RUU Pertanahan sudah di tangan DPR sejak jaman pemerintahan SBY. UUPA 1960 banyak dikritik dan banyak tidak mengatur hsl-hsl terkini seperti HPL dan Hak Ruang Bawah Tanah. Selama ini cita- cita UUPA 1960 adalah tanah digunakan sebesar- besarnya untuk kepentingan rakyat banyak seperti yang diamanatkan UUD 1945 pasal 33 syat 3.
Cita-cita Reforma Agraria yang berhasil di Taiwan dan Jepang kurang bersinar Indonesia. Lahan pertanian semskin berkurang dan program transmigrasi tidak jalan.

Yang paling dikritik adalah sengketa tanah dan banyaknya tanah yang tidak bersertifikat. Untuk ini Presiden Joko Widodo telah berusaha melakukan pendaftaran tanah gratis. Untuk sengketa tanah, ada wacana pengadilan ad hoc agraria dimana hakimnya ahli di bidang hukum tanah.

RUU Pertanahan ini kontroversinya antara lain adalah pasal-pasal sanksi-sanksi pidana bagi yang melawan wewenang aparat untuk menggusur. Adapula soal bank tanah dan ketdaksesuaian dengan UUPA karena pro asing.

Kontrovensi inilah yang membuat RUU Pertanahan ditunda terus sampai sekarang.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s