Pemotongan PPh 21 untuk Tenaga ahli dan Bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan

Peraturan Dirjen Pajak – PER – 57/PJ/2009, menyebutkan:

“Pasal 9
(1) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :
1.pegawai tetap;
2.penerima pensiun berkala;
3.pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
4.bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
b. jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan huruf c.”

“Pasal 16

(1) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dalam satu tahun kalender dari:

a.Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
b.50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
c.jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
d.jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi , tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;atau
jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas :

a. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan;
b. jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.”

Dengan demikian perhitungan PPh 21 untuk Tenaga ahli dan Bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan tidak memerlukan PTKP melainkan cukup mengalikan tarif 17 dengan 50% penghasilan bruto.

Misalnya Penerjemah A menerjemahkan tulisan untuk PT B senilai Rp. 20 Juta,

Maka perhitungan PPh 21 = Tarif PPh 17 x 50% Penghasilan Bruto = 5% x 50% X Rp. 20 Juta = Rp 500.000,-

Misalnya Insinyur  C menerbitkan Invoice Jasa Design  pada PT. D senilai Rp. 140 Juta,

Maka perhitungan PPh 21 = Tarif PPh 17 x 50% Penghasilan Bruto

Penghasilan Bruto = 50% X Rp. 140 Juta = Rp. 70 Juta

Maka PPh 21 = (5% X Rp. 50 Juta) + (15% x (Rp. 70 Juta – Rp. 50 Juta)) = Rp. 2.5 Juta + Rp. Rp. 3 Juta = Rp. 5.5 Juta

Untuk perencanaan pajak yang baik, sebaiknya menggunakan jasa dari badan usaha dan bukan perorangan. Karena badanmenggunakan  tarif PPh 23  yaitu 2% untuk penghasilan Bruto sebagaimana yang diatur dalam UU PPh (UU No. 36/2008). Sedangakn tarif minimum untuk PPh 21 adalah 2.5% (5% x 50%) dari penghasilan bruto.

“Pasal 23

(1)

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.”

 

UPDATE: Peraturan ini sudah diperbaharui PER 31/2012

PER31_PJ_2012

LampPER31_PJ_2012

 

Pencabutan Status Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pajak Pertambahan Nilai

PENGUMUMAN
NOMOR PENG – 01/WPJ.19/2012

TENTANG

PENCABUTAN STATUS PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. Berdasarkan hasil kegiatan Registrasi Ulang PKP Tahun 2012, terhadap pengusaha sebagaimana dalam daftar PKP yang dicabut (daftar dapat dilihat di http://www.pajak.go.id), dicabut status pengukuhannya sebagai PKP karena tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Dengan dicabutnya status PKP, Faktur Pajak yang telah diterbitkan atas penjualan/penyerahan barang dan/atau jasa oleh pengusaha tersebut, tidak dapat dikreditkan oleh pihak yang membeli.
3. Apabila pengusaha yang telah dicabut status PKP-nya dapat membuktikan masih berstatus sebagai PKP, agar segera menyampaikan sanggahan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar untuk ditindaklanjuti.

Demikian agar maklum

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 September 2012
Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

ttd.

Sigit Priadi Pramudito
NIP 195909171987091001

FASILITAS PPN di Indonesia

FASILITAS  PPN DI INDONESIA

Oleh: Nany Ariany, SE. MA.

 

UU PPN (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang – 42 TAHUN 2009) memberlakukan negative list untuk pengenaan PPN. Hal ini berarti seluruh penyerahan barang dan jasa yang tidak diatur pembebasaannya dalam peraturan perundang-undangan merupakan objek PPN.

 

Tujuan Pemerintah memberlakukan pengecualian PPN untuk transaksi tertentu antara lain:

1)    Untuk efisiensi dan kemudahan administrasi

Contohnya: PPN untuk impor sementara, PPN untuk uang dan jasa finansial

2)    Untuk mengontrol harga untuk barang-barang strategis

Contohnya: barang tambang dari sumbernya, barang kebutuhan pokok

3)    Untuk insentif ekonomi di bidang usaha tertentu

Contohnya:

4)    Untuk insentif bidang sosial

Contohnya: jasa pelayanan kesehatan medik, jasa pelayanan sosial, jasa keagamaan, jasa pendidikan

5)    Untuk menghindari timpang tindih pajak berganda dengan pajak daerah

Contohnya: Pajak hotel dan restoran

 

Ada 3 metode dalam fasilitas pembebasan PPN di Indonesia:

1. Barang dan Jasa tidak dikenai PPN (UU PPN Pasal 4A)

Untuk transaksi ini, tidak diperlukan administrasi PPN sama sekali.

2. PPN TIdak Dipungut  (UU PPN Pasal 16 B ayat 1)

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.

 

3. PPN Dibebaskan (UU PPN Pasal 16 B ayat 2)

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.”

 

1. Barang dan Jasa tidak dikenai PPN (UU PPN Pasal 4A)

 

UU PPN Pasal 4A (2)  menyatakan jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

 

1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; meliputi (sesuai penjelasan pasal 4A):

• minyak mentah (crude oil);
• gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
• panas bumi;
• asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
• batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
• bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
• beras;
• gabah;
• jagung;
• sagu;
• kedelai;
• garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
• daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
• telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
• susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
• buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
• sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

2. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; meliputi (sesuai penjelasan pasal 4A):

 

3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering;  (Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.-Penjelasan Pasal 4A).

 

1. d.     uang, emas batangan, dan surat berharga.

 

UU PPN Pasal 4A (3) menyatakan    Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

 

1. jasa pelayanan kesehatan medik; meliputi (sesuai penjelasan pasal 4A):

• jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
• jasa dokter hewan;
• jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
• jasa kebidanan dan dukun bayi;
• jasa paramedis dan perawat;
• jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
• jasa psikologi dan psikiater;dan
• jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

 

2. jasa pelayanan sosial; meliputi (sesuai penjelasan pasal 4A):

• jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
• jasa pemadam kebakaran;
• jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
• jasa lembaga rehabilitasi;
• jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
• jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.

3. jasa pengiriman surat dengan perangko; meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel. (sesuai penjelasan pasal 4A)

 

 

4. jasa keuangan; meliputi (sesuai penjelasan pasal 4A):

• jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
• jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
• jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:

a)       sewa guna usaha dengan hak opsi;

b)       anjak piutang;

c)       usaha kartu kredit; dan/atau

d)       pembiayaan konsumen;

• jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
• jasa penjaminan.

5. jasa asuransi; Yang dimaksud dengan “jasa asuransi” adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.

 

6. jasa keagamaan; meliputi (sesuai penjelasan pasal 4A):

• jasa pelayanan rumah ibadah;
• jasa pemberian khotbah atau dakwah;
• jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
• jasa lainnya di bidang keagamaan.

7. jasa pendidikan; meliputi (sesuai penjelasan pasal 4A):

• jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan
• jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

8. jasa kesenian dan hiburan; meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.

 

9. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

 

 

10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;

 

11. jasa tenaga kerja; meliputi (sesuai penjelasan pasal 4A):

• jasa tenaga kerja;
• jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
• jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

 

12. jasa perhotelan; meliputi (sesuai penjelasan pasal 4A):

• jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
• jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

 

13. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum; meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pembuatan kartu Tanda Penduduk.

 

14. Jasa penyediaan tempat parkir; Yang dimaksud dengan “jasa penyediaan tempat parkir” adalah jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.

 

 

15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;

 

16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan

 

1. q.     Jasa boga atau katering

 

 

1. 2.      PPN TIdak Dipungut/dibebaskan  (UU PPN Pasal 16 B)

 

UU PPN Pasal 16B menyatakan

 

(1)      Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

1. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
2. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
3. impor Barang Kena Pajak tertentu;
4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

(2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.

 

(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.”

 

Dalam penjelasan UU Pasal 16 B, dijelasakan bahwa tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk:

1. mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Tempat Penimbunan Berikat, atau untuk mengembangkan wilayah dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;
2. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya;
3. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional;
4. menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;
5. menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional;
6. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;
7. mendorong pembangunan tempat ibadah;
8. menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana;
9. mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara;
10. mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis, seperti bahan baku kerajinan perak;
11. menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri;
12. mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk.
13. membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional;
14. menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat; dan/atau
15. menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.

Beberapa peraturan perpajakan mengenai PPN dibebaskan/tidak dipungut:

1. PP No. 38 tahun 2003 join PP No. 146 Tahun 2000 j.o KMK No. 370 tahun 2003

Barang Kena Pajak Tertehtu yang atas impomya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah: (Pasal 1)

1.      Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tsb, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;  (wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut KMK 370/2003)

2.      Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

3.      Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;

4.      Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

5.      Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan uhtuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa rawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Udara Niaga Nasional;

6.      Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia; dan

7.      Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI.

Barang Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah (Pasal 2):

1.      Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;

2.      Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patoli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT (PERSERO) PINDAD untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI; (wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut KMK 370/2003)

3.      Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

4.      Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;

5.      Kapal Laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, Kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional sesuai dengan kegiatan usahanya;

6.      Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi Pesawat Udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

7.      Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia dan komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;

8.      Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan Nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI.”

Jasa Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah (Pasal 3) :

1. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:

1. Jasa persewaan kapal;
2. Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;
3. Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;

2. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi :

1. Jasa persewaan pesawat udara;
2. Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara;

3. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;
4. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;
5. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan
6. Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.

1. 2.           Peraturan Menteri Keuangan – 31/PMK.03/2008 jo. 155/KMK.03/2001

PMK ini mengatur Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari PPN.

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:
   1. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
   2. makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
   3. barang hasil pertanian;
   4. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
   5. dihapus;
   6. dihapus;
   7. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
   8. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt; dan
   9. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).
   10. Barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:
       1. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
       2. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
       3. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya,

yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007.

1. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan kamar mandi/WC dan dapur, baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal, yang perolehannya dibiayai melalui kredit kepemilikan rumah bersubsidi atau tidak bersubsidi, yang memenuhi ketentuan :
   1. luas untuk setiap hunian lebih dari 21 m² (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m² (tiga puluh enam meter persegi);
   2. harga jual untuk setiap hunian tidak melebihi Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
   3. diperuntukkan bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan tidak melebihi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   4. pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan umum yang mengatur mengenai persyaratan teknis pembangunan rumah susun sederhana; dan
   5. merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki.

 

1. 3.            Peraturan Pemerintah – 10 TAHUN 2012 tentang Kawasan Bebas

Dalam PP ini disebutkan bahwa Pengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan penyerahan barang di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN. Pasal 2 dari PP ini  menegasakan bahwa Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas wajib dilakukan di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk yang telah mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan dan telah mendapatkan penetapan sebagai Kawasan Pabean

• Pemasukan/Pengeluaran barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan/atau pembebasan cukai. (Pasal 14).
• Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tidak dipungut PPN. (pasal 17)
• Barang asal luar Daerah Pabean yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajib dilunasi bea masuk, PPN, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan. (Pasal 19)
• Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari/ke Kawasan Bebas lainnya diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan/atau pembebasan cukai. (Pasal 23 & 25)
• Pemasukan/Pengeluaran Barang ke Kawasan Bebas dari/ke Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus diberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan/atau pembebasan cukai.(pasal 27 & 29)
• Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Bebas; dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya;  di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN.  (Pasal 33)
• Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas; dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas; dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas, tidak dipungut PPN (Pasal 33).
• Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus; dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang penyerahannya dilakukan di tempat lain dalam Daerah Pabean, dikenai PPN. (pasal 33).

 

PAJAK UNTUK INVESTASI PROPERTI Oleh: Nany Ariany, SE. MA.

 

PAJAK UNTUK INVESTASI PROPERTI

 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat anda mau melakukan investasi properti di Indonesia.

 

1. Pada Saat Pembelian

 

1. BPHTB

Sejak adanya Undang-Undang baru tentang Pajak Daerah (UU No. 28/2009), BPHTB merupakan Pajak Daerah yang diatur oleh Peraturan daerah. Menurut UU No. 28/2009 Pasal 85-93, tarif BPHTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maksimal adalah 5% dengan Dasar Pengenaan Pajak berupahara transaksi atau nilai pasar dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 300.000.000,00.

 

2. PPN dan PPnBM yang dipungut PKP yang bergerak di bidang Properti

 

Sejak diberlakukannya, SE-22/PJ.51/2002, Pengusaha Properti dikenakan PPN 10% atas penjualannya denagn Dasar Pengenaan Pajak seluruh harga jual. Menurut PMK No. 103/PMK.03/2009, Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dikenakan PPnBM 20%.  Yaitu:

a) Rumah dan town house dari jenis non strata title, dengan luas bangunan 350 m2 atau lebih.

b) Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 m2 atau lebih.

 

3. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (UU PPN Pasal 16 B)

 

Berdasarkan UU PPN Pasal 16C, PMK No. 39/PMK.03/2010, Kegiatan membangun sendiri terutang PPN. Dasar Pengenaan Pajak adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

 

4. PPh 22 atas barang sangat mewah

 

Berdasarkan PMK No. 253/PMK.03/2008, atas penjualan apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400m2 (empat ratus meter persegi); dipungut PPh 22 sebesar 5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). PPh 22 tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang melakukan barang yang tergolong sangat mewah.

 

5. PNBP Pendaftaran Tanah di BPN

 

Berdasarkan PP No. 13/2010,  terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional untuk:

• Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali, dihitung berdasarkan rumus: T = (2‰ x Nilai Tanah) + Rp100.000,00;
• Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, dihitung berdasarkan rumus: T = (1‰ x Nilai Tanah) + Rp 50.000,00

 

2. Pada saat Penjualan

 

1. PPh final atas pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan

 

Berdasarkan PP No. 79/2008 j.o. PP No. 27/1996 j.o PP No. 48/1994, terdapat Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 5 % (lima per seratus) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, kecuali :

• dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;
• dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan adalah:

1. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
2. orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c;
3. orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
4. badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau
5. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan

 

 

3. Pada saat Memiliki/Menyewa

 

1. PBB Pedesaan dan Perkotaan

Sejak adanya Undang-Undang baru tentang Pajak Daerah (UU No. 28/2009), PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB selain untuk hasil pertambangan, kehutanan dan hasil bumi) merupakan Pajak Daerah yang diatur oleh Peraturan daerah. Menurut UU No. 28/2009 Pasal 77-84, tarif maksimal PBB adalah 3% dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa NJOP dikurangi NJOPTKP yang ditetapkan Kepala Daerah 3 tahun sekali.

 

2. PPh final atas persewaan tanah dan bangunan

Berdasarkan PP No. 5/2002 j.o PP No. 29/1996, terdapat PPh final atas persewaan tanah dan bangunan sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Pajak Penghasilan ini dipotong dari pembayaran sewa oleh penyewa atau disetor langsung oleh yang menyewakan.

 

3. PPh 23 atas building management service

Berdasarkan UU No. 36/2008 pasal 23 j.o PMK No. 244/PMK.03/2008, atas pembayaran tagihan jasa manajemen untuk  rumah susun/apartemen, terutang PPh 23 sebesar 2% dipotong dari pembayaran tagihan oleh penyewa.

 

4. PPN/VAT atas sewa ruangan

Atas penyerahan Jasa sewa ruangan dikenakan PPN 10% sesuai UU PPN No. 42/2009 pasal 4 bila penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.  Jaas persewaan ruanagn juga bukan termasuk Jasa yang dibebaskan dari PPN dalam PP No. 38 Tahun 2003.

 

4. Pada transaksi Keuangan

 

1. Pembiayaan dengan Leasing bebas PPh 23 dan PPN

Sesuai KMK No. 1169/KMK.01/1991, bila membeli aset dengan capital lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi, tidak terutang PPh 23 untuk bunganya. Dan jasa pembiayaan capital lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi termasuk jasa keuangan yang tidak dikenakan PPN sesuai UU No. 42/2009 pasal 4A ayat 3.

 

2. Pembiayaan dengan utang selain dari bank bunganya terhutang PPh 23 sebesar 15%

Jasa keuangan tidak dikenakan PPN sesuai UU No. 42/2009 pasal 4A ayat 3. Untuk pembiayaan dengan utang selain dari bank terutang PPh 23 (UU PPh No. 36/2008 Pasal 23 ayat 1.a-2)  atas bunga pinjaman sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.  Sedangkan untuk bunga yang dibayarkan pada bank tidak terhutang PPh 23. (UU PPh No. 36/2008 pasal 23 ayat 4).

FASILITAS PAJAK UNTUK PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

FASILITAS PAJAK UNTUK PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

 Oleh: Nany ariany, SE, MA.

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Ketentuannya diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

 

Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal y(diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 18) ang melakukan penanaman modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

a. menyerap banyak tenaga kerja;

b. termasuk skala prioritas tinggi;

c. termasuk pembangunan infrastruktur;

d. melakukan alih teknologi;

e. melakukan industri pionir;

f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;

g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau

j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal dapat berupa:

a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;

b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;

c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;

d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;

e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan

f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

 

Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional . Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modallainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.

 

Fasilitas keringanan pajak penghasilan diatur dalam UU PPh Pasal 31 A yang bunyinya sebagai berikut:

(1)  Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:

1. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
2. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
3. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
4. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-

daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

Ketentuan lebih detail diatur dalam PP No 1/2007 disempurnakan PP No. 62/2008 dan Peraturan Kepala BKPM No. 14/2009 Pasal 53. Fasilitas ini diberikan pada bidang usaha tertemtu dan daerah-daerah tertentu sesuai lampiran I & II PP No. 62/2008 dengan cara mengajukan surat permohonan ke Kepala BKPM. Hanya perusahaan yang mempunyai Izin Prinsip penanaman modal yang bias mengajukan permohonan berikut ini.

 

Selain fasilitas keringanan pajak dalam PP No. 62 tahun 2008, terdapat pula fasilitas pembebasan dan pengurangan pajak penghasilan yang diatur dalam PP No. 94 tahun 2010, yang berbunyi sebagai berikut:

“1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yang tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

(2) Industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.”

 

Mengakomodasi PP No. 94/2010, terbitlah PMK No. 130/PMK.011/2011 yang mengatur persyaratan dan jenis pembebasan/pengurangan pajak penghasilan secara lebih detail. Meskipun mekanismenya sama, yaitu dengan cara mengajukan surat permohonan ke Kepala BKPM, persyaratannya jauh lebih berat dibandingkan fasilitas Pajak dalam PP No 1/2007 disempurnakan PP No. 62/2008 namun hal itu wajar karena manfaat pajak yang didapat juga lebih besar.  Dalam PMK No. 130/PMK.011/2011, wajib PAjak Penanam Modal mendapat fasilitas Pembebasan PPh badan jangka waktu 5-10 tahun terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial. Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan PPh badan WP diberikan pengurangan PPh badan ssebesar 50%  dari PPh terutang selama 2 Tahun Pajak.

 

Ringkasannya sebagai berikut:

 

A. Tax Holiday (Pembebasan Pajak)

Dasar Hukum         

PP No. 94/2010, PMK No. 130/PMK.011/2011

Syarat          

1. merupakan industri pionir:Industri logam dasar;
Industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
Industri permesinan;
Industri di bidang sumberdaya terbarukan; dan/atau
Industri peralatan komunikasi.

2. Modal paling sedikit Rp. 1 Trilyun

3.menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10%  dari total rencana penanaman modal

4. harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sebelum PMK No. 130/PMK.011/2011 berlaku (15 Agustus 2011) atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya

5.telah merealisasikan seluruh penanaman modalnya dan telah berproduksi secara komersial

Tatacara

WP mengajukan permohonan ke kepala BKPM lalu Kepala BKPM mengusulkan pada Menkeu, terbit Keputusan Menteri Keuangan

Fasilitas yang didapat      

1.Pembebasan PPh badan jangka waktu 5-10 tahun terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial.

2. Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan PPh badan WP diberikan pengurangan PPh badan ssebesar 50%  dari PPh terutang selama 2 Tahun Pajak.

Kewajiban Pelaporan        

Laporan ke DJP (blm diatur Per Dirjen-nya):

a. laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia

b. laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit.

                       

B. Tax allowance (Pengurangan Pajak)

Dasar Hukum         

Pasal 31A UU PPh, PP No 1/2007 disempurnakan PP No. 62/2008, Peraturan Kepala BKPM No. 14/2009 Pasal 53

Syarat          

1. bidang usaha tertemtu dan daerah-daerah tertentu sesuai lampiran I & II PP No. 62/2008

2. mengajukan surat permohonan ke Kepala BKPM

3.Harus punya Izin Prinsip penanaman modal 

Tatacara

WP mengajukan permohonan ke kepala BKPM lalu Kepala BKPM mengusulkan pada Menkeu, terbit Keputusan Menteri Keuangan

Fasilitas yang didapat      

1. Pengurangan Penghasilan Netto untuk perhitungan PPh Badan 5% per tahun dari 30% penanaman modal dihitung sejak tahun penetapan saat dimulainya produksi komersial;

2. penyusutan dan amortisasi dipercepat 2x lbh cepat, bisa mengurangi laba kena pajak dan PPh badan

3. Pajak atas deviden SPLN 10% atau 5% tarif tax treaty

4. Kompensasi kerugian lebih lama dari 5 thn, tambahan 1 thn dilakukan di kawasan industri/berikat

Kewajiban Pelaporan        

1. Laporan ke DJP: 10 hari stelahnya per semester

  a. realisasi penanaman modal sampai dengan selesainya seluruh investasi;

  b. realisasi produksi sejak saat dimulainya produksi komersial;

  c. penggunaan aktiva tetap yang digunakan untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas;

  d. pengalihan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas; dan

  e. penggantian aktiva tetap yang dialihkan yang diganti dengan aktiva tetap yang baru.

  2. melampirkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

                      

 

ASPEK PERPAJAKAN DALAM USAHA JASA KEPELABUHAN

ASPEK PERPAJAKAN DALAM USAHA JASA KEPELABUHAN
Oleh: Nany Ariany, SE, MA.

Ada beberapa aspek perpajakan yang harus diperhatikan dalam kegiatan usaha jasa kepelabuhan.

1. Fasilitas PPN Dibebaskan (PP No. 38 Tahun 2003).

Menurut PP No. 38 tahun 2003 terdapat Jasa Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain adalah
“ 1. -jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara -jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara -jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:
a. -jasa persewaan kapal;
b.-jasa kepelabuhan meliputi -jasa tunda, -jasa pandu, -jasa tambat, dan –jasa labuh;
c. -jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;” (Pasal 3)

Menurut Keputusan Menteri Keuangan – 370/KMK.03/2003, Orang atau Badan yang melakukan atau menerima penyerahan JKP Tertentu tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas PPN yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 12) dan PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap “PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003”. (Pasal 15)

2. PPh 23 Atas Jasa Kepelabuhan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan – 244/PMK.03/2008, terdapat jasa kepelabuhan yang dikenai PPh 23 sebagai jasa lain yang dikenakan PPh 23 dalam UU PPh Pasal 23 ayat 1 huruf c. antara lain atas:
a) atas sewa sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan dan tanah dan atau bangunan , yaitu atas jasa pelayanaan (sewa) alat-alat yang terdiri dari:
• jasa kran darat,
• jasa kran apung,
• jasa forklift,
• jasa head truck,
• jasa chasis,
• jasa tongkang,
• jasa BKMP (Kapal Motor Penggandeng Tipe B),
• jasa towing tractor,
• jasa timbangan dan
• jasa pemadam kebakaran;
b) jasa sehubungan dengan jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal.
Sedangkan untuk jasa-jasa lain seperti jasa labuh, jasa tambat, dsb tidak disebutkan dalam PMK tersebut sehingga tidak perlu dikenakan PPh 23.

3. PPh final untuk persewaan lahan di luar pengawasn Bea Cukai (SE – 37/PJ.43/1998).

Menurut Peraturan Pemerintah – 5 TAHUN 2002 j.o PP No. 29 Tahun 1996, (1) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (Persewaan tanah dan/atau bangunan) yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa. (2) Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.” (Pasal 2).

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak – SE – 37/PJ.43/1998, pemakaian gudang/lapangan penumpukan di lingkungan pelabuhan di lini pertama dan lini kedua tidak termasuk pengertian sewa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 (Dipotong PPh 4(2) atas sewa tanah/bangunan) karena termasuk sebagai bagian dari jasa pelabuhan. Sebaliknya, pemakaian gudang/lapangan ataupun ruang bangunan/gedung di luar lini pertama dan lini kedua di lingkungan pelabuhan termasuk dalam pengertian sewa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 (Dipotong PPh 4(2) atas sewa tanah/bangunan 10%). Yang dimaksud dengan lini 1 (satu) adalah area atau dermaga di lingkungan pelabuhan tempat penumpukan barang yang diturunkan langsung dari kapal.. Sedangkan lini 2 (dua) adalah area atau dermaga di lingkungan pelabuhan tempat penumpukan barang yang dipindahkan dari lini 1 (satu). Lini 1 (satu) dan lini 2 (dua) berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. PNBP Departemen Perhubungan (PP No. 6/2009)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang secara detail dibahas pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

5. Fasilitas Tax Allowance untuk Jasa Kepelabuhan di Kawasan Batam. (PP No. 62/2008).

Menurut Lampiran I PP No. 62 Tahun 2008, Transhipment Port yang merupakan kesatuan KBLI No. 63100, 63210, 63220, 63321, 63290, Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pelabuhan transhipment internasional (dermaga, gedung, penundaan kapal, pemanduan, jasa labuh, jasa tambat, jasa dermaga dan penumpukan barang/kontainer, terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering), di daerah Batam merupakan Bidang Uasah Tertentu yang mendapat fasilitas PPh Badan. PP No. 62 tahun 2008 j.o PP No. 1 tahun 2007, menyatakan bidang usaha tertemtu dan daerah-daerah tertentu sesuai lampiran I & II PP No. 62/2008, mendapatkan fasilitas PPh Badan sebagai berikut:
• Pengurangan Penghasilan Netto untuk perhitungan PPh Badan 5% per tahun dari 30% penanaman modal dihitung sejak tahun penetapan saat dimulainya produksi komersial;
• penyusutan dan amortisasi dipercepat 2x lbh cepat, bisa mengurangi laba kena pajak dan PPh badan
• Pajak atas deviden SPLN 10% atau 5% tarif tax treaty
• Kompensasi kerugian lebih lama dari 5 thn, tambahan 1 thn dilakukan di kawasan industri/berikat

Analisa Dasar Hukum Perpajakan Inbreng Tanah dengan Saham Oleh: Nany Ariany SE, MA

Menurut Pasal Pasal 1618-1652 KUHPerdata, Persekutuan Perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Inbreng ini wajib dimasukkan pihak-pihak yang bersekutu dalam persekutuan, bisa berupa uang, harta dan tenaga.

1. PPh final Psl 4(2)

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2008 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 1 menyebutkan:

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan.
(2) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;
b. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
c. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
Sehingga atas Peraturan Pemerintah teersebut, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan berupa tukar-menukar (ruislag) dikenakan Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 2 menyebutkan:

(1) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

Undang-Undang. No. 7 tahun 1983 yang terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang. No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 menyebutkan bahwa:

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

Dimana Pasal 2 ayat 1 b berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
b. badan; dan
c. bentuk usaha tetap.

KESIMPULAN: Untuk ruislag biasa, terhutang PPh final pasal 4(2) yang hrs disetor sebelum pembuatan akta notaris/PPAT namun karena inbreng diperuntukkan sebagai pengganti saham, maka sesuai UU PPh pasal 4 ayat 3c, tanah tersebut tidak termasuk objek Pajak Penghasilan.

2. BPHTB

UU No. 20 Ttg BPHTB menyebutkan:

Pasal 2
(1) Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
(2) Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. Pemindahan hak karena :
1. jual beli;
2. tukar-menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha;
13. hadiah.
b. Pemberian hak baru karena :
1. kelanjutan pelepasan hak;
2. diluar pelepasan hak.
(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun;
f. hak pengelolaan.”
“Pasal 3
(1) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
a. perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
e. orang pribadi atau badan karena wakaf;
f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
Pasal 9
(1) Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk :
a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
d. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
e. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
f. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
g. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;
h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
i. hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
j. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
k. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
l. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
m. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
n. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
o. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
KESIMPULAN: BPHTB tidak terutang bila belum dibuat dan ditandatanganinya akta dan BPHTB tidak terutang bila konversi hak tidak ada perubahan nama