PMK 207/PMK.010/2015 bad debt

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/PMK.010/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan keadilan bagi Wajib Pajak, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai piutang yang nyata-nyata…

PMK 219/PMK.011/2012 – cadangan piutang usaha

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 219/PMK.011/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81/PMK.03/2009 TENTANG PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang dapat melakukan pembentukan atau pemupukan dana…

Pajak buat Iuran JHT dan Pesangon-PP 68 tahun 2009

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2009TENTANG TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan…

Perlakuan Pajak atas Jasa Pelayaran

dedensaefudin

1. PPh Pasal 15

Jika perusahaan pelayaran (perusahaan dalam negeri) memberikan jasa pelayaran seperti mengangkut orang dan/atau barang maka perusahan pelayaran harus membayar PPh pasal 15 dengan tarif 1,2% dari peredaran bruto (KMK 416) dan harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya (PMK 184). PPh Pasal 15 bersifat final. Dengan demikian jika penghasilan pelayaran semata-mata dari jasa pelayaran maka PPh Pasal 25 dan Pasal 29 nya akan nihil

2. PPh Pasal 23

Jika perusahaan pelayaran menyewakan kapalnya kepada pihak lain maka perusahaan pelayaran akan dipotong PPh Pasal 23 oleh penyewa dengan tarif 2% dari jumlah bruto. Pengertian menyewakan kapal adalah sewa kapal tanpa awak (bareboat charter).

Atas penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 23 ini akan dikenakan tarif PPh Pasal 17 dalam SPT Tahunan PPh dan PPh Pasal 23 yang telah dipotong menjadi kredit pajak

Penyewaan kapal selain bareboat tidak dikenakan PPh Pasal 23 tetapi dikenakan PPh Pasal 15

Lihat pos aslinya 730 kata lagi

Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham

PP 94 tahun 2010 Pasal 12 (1) Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila: pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain; modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya; pemegang saham pemberi pinjaman…

Tarif PPnBM PMK 2016 & 106/PMK 010/2015

PMK No 206/PMK.010/2015 DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN) 1.Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya: Rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan harga jual sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh…