Sejak 2013, UMKM yang omsetnya tidak pernah melebihi Rp. 4.8 Milyar per tahun telah mendapat 3 fasilitas pajak dari pemerintah:

 

  • Fasilitas PPN –PMK 197/PMK.03/2013
    • Pengusaha yang omsetnya tidak pernah melebihi Rp. 4.8 Milyar per tahun tidak wajib menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang memungut PPN dari pembeli.
    • Batas kewajiban PKP ini dinaikkan dari omset Rp. 600 Juta per tahun (PMK 68/PMK.03/2010)

 

  • Fasilitas PPh final 4(2) – PP 46/2013 
    • Pengusaha (WP Pribadi atau Badan yang bukan BUT) yang omsetnya tidak pernah melebihi Rp. 4.8 Milyar per tahun membayar PPh 4(2) 1% dari omset setiap bulan.
    • Adanya permohonan SKB PPh 23 (2%) dan PPh 21 (50% x PPh 17) untuk Wajib Pajak UMKM yang bergerak dibidang jasa.
    • Dengan adanya fasilitas ini, Wajib Pajak UMKM dapat terhindar lebih bayar karena PPh yang disetor tiap bulan adalah PPh final 4(2) jadi tidak perlu memperhitungkan kredit PPh 21/23.
    • Tarif yang dipotong oleh pembeli jasa lebih sedikit 1% dari omset, daripada PPh 23 (2% omset) dan PPh 21 ( 2.5%-15% omset)

 

  • Fasilitas tidak wajib menyelenggarakan pembukuan PER 17/2015 
    • Wajib Pajak Orang Pribadi yang omsetnya tidak pernah melebihi Rp. 4.8 Milyar per tahun tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tapi wajib melakukan pencatatan terhadap omset.
    • Wajib Pajak Orang Pribadi yang omsetnya tidak pernah melebihi Rp. 4.8 Milyar per tahun boleh memilih pembukuan dibandingkan pencatatan.
    • Wajib Pajak Orang Pribadi yang  menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan bersifat final, menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
    • Berarti WP OP yang tidak dikenakan PP 46/2013 (1% per omset per bulan) seperti pedagang asongan (yang dimaksud dalam PP 46/2013 Pasal 2 ayat 3) bisa menghitung pajaknya dengan Norma dalam PER 17/2015

 

 

Sedangkan fasilitas untuk UKM yang omsetnya di bawah Rp. 50 Milyar tapi di atas Rp. 4.8 Milyar pertahun diatur UU PPh 36/2008 pasal 31 E:

 

  • WP yang omsetnya di bawah Rp. 50 Milyar pertahun mendapat keringanan 50% tarif pajak untuk omsetnya yang Rp. 4.8 Milyar.
  • Contoh:
    • Bila pada tahun ini omsetnya Rp. 4 Milyar dan labanya Rp. 500 Juta. Maka PPhnya 25% x 50% x Rp. 500 Juta = Rp. 62.5 Juta
    • Bila pada tahun ini omsetnya Rp. 5 Milyar dan labanya Rp. 500 Juta. Maka PPhnya (25% x 50% x Rp 4.8M/Rp 5M x Rp. 500 Juta ) + (25% x Rp. 0.2M/Rp 5 Mx Rp. 500 Juta) = Rp. 65 Juta
    • Bila pada tahun ini omsetnya Rp. 6 Milyar dan labanya Rp. 600 Juta. Maka PPhnya (25% x 50% x Rp 4.8M/Rp 6M x Rp. 600 Juta ) + (25% x Rp. 1.2M/Rp 6 Mx Rp. 600 Juta) = Rp. 90 Juta

 

Dengan ada fasilitas-fasilitas ini maka perencaaan pajak yang bisa dilakukan adalah:

 

  • Jangan sampai lupa untuk memohon SKB PPh 21/23 (PER – 32/PJ/2013)
    • kalau tidak, niscaya pada akhir tahun harus restitusi karena semua omset UMKM dikenakan PPh 4(2) final maka semua penghasilan dan biaya untuk memperoleh penghasilan akan dikoreksi fiskal sehingga PKP akhir tahun pastilah NIHIL dan bila ada kredit PPh 21/23 pastilah LEBIH BAYAR. Akhirnya Wajib Pajak harus melakukan prosedur administrasi atau pemeriksaan untuk mendapatkan restitusi. (PMK 198/2013).

 

 

  • Bila sudah terlanjur menjadi PKP tapi omset di bawah Rp. 4.8 Milyar ada baiknya mempertimbangkan untuk memohon pencabutan PKP.  (PER 12/PJ/2014)
    • Pertimbangan melepaskan PKP antara lain:
      • Harga tanpa PPN 10%  lebih dapat bersaing
      • Menghindari biaya administrasi PPN (ATK, tenaga kerja)
    • Pertimbangan tetap PKP antara lain:
      • Lebih diprioritaskan untuk lelang badan pemerintah/BUMN/BUMD
      • Dapat mengkreditkan PPN Masukan untuk bangunan, mobil dan aktiva tetap untuk mengurangi PPN keluaran yang dipungut dari pembeli.

 

  • Mempertahankan omset agar tidak lebih dari Rp. 4.8 Milyar. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara:
    • Diversifikasi usaha tidak dijadikan satu badan usaha. Misalnya punya usaha toko dan restoran. Bila digabung omsetnya melebihi Rp. 4.8 Milyar. Maka sebaiknya untuk toko dibuatkan PT/CV dengan  NPWP sendiri dan  restoran juga demikian.
    • Memecah invoice untuk menghindari omset berlebihan. Bila pendapatan untuk jangka panjang, hindari mengakui pendapatan dikui di muka tapi pecahlah invoice per bulan.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s