Perpajakan Perhotelan

UU no. 42 /2009, menyebutkan bahwa “jasa perhotelan” adalah salah satu jasa yang tidak dikenai PPN (Pasal 4A ayat (3) huruf l). Pada dasarnya untuk menghindari double tax, karena jasa hotel dikenakan Pajak Daerah 10%. Namun untuk sewa ruangan untuk acara meeting/perkawinan/seminar dan sejenisnya tetap dikenakan PPN 10%. selengkapnya. UU Nomor 28/2009 (UU PDRD) menyatakan…

Debt Equity Ratio

Debt Equity Ratio IV.    Referensi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

Perencanaan Pajak untuk UMKM

Sejak 2013, UMKM yang omsetnya tidak pernah melebihi Rp. 4.8 Milyar per tahun telah mendapat 3 fasilitas pajak dari pemerintah:   Fasilitas PPN -PMK 197/PMK.03/2013 Pengusaha yang omsetnya tidak pernah melebihi Rp. 4.8 Milyar per tahun tidak wajib menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang memungut PPN dari pembeli. Batas kewajiban PKP ini dinaikkan dari omset…