendap.

4) Sulitnya restitusi dan keberatan, kurangnya sosialisasi membuat Wajib Pajak membayar pajak yang tidak seharusnya

Proses restitusi dan keberatan dalam UU KUP di Indonesia masih berbelat-belit dan memakan tenaga dan proses yang lama. Terutama untuk lebih bayar, harus diadakan pemeriksaan pajak.  Bahkan saat pengusaha rugi dan memang lebih bayar pajak, mereka cenderung tidak mau menuntut haknya karena prosesnya yang panjang dan menguras waktu dan energi.

5) Pilih kasih penegakan hukum

Pengusaha dengan modal besar lebih diuntungkan dengan kemampuan menyewa konsultan pajak, belum lagi pengaruh politik untuk menghindari beban pajak. Maka seringkali, pihak fiskus lebih ganas untuk menargetkan pengusaha-pengusaha kecil. Bahkan terkesan membodohi dan menakut-nakuti yang pengetahuan pajaknya minim dengan pemeriksaan. Wajib Pajak yang kurang pengetahuan pajaknya menjadi takut dan menerima apa saja yang didiktekan pihak fiskus pada mereka.

Bagaimana sikap kita muslim Indonesia?

“Dengarlah dan patuhlah (pemimpinmu)! Walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil (paksa) hartamu” [HR Muslim kitab Al-Imarah : 1847]

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menerangkan kepada para sahabatnya Radhiyallahu ‘anhum bahwa akan datang di akhir zaman para pemimpin yang zhalim. Kemudian beliau ditanya tentang sikap kaum muslimin : “Bolehkah melawan/memberontak?”. Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab ; “Tidak boleh! Selagi mereka masih menjalankan shalat” ( HR Muslim : 1855 dari jalan Auf bin Malik Al-Asyja’i Radhiyallahu ‘anhu)

 

Source:

http://almanhaj.or.id/content/2437/slash/0/pajak-dalam-islam/

Hukum Pajak dan Bea Cukai (Fatwa Al Lajnah Ad Daimah)

Hukum Kerja di Kantor Pajak

http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/pajak-dalam-islam.html

http://www.pajak.go.id/content/article/apakah-agama-mengharamkan-pajak

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s