Kebijakan Tax Amnesty 2016, dengan semangat mendorong penerimaan pajak untuk menutupi APBN di masa krisis moneter. Tax Amnesty menargetkan pengusaha-pengusaha yang menyimpan asetnya di luar negeri.

Dalam prakteknya banyak menemui kendala. Karena UU Tax Amnesty menyasar uang pungutan pada penambahan aset bersih (total harta dikurangi total hutang)  yang berarti bertentangan dengan nature PPh pada UU PPh No 36 tahun 2008. Dalam UU Tax Amnesty juga tidak dikenakan harta yang bukan objek PPh seperti yang diterangkan dalam UU PPh pasal 4 ayat 3. Akibatnya banyak masyarakat yang panik karena penambahan harta karena hibah atau warisan dari keluarga sedarah. Padahal banyak yang menerima warisan memiliki penghasilan di bawah PTKP. Walaupun sudah dijelaskan pada PER  11/PJ/2016 yang menjelaskan pengecualian tax amnesty untuk di bawah PTKP. Tapi masih banyak dispute mengenai tambahan harta seperti dari hibah, tabungan JHT, dll. Dan apakah kelebihan nilai harta akibat NJOP kenaikan USD dimasukkan sebagai tambahan penghasilan. Mengingat kenaikannya sangat drastis di tahun 2015, akan menyulitkan WP untuk membayar uang tebusan.

UU Tax Amnesty juga bertentangan dengan UU KUP. Dalam UU KUP pasal 9 sanksi kurang bayar hanya 2% dari kurang bayar dan denda maksimal 48% (periode 10 tahun terakhir) sedangkan di UU Tax Amnesty Pasal 18, ancaman kurang bayar adalah denda 200% bagi yang ikut maupun tidak ikut tax amnesty (periode 1985-2015). Inilah ketentuan yang memberatkan WP walaupun dinyatakan tax amnesty adalah hak.

Di UU KUP, WP dapat mengajukan keberatan atas STP, sedangkan di UU Tax Amnesty apabila ada sengketa langsung gugatan ke badan peradilan pajak. Banyak masyarakat yang terlanjur terkena euforia tax amnesty terlanjur membayar uang tebusan, sebelum keluarnya PER 11/PJ/2016.

UU Tax Amnesty ini juga bertentangan dengan UU Pencucian Uang, karena merahasiakan data-data WP yang ikut Tax Amnesty. Namun bagaimana bila tambahan harta WP berasal dari kegiatan ilegal.  Deklarasi harta pun disulitkan karena harus didaftarkan notaris yang harus bertanggung jawab di hadapan hukum.

Adapun hasilnya tidak sepadan, Tax Amnesty pada bulan September 2016 hanya mengumpulkan uang tebusan sebanyak Rp 3,12 T dari target Rp 165 T padahal program ini hanya berlangsung dari 31 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017.

Maka sangat disayangkan UU Tax Amnesty ini bisa dikatakan sebuah kegagalan pemerintah karena tidak disiapkan dengan matang dan tidak tepat sasaran. Wajar jika organisasi sebesar Muhammadiyah berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat UU ini.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s