PPN yang dipungut Bendaharawan Pemerintah & BUMN (KMK 563/KMK.03/2003, PMK 85 & 136/PMK.03/2012)

Bila rekan adalah PKP dan menjual barang dan jasa objek yang dikenakan PPN kepada Bendaharawan atau BUMN. Maka perlu diperhatikan peraturan bahwa PPN tersebut dipungut dan dilaporkan bukan oleh PKP melainkan pembeli. Contoh: PT. A menjual furniture ke Pemda Bogor Rp. 100.000.000 Maka FP memakai 02. DPP = Rp. 100.000.000 PPN = Rp. 10.000.000 Pemda…

Iklan

PMK No 215/PMK.03/2008 – Organisasi International bukan Subjek PPh

Berikut ini adalah dasar hukum pengecualian subjek pajak dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK. 03/2008 : Pasal 3 ayat (1) UU PPh 1984 Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: a. kantor perwakilan negara asing; b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang…

PMK 62/PMK.03/2014 – Pembebasan PPN untuk kedubes

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal…

PER – 16/PJ/2016- Pedoman Teknis PPh 21 dan PPh 26 OP

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 16/PJ/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 telah ditetapkan…