Sebelum membuat Jurnal yang harus diperhatikan adalah peraturan-peraturan di bawah ini:

  1. Per 32 Tahun 2015 – Tata Cara Pemotongan PPh 21 Pegawai
    1. Komponen yang perlu dimasukkan ke Gaji Bruto
    2. Komponen pengurang gaji bruto (Iuran JHT/pensiun dipotong dari gaji pegawai, biaya jabatan-5% max 500rb sebulan)
    3. Cara perhitungan bila ada pegawai yang resign atau baru masuk
    4. Cara menghitung PPh 21 pegawai harian dan bukan pegawai
  2. Peraturan PTKP – yang terbaru PMK 101 tahun 2016
  3. Tarif PPh 21 Pribadi – UU PPh pasal 17
    1. 5 % untuk PKP sampai dengan Rp. 50 Juta
    2. 15% untuk PKP di atas Rp. 50 Juta s/d Rp. 250 Juta
    3. 25% untuk PKP di atas Rp. 250 Juta s/d 500 Juta
    4. 35% untuk PKP di atas Rp. 500 Juta
  4. Peraturan BPJS ketenagakerjaan BPJS ketenagakerjaan 
    1. JHT (Jaminan Hari Tua)- 3.27% perusahaan, 2% pegawai
    2. Jamina Kematian 0.3%
    3. Jaminan Pensiun (mulai 2015)-3% perusahaan, 1% pegawai
    4. JKK (Kecelakan kerja kelompok tergantung jenis usaha)
      1. Kelompok I : 0,24%dari upah sebulan
      2. Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan
      3. Kelompok III : 0,89% dari upah sebulan
      4. Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan
      5. Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan
  5. Peraturan BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan – 4% perusahaan, 1% pegawai

CONTOH SOAL:

Data Pegawai
Gaji Pokok          6,000,000
Iuran JKK (0.89%)                53,400
Iuran JKM (0.3%)                18,000
Iuran JHT (3.27%)              196,200
JHT potong karyawan (2%)              120,000
Iuran BPJS Kesehatan (4%)              240,000
Iuran BPJS Kesehatan potong karyawan (1%)                60,000
Jaminan Pensiun dibayar perusahaan (2%)              120,000
Jaminan Pensiun potong karyawan (1%)                60,000
Status (L, K1)
Perhitungan PPh 21
Gaji Pokok          6,000,000
Iuran JKK, JKM, BPJS kesehatan yang dibayar perusahaan              507,600
Penghasilan Bruto sebulan            6,507,600
(Biaya Jabatan)           (300,000)
(Iuran JHT dan Dana Pensiun yang dipotong dari pegawai)           (180,000)
             (480,000)
Penghasilan Netto Per bulan            6,027,600
Penghasilan Netto Per tahun          72,331,200
PTKP (PMK 101/2016 per 1 Jan 2016)     (54,000,000)
Status Menikah        (4,500,000)
Anak 1        (4,500,000)
       (63,000,000)
Penghasilan Kena Pajak            9,331,200
Pajak terutang setahun PPh psl 17 (5% di bawah 50Jt)                466,560
PPh sebulan                  38,880
Gaji yang diterima Pegawai
Gaji Bruto            6,000,000
PPh 21                (38,880)
Iuran BPJS ditanggung karyawan (JHT, JKK, BPJS Kesehatan)              (240,000)
Piutang Pegawai              (200,000)
Gaji yang diterima Pegawai            5,521,120
JURNAL
Beban Gaji          6,000,000
Beban Iuran BPJS (JKK, JK, JHT, JP, BPJS Kes)              627,600
         Utang Iuran BPJS ditanggung karyawan                240,000
         Utang Iuran BPJS ditanggung perusahaan                627,600
         Utang PPh 21                  38,880
         Piutang Pegawai                200,000
        Gaji            5,521,120
Iklan

3 pemikiran pada “Jurnal Akuntansi untuk PPh 21 Pegawai

  1. Iuran JKK, JKM, BPJS kesehatan yang dibayar perusahaan 507,600
    bagian ini JHT tidak termasuk, tp dari hasil 507, 600 disitu termasuk hasil penembahan dari JHT, yg bener yg mana min?

  2. dari sisi pajak JHT tidak dipotong PPh 21. dipotong PPh 21 saat dibayarkan saat diambil resign/pensiun. dari segi perusahaan, JHT yang dibayarkan perusahaan adalah tetap beban perusahaan.

    ada PER 16/2016

    ha Hapsari karyawati dengan status menikah dan mempunyai tiga anak bekerja pada PT Sinar Unggul.
    Suami dari Ikha Hapsari merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten
    Tangerang. Ikha Hapsari menerima gaji Rp5.000.000,00 sebulan. PT Sinar Unggul mengikuti program
    pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang
    pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp60.000,00 sebulan.
    Ikha Hapsari juga membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00 sebulan, disamping itu perusahaan
    membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan
    Ikha Hapsari membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan
    Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing
    sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.
    Pada bulan Juli 2016 disamping menerima pembayaran gaji Ikha Hapsari juga menerima uang lembur
    (overtime)
    sebesar Rp2.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:
    Gaji
    Rp 5.000.000,00
    Lembur
    (overtime)
    Rp 2.000.000,00
    Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
    Rp 50.000,00
    Premi Jaminan Kematian
    Rp 15.000,00
    Penghasilan bruto
    Rp 7.065.000,00
    Pengurangan:
    1. Biaya Jabatan
    5% X Rp 7.065.000,00
    Rp 353.250,00
    2. Iuran Pensiun
    Rp 50.000,00
    3. Iuran Jaminan Hari Tua
    Rp 100.000,00
    Rp 503.250,00
    Penghasilan neto sebulan
    Rp 6.561.750,00
    Penghasilan neto setahun adalah
    12 X Rp 6.561.750,00
    Rp 78.741.000,00
    PTKP setahun
    – untuk Wajib Pajak sendiri
    Rp 54.000.000,00
    Rp 54.000.000,00
    Penghasilan Kena Pajak Setahun
    Rp 24.741.000,00

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s