Pajaknya biasanya PPN, PPh 22, Bea Cukai

Dalam proses impor ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan. Adapun dokumen impor itu sebagai berikut:
LC (Letter of Credit) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bank yang menjamin pembayaran draft Pembeli untuk jangka waktu tertentu dan sampai jumlah tertentu, di bawah kondisi tertentu. LC hampir selalu tidak dapat dibatalkan, dapat (jika diperlukan) akan dialihkan, dan tunduk pada syarat-syarat (misalnya pada SIGHT, 30 hari, 60 hari, dll). Untuk pengiriman rutin yang Revolving LC sering digunakan.
BL (Bill of Lading) adalah dokumen perjalanan dari pelayaran, penerbangan, atau lainnya yang dikirimkan oleh penjual/ eksportir di luar negeri kepada importir di dalam negeri.
Invoice adalah nota atau faktur penjualan dari pengirim barang/supplier/eksportir di luar Indonesia.
Packing List adalah dokumen kelengkapan yang paling sering dipersyaratkan baik oleh pihak pembeli maupun oleh institusi kepabeanan di setiap Negara, dokumen ini menerangkan jumlah jenis pengemas, pembungkus dan berat bersih maupun kotor plus ukuran kubikasi.
DO (Delivery Order) adalah dokumen penyerahan barang yang didapat dari pelayaran atau agen pelayaran setelah kedatangan armada pengangkut (kapal, pesawat, kereta api dsb) dengan menukarkan lembar BL.
Asuransi adalah dokumen yang wajib ada untuk mengurus importasi, bisa dibuat salah satu oleh supplier atau importir.
Dokumen legalitas impor yaitu:
Surat Ijin Usaha Perusahaan ( SIUP )
Angka Pengenal Impor ( API )
Sertifikat Registrasi Pabean ( SRP )
Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )
Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )
Nomor Pengenal Importir Khusus ( NPIK )
Importir Terdaftar ( IT )
Purchasing Order ( PO) / Sales Contract
Surat Kuasa

untuk PPN ada yang dibebaskan ada yang tidak (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK/2003),

Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor-574/PJ.51/2003 Tentang Pembayaran PPN Impor atas Pemindahtanganan Barang Modal yang pada saat Impornya Memperoleh Fasilitas Penangguhan.

ada fasilitas untuk kawasan bebas (PMK 62/PMK.03/2012), kawasan berikat (PMK 101/PMK.04/2005 )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s