ASPEK PERPAJAKAN DALAM USAHA JASA KEPELABUHAN

ASPEK PERPAJAKAN DALAM USAHA JASA KEPELABUHAN
Oleh: Nany Ariany, SE, MA.

Ada beberapa aspek perpajakan yang harus diperhatikan dalam kegiatan usaha jasa kepelabuhan.

1. Fasilitas PPN Dibebaskan (PP No. 38 Tahun 2003).

Menurut PP No. 38 tahun 2003 terdapat Jasa Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain adalah
“ 1. -jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara -jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara -jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:
a. -jasa persewaan kapal;
b.-jasa kepelabuhan meliputi -jasa tunda, -jasa pandu, -jasa tambat, dan –jasa labuh;
c. -jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;” (Pasal 3)

Menurut Keputusan Menteri Keuangan – 370/KMK.03/2003, Orang atau Badan yang melakukan atau menerima penyerahan JKP Tertentu tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas PPN yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 12) dan PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap “PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003”. (Pasal 15)

2. PPh 23 Atas Jasa Kepelabuhan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan – 244/PMK.03/2008, terdapat jasa kepelabuhan yang dikenai PPh 23 sebagai jasa lain yang dikenakan PPh 23 dalam UU PPh Pasal 23 ayat 1 huruf c. antara lain atas:
a) atas sewa sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan dan tanah dan atau bangunan , yaitu atas jasa pelayanaan (sewa) alat-alat yang terdiri dari:
• jasa kran darat,
• jasa kran apung,
• jasa forklift,
• jasa head truck,
• jasa chasis,
• jasa tongkang,
• jasa BKMP (Kapal Motor Penggandeng Tipe B),
• jasa towing tractor,
• jasa timbangan dan
• jasa pemadam kebakaran;
b) jasa sehubungan dengan jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal.
Sedangkan untuk jasa-jasa lain seperti jasa labuh, jasa tambat, dsb tidak disebutkan dalam PMK tersebut sehingga tidak perlu dikenakan PPh 23.

3. PPh final untuk persewaan lahan di luar pengawasn Bea Cukai (SE – 37/PJ.43/1998).

Menurut Peraturan Pemerintah – 5 TAHUN 2002 j.o PP No. 29 Tahun 1996, (1) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (Persewaan tanah dan/atau bangunan) yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa. (2) Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.” (Pasal 2).

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak – SE – 37/PJ.43/1998, pemakaian gudang/lapangan penumpukan di lingkungan pelabuhan di lini pertama dan lini kedua tidak termasuk pengertian sewa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 (Dipotong PPh 4(2) atas sewa tanah/bangunan) karena termasuk sebagai bagian dari jasa pelabuhan. Sebaliknya, pemakaian gudang/lapangan ataupun ruang bangunan/gedung di luar lini pertama dan lini kedua di lingkungan pelabuhan termasuk dalam pengertian sewa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 (Dipotong PPh 4(2) atas sewa tanah/bangunan 10%). Yang dimaksud dengan lini 1 (satu) adalah area atau dermaga di lingkungan pelabuhan tempat penumpukan barang yang diturunkan langsung dari kapal.. Sedangkan lini 2 (dua) adalah area atau dermaga di lingkungan pelabuhan tempat penumpukan barang yang dipindahkan dari lini 1 (satu). Lini 1 (satu) dan lini 2 (dua) berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. PNBP Departemen Perhubungan (PP No. 6/2009)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang secara detail dibahas pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

5. Fasilitas Tax Allowance untuk Jasa Kepelabuhan di Kawasan Batam. (PP No. 62/2008).

Menurut Lampiran I PP No. 62 Tahun 2008, Transhipment Port yang merupakan kesatuan KBLI No. 63100, 63210, 63220, 63321, 63290, Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pelabuhan transhipment internasional (dermaga, gedung, penundaan kapal, pemanduan, jasa labuh, jasa tambat, jasa dermaga dan penumpukan barang/kontainer, terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering), di daerah Batam merupakan Bidang Uasah Tertentu yang mendapat fasilitas PPh Badan. PP No. 62 tahun 2008 j.o PP No. 1 tahun 2007, menyatakan bidang usaha tertemtu dan daerah-daerah tertentu sesuai lampiran I & II PP No. 62/2008, mendapatkan fasilitas PPh Badan sebagai berikut:
• Pengurangan Penghasilan Netto untuk perhitungan PPh Badan 5% per tahun dari 30% penanaman modal dihitung sejak tahun penetapan saat dimulainya produksi komersial;
• penyusutan dan amortisasi dipercepat 2x lbh cepat, bisa mengurangi laba kena pajak dan PPh badan
• Pajak atas deviden SPLN 10% atau 5% tarif tax treaty
• Kompensasi kerugian lebih lama dari 5 thn, tambahan 1 thn dilakukan di kawasan industri/berikat

Analisa Dasar Hukum Perpajakan Inbreng Tanah dengan Saham Oleh: Nany Ariany SE, MA

Menurut Pasal Pasal 1618-1652 KUHPerdata, Persekutuan Perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Inbreng ini wajib dimasukkan pihak-pihak yang bersekutu dalam persekutuan, bisa berupa uang, harta dan tenaga.

1. PPh final Psl 4(2)

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2008 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 1 menyebutkan:

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan.
(2) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;
b. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
c. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
Sehingga atas Peraturan Pemerintah teersebut, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan berupa tukar-menukar (ruislag) dikenakan Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 2 menyebutkan:

(1) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, wajib membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

Undang-Undang. No. 7 tahun 1983 yang terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang. No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 menyebutkan bahwa:

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

Dimana Pasal 2 ayat 1 b berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
a. 1. orang pribadi;
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
b. badan; dan
c. bentuk usaha tetap.

KESIMPULAN: Untuk ruislag biasa, terhutang PPh final pasal 4(2) yang hrs disetor sebelum pembuatan akta notaris/PPAT namun karena inbreng diperuntukkan sebagai pengganti saham, maka sesuai UU PPh pasal 4 ayat 3c, tanah tersebut tidak termasuk objek Pajak Penghasilan.

2. BPHTB

UU No. 20 Ttg BPHTB menyebutkan:

Pasal 2
(1) Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
(2) Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. Pemindahan hak karena :
1. jual beli;
2. tukar-menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha;
13. hadiah.
b. Pemberian hak baru karena :
1. kelanjutan pelepasan hak;
2. diluar pelepasan hak.
(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun;
f. hak pengelolaan.”
“Pasal 3
(1) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :
a. perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
e. orang pribadi atau badan karena wakaf;
f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
Pasal 9
(1) Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk :
a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
d. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
e. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
f. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
g. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;
h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
i. hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
j. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
k. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
l. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
m. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
n. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
o. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
KESIMPULAN: BPHTB tidak terutang bila belum dibuat dan ditandatanganinya akta dan BPHTB tidak terutang bila konversi hak tidak ada perubahan nama

Permasalahan Bank Syariah di Indonesia oleh: Nany Ariany, SE. Msi

Indonesia adalah negara dengan mayoritas umat islam yang cukup banyak yaitu sebesar 202.867.000jiwa  (88,2 % dari total penduduk). Melihat hal tersebut, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar bagi perbankan syariah. Namun yang terjadi saat ini, pasar perbankan di Indonesia masih kalah oleh Malaysia dan Pakistan. Masih banyak umat islam Indonesia yang memakai sistem bank konvensional bahkan untuk tabungan haji.  Padahal MUI sudah mengharamkan bunga bank konvensional dan menyerukan agar umat islam beralih ke bank syariah. Bila dikaji lebih dalam terdapat 5 permasalahan yang membuat pasar perbankan syariah di Indonesia kurang berkembang yaitu sebagai berikut:

1) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

Masyarakat banyak yang tidak memahami perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Masyarakat hanya diberi tahu kalau bunga bank konvensional riba tapi tidak mengerti mengapa bunga bank tersebut dikategorikan riba. Istilah-istilah bank syariah seperti mudharabah, muarhabah, ijarah, dll pun masih kurang populer di masyarakat.

2) Pendidikan mengenai perbankan syariah sulit didapatkan

Tidak banyak kursus atau pelatihan yang tersedia mengenai perbankan syariah, selama ini pendidikan bank syariah terbatas pada seminar-seminar singkat saja. Di fakultas ekonomi di universitas terbesar seperti Universitas Indonesia pun, masih belum banyak mata kuliah tentang perbankan syariah. Karena memadukan ilmu syariah dan ilmu ekonomi, banyak ahli di salah satu kedua bidang tersebut kurang memahami bidang lainnya. Sertifikasi pendidikan tenaga kerja di bidang ekonomi syariah juga bukan persyaratan untuk berkerja di bank syariah.

3)Bank Syariah lebih mengedepankan tujuan profit daripada fungsi sosialnya

Terdapat kasus dimana bank syariah memberikan sistem bagi hasil yang memberatkan nasabah. Bagi hasil dinilai dari penjualan dan bagian untuk bank syariah terlalu besar. Kondisi ini akhirnya membuat pengusaha terutama UKM beralih ke bank konvensional yang memberikan kredit berbunga kecil untuk UKM karena beban bunganya dirasa lebih ringan. Banyak juga terdapat kasus, pengusaha pura-pura rugi agar tidak membayar bagi hasil untuk bank syariah. Hal ini semakin mendorong bank syariah untuk memakai sistem bagi hasil dari penjualan.

Karena inggin meniru produk bank konvensional, bank syariah meniru sistem obligasi dan kartu kredit. Dimana semestinya pinjaman dari bank syariah seharusnya untuk kredit produktif dan UKM bukan untuk kredit konsumtif dan konglomerat. Bila dari kredit konsumtif seperti kartu kredit, maka sulit diketahui darimana cara pembagian hasilnya yang sesuai syariah, hanya bisa ditagih biaya administrasi saja, karena selain itu adalah riba (pengembalian pinjaman melebihi pokok).

4)Peraturan mengenai Bank Syariah belum memadai

UU PPh 2008 menyebutkan bahwa terdapat peraturan perpajakan khusus untuk bank syariah namun hingga kini peraturan tersebut belum diterbitkan. UU PPN yang lama (sebelum diperbaharui dengan UU no 42 Thn 2009) tidak menspesifikasi pertauran tentang perbankan syariah.  Secara general, UU PPN pasal 4 hanya membebaskan jasa pembiayaan dari jasa yang terkena PPN yang akhirnya membuat permasalahan pada transaksi murahabah. Pada transaksi murahabah, yang sepintas mirip sewa guna usaha dengan hak opsi, dianggap terjadi transaksi jual-beli sehingga terkena PPN. Hal ini sangat merugikan bank syariah karena mereka walaupaun tidak menganggap transaksi murahabah sebagai jasa pinjaman denagn imbalan bunga namun akibat beban PPN terhadap transaksi tersebut akan menimbulkan dampak ekonomi beralihnya nasabah dari transaksi tersebut. UU PPn 2009 sudah memberikan netralitas denagn membebaskan transaksi murahabah dari PPN. Namun belum mengatur transaksi-transaksi lainnya.

PSAK pun kesulitan dalam membuat standar akuntansi untuk bank syariah karena selama ini PSAK hanya berkiblat pada FASB (standar akuntansi USA). Laporan keuangan bank syariah terbesar seperti Bank Syariah Mandirihanya memperhatikan PSAK no. 59 yang mengatur akuntansi bank syariah secara umum dan PSAK no 101 tentap susunan laporan keuangannya. Sedangkan PSAK No. 102-110 belum diadopsi secara luas.

5) Sarana dan Prasarana masih kalah dibandingkan bank konvensional

Bank syariah masih sulit ditemui cabangnya terutama bila bersaing dengan cabang-cabang bank konvensional.  Banyak bank konvensional yang satu atap dengan cabang syariahnya. Hal ini membuat ketidakjelasan akan pemisahan dana yang dikelola untuk sistem perbankan syariah dengan yang dikelola oleh sistem perbankan konvensional.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, semoga perbankan syariah di Indonesia dapat berbenah diri  sehingga perbankan syariah dapat terus berkembang dengan tidak melupakan tujuan aslinya yaitu memberikan fasilitas lembaga keuangan masyarakat yang terbebas dari unsur riba dan unsur haram lainnya.

kompensasi Kerugian adalah beda temporer?

Pertanyaan ini menguak tadi ini kelas brevet karena slide si bapak, kalau menurutku kompensasi kerugian memang merupakan aktiva pajak tangguhan karena dapat mengurangi beban pajak di masa datang namun bukan berarti dia beda temporer, karena dia tidak ada dikoreksi fiskal. laba komersial PSAK tidak mengenal kompensasi kerugian seperti laba fiskal menurut UU PPh, rugi tahun lalu dijurnal ke laba ditahan (retained earning) sehingga tidak mempengaruhi laba tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya.

Menurut PSAK No. 46

Saldo Rugi Fiskal yang Dapat Dikompensasi

26	Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi.
27	Berikut ini adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah memadai untuk dikompensasikan :
	a)	apakah perusahaan mempunyai perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah yang memadai yang memungkinkan sisa kompensasi dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluwarsa;
	b)	apakah perusahaan mungkin memperoleh laba fiskal agar saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi kerugian dapat digunakan sebelum masa berlakunya daluwarsa;
	c)	apakah saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi timbul dari kasus-kasus tertentu yang hampir tidak mungkin berulang.
	Apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aktiva pajak tangguhan tidak diakui. Saldo Rugi Fiskal yang Dapat Dikompensasi 67 Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa ynag akan datang memadai untuk dikompensasi. Definisi 07 Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini: Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Aktiva pajak tangguhan (deferred tax asset) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya a) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan b) sisa kompensasi kerugian. Perbedaan temporer(temporary differences) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan temporer dapat berupa : a) perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (taxable amounts) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled); atau b) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (deductible amounts) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled).

Jebakan-jebakan di soal rekonsiliasi fiskal

Ini adalah jebakan-jebakan umum yang sering dipakai di soal rekonsiliasi fiskal:

1) bunga pinjaman bank jgn lupa dilihat perbandingannya dengan pendapatan bunga deposito (SE – 46/PJ.4/1995 )

2) angsuran  financial lease harus dikorfis beban bunga leasing dan depresiasi aset leasing (KMK 1169/KMK.01/1991)

3) sumbangan hanya diperbolehkan dikurangkan kalau untuk musibah NASIONAL (UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf i)

4)PPh dan biaya-biaya yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan tidak boleh dibiayakan (UU PPh Pasal 9h)

5)biaya entertaiment hanya untuk client yang ada tanda buktinya (S-334/PJ.312/2003)

6) gratifikasi, biaya utk pegawai yang tidak dipotong PPh atau dianggap natura tidak boleh dibiayakan (UU PPh pasal 9d, 9h)

7) beban piutang tak tertagih selain lembaga keuangan tidak boleh dibiayakan (UU PPh pasal 9c-1)

8) Fiskal LN dan Pajak luar negeri jgn lupa dikeluarkan dulu dari laba rugi fiskal, dikreditkan setelah PPh terutang (PPh 25 ayat 8 dan PPh 24)

9) biaya depresiasi, perawatan, utk HP, sedan, wisma, perjalanan dinas dgn keluarga hanya diperbolehkan 50% (S-142/PJ.42/2003, SE-09/PJ.42/2002)

10) biaya sehubungan dengan PPh final harus dikorfis positif  (S – 73/PJ.312/1998)

11) Biaya dan pendapatan BUT-Kantor Pusat yang tidak diperbolehkan dlm UU PPh pasal 5

Pada umumnya tarif PPh sejak UU No 36 tahun 2008

Pasal 17 ayat 1b: 28% —umumnya

Pasal 17 ayat 2b: 23% —pengurangan 5% hanya untuk perusahaan yang menjual sahamnya 40% di bursa efek

Pasal 31 E: tarif 14% utk bagian omset 4,8M, sisanya tetap dikalikan 28% —hanya untuk WPDN dgn omset di bawah 50M

yup, hati-hati dalam mengerjakan soal-soal rekonsiliasi fiskal, teliti lagi satu per satu akun laba ruginya

Cara Pemungutan Pajak Penghasilan oleh: Nany Ariany, SE

Waluyo (2007) menyatakan cara pemungutan pajak berdasarkan tiga stelsel: [1]

a)      Stelsel nyata (rill stelsel)

Pengenaan pajak pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kelebihannya adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.  Hal ini diterapkan pada perhitungan PPh bila tidak terdapat angsuran PPh 25 ataupun kredit pajak.

b)      Stelsel anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun yang sebelumnya sehingga pada awal tahun telah dapat ditetapkan pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada realitas. Hal ini banyak diterapkan pada PPh final UU PPh pasal 4 (2) dimana estimasi pendapatan digunakan untuk mengukur pendapatan bersih yang sulit dihitung baiayanya atau sulit diaudit.

c)      Stelsel campuran

Stelsel ini adalah gabungan dari Stelsel nyata (rill stelsel) dan Stelsel anggapan (fictive stelsel). Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan perkiraan sedangkan pada akhir tahun perhitungannya disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak sesuai kenyataan lebih besar dari perkiraannya maka Wajib Pajak harus membayar kekurangannya. Dan sebaliknya, bila besarnya pajak sesuai kenyataan lebih kecil dari perkiraannya maka kelebihannya dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak.  Hal ini diterapkan pada pemungutan witholding tax (PPh 22 dan PPh 23) yang pada akhir tahun dapat dikreditkan dengan PPh terutang dalam periode setahun.

Sejalan dengan pernyataan Waluyo mengenai stelsel anggapan, Thuronyi (1996) menjelaskan definisi metode perhitungan pajak dengan perkiraan (Presumptive Taxation Method) sebagai penentuan hutang pajak yang berbeda dari peraturan yang berlaku umum yang dikenakan pada Wajib Pajak tertentu. Alasan digunakannya Presumptive Taxation Method antara lain untuk: [2]

a)      Simplifikasi

Bila beban untuk mematuhi peraturan pajak (compliance cost) lebih besar dari pada pendapatan pajak yang diterima, hal ini akan memberatkan Wajib Pajak. Misalnya pada usaha kecil yang membutuhkan biaya besar untuk mengadakan pembukuan yang lengkap dan administrasi perpajakan yang memadai.

b)      Menghindari penggelapan pajak (tax evasion) atau penghindaran pajak (tax avoidance)

Beberapa ruang lingkup bisnis catatan pembukuan yang berpotensi untuk menyembunyikan pendapatan yang sebenarnya. Hal ini bisa dilakukan secara ilegal (tax evasion) atau dengan memanfatkan fleksibilitas dari peraturan yang ada (tax avoidance).

c)      Menyediakan indikator yang objektif

Saat metode berdasarkan pembukuan yang normal tidak dapat diandalkan (unrealible). Misalnya bila biaya yang berkenaan dengan pendapatan sulit diestimasi.

d)     Mendorong Wajib Pajak menyimpan pembukuan yang lengkap.

Metode perkiraan pendapatan dapat menyebabkan adanya kemungkinan beban pajak lebih tinggi daripada metode berdasarkan pembukuan yang normal. Karena itulah, Wajib Pajak didorong untuk menyimpan pembukuan yang lengkap. Pembukuan ini dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan bila beban pajak dirasa memberatkan bagi Wajib Pajak.

e)      Insentif untuk Wajib Pajak

Insentif untuk Wajib Pajak berpenghasilan besar membayar pajak dengan tarif minimum.

f)       Alasan lain

Seperti untuk peningkatan pendapatan, keadilan dan kesulitan teknis dan alasan politis.

Thuronyi (1996) juga menjelaskan metode perhitungan pajak dengan perkiraan (Presumptive Taxation Method) sebagai berikut: [3]

a)      Perhitungan ulang pendapatan (Reconstruction of Income)

Metode ini dilakukan bila Wajib Pajak gagal pembukuan dan jumlah pendapatan yang sebenarnya sulit dilacak. Pendapatan dihitung ulang oleh pihak fiskus bisa dari estimasi pendapatan (net worth method), pengeluaraan (expenditure method) ataupun dari arus kas (bank deposit method). Metode ini banyak menggunakan estimasi yang kurang didukung bukti-bukti. Hal ini dapat menimbulkan potensi korupsi bagi pihak fiskus.

b)      Persentase dari Penerimaan Bruto (Percentage of Gross Receipt)

Tarif pajak yang diberikan kurang dari tarif normal (tarif minimum) yang diklasifikasi berdasarkan industri dengan cara memperbandingkan dengan rata-rata profit pada ruang lingkup industri tertentu. Utang Pajak dihitung berdasarkan tarif minimum dikalikan penerimaan bruto Wajib Pajak. Metode ini hanya diterapkan  pada penerimaan bruto yang mudah diaudit. Metode ini sederhana tapi berpotensi kekerasan terhadap Wajib Pajak terutama bila sebenarnya Wajib Pajak merugi karena metode ini hanya memperhitungkan penerimaan bruto, tidak memperhitungkan biaya-biaya yang ditanggung Wajib Pajak.

Di Indonesia, metode ini digunakan untuk menghitung PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) UU PPN  (Peraturan Menteri Keuangan – 45/PMK.03/2008, 31 Maret 2008). Metode ini juga digunakan PPh final (UU PPh pasal 4 ayat 2) dan PPh dengan Norma Perhitungan (UU PPh psl 15).

c)      Persentase Nilai Aset (Percentage of Assets)

Utang Pajak dihitung berdasrakan tarif minimum dikalikan nilai aset wajib Pajak bisa dari total aset (gross asset), total aset setelah dikurangi total hutang ataupun total aset dikurangi hutang-hutang tertentu. Metode ini dapat digunakan untuk mengindari penghindaran profit dengan cara membebankannya ke anak perusahaan di luar negeri (transfer pricing). Namun sayangnya biaya administrasi untuk metode ini sangat tinggi karena terutama untuk perhitungan aset yang besar dan tersebar luas.

---

[1] Waluyo, 2007. Perpajakan Indonesia Buku 1. Salemba Empat, Jakarta. hal 16

[2] Thuronyi, Victor. 1996. Tax Law Design and Drafting. IMF, Washington DC.  hal 401-403

[3] Ibid, hal 406-413

Bagaimana jalan terbaik bila kita keberatan atas tagihan pajak? Oleh: Nany Ariany, SE

A. KEBERATAN atas Hasil Pemeriksaan

Untuk Pajak secara umum (PPh, PPN)

Pemeriksaan dapat dilakukan bila terjadi lebih bayar pajak (UU No. 28 Tahun 2007-UU KUP pasal 17) ataupun ada indikasi ketidakbenaran dalam sistem self assessment, dimana Wajib Pajak menghitung, melaporkan dan membayar pajak secara tidak benar. Dari hasil pemeriksaan ini munculah closing statement (pembahasan hasil akhir pemeriksaan) dan akhirnya SKPKB (kurang bayar), SKPN (pajak nihil) atau SKPLB (pajak lebih bayar). Bila keberatan dengan tagihan pajak, Wajib Pajak memiliki dua pilihan yang disediakan oleh KUP:

1. Mengajukan keberatan paling lama 3 bulan setelah terbit SKP (KUP Pasal 25)

Konsuekensi dari pilihan ini:

• Bila keberatan ditolak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak paling lambat 3 bulan setelah terbit surat keputusan keberatan (UU KUP pasal 27).
• Boleh membayar hanya sebesar jumlah yang disepakati Wajib Pajak dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan. (UU KUP Pasal 25 ayat 3a).
• Jangka waktu pelunasan SKPKB atau STP tertangguh sampai 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan (UU KUP pasal 25 ayat 5). Bila mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang belum dibayar saat pengajuan keberatan tertangguh sampai 1 bulan sejak tanggal peneritan putusan banding. (UU KUP Pasal 27 ayat 5a).
• Ada sanksi 50% atas pajak kurang bayar bila keberatan ditolak (UU KUP Pasal 25 ayat 9) dan 100% bila banding ditolak (UU KUP Pasal 27 ayat 5-d)
• Jangka waktu yang lama untuk mendapatkan kelebihan pembayaran  yaitu 12 bulan untuk menunggu keputusan surat keberatan (UU KUP pasal 26 ayat 1) dan menunggu putusan banding bila keberatan ditolak.
• Tidak ada penundaan kewajiban pembayaran SKPKB (Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar). Penagihan dan denda bunga tetap terus berjalan.

2. Mengajukan permohonan keringanan atau pembatalan  surat tagihan pajak (KUP Pasal 36)

Konsuekensi dari pilihan ini:

• Permohonan dapat diajukan dua kali (UU KUP pasal 36 ayat 1a)
• Jangka waktu keputuasn lebih cepat (6 bulan-UU KUP pasal 36 ayat 1c) dibandingkan dengan keberatan (12 bulan-UU KUP pasal 26 ayat 1)
• Dapat digunakan bila keberatan tidak memenuhi persyaratan seperti pada UU KUP Pasal 25 ayat 4 atau bila terjadi penyimpangan dari hasil pemeriksaan (Pasal 36 ayat 1d)

Untuk Pajak Daerah

Hampir sama dengan UU KUP, UU PDRD mengatur keberatan atas SKPD (surat keputusan pajak daerah). Hanya dalam hal ini SKPD bisa diterbitkan tanpa pemeriksaan. Sesuai UU PDRD (UU No. 28 tahun 2009) pasal 97, dalam jangka 5 tahun Kepala Daerah dapat menerbitkan:

1. SKPDKB (pajak daerah kurang bayar) dalam hal:
   1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
   2. jika SPTPD (Surat pemberitahuan pajak daerah) tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
   3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
2. SKPDKBT (pajak daerah kurang bayar tambahan) jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
3. SKPDN (pajak daerah nihil) jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Ada 2 cara yang bisa dilakukan WP:

1. mengajukan keberatan ke Kepala daerah sesuai UU PDRD Pasal 103

a)    Sesuai UU PDRD pasal 103, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) pajak daerah kepada Kepala Daerah atau paling lambat 3 bulan sejak tanggal terbitnya SKP.

b)    Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak (UU PDRD Pasal 103 ayat 4).

c)    Sama seperti dalam UU KUP, Ada sanksi 50% atas pajak kurang bayar bila keberatan ditolak (UUPDRD Pasal 106 ayat 3) dan 100% bila banding ditolak (UUPDRD Pasal 106 ayat 5). Terdapat pula penangguhan kwajiban pembayarn pajak seperti di KUP yaitu 1 bulan sejak terbitnya putusan banding (UU PDRD pasal 105 ayat 3).

2. mengajukan surat permohonan ke kepala daerah sesuai UU PDRD pasal 107. Yang peraturan terkaitnya harus melihat lagi Perda masing-masing daerah.

B. KEBERATAN ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)

Untuk Pajak secara umum (PPh, PPN)

Sesuai UU KUP, pasal 36 ayat 1c, Wajib Pajak dapat memohon kepada Dirjen Pajak untuk mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang tidak benar. Namun hal ini tidak menuda kewajiban membayar pajak senilai STP yang artinya denda bunga dan usaha penagihan tetap berjalan. Untuk mencegah aset disita dan dilelang, Wajib Pajak dapat melayangkan gugatan ke pengadilan pajak sesuai UU KUP pasal 23.

Untuk Pajak Daerah

Sesuai UU PDRD pasal 100, Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD (surat tagihan pajak daerah)  jika:

1. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. dari hasil penelitian SPTPD (surat pemberitahuan pajak daerah) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Sesuai UU PDRD pasal 107, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan ke Kepala Daerah untuk mengurangkan atau membatalkan STPD ayat 2c. Ketentuan lebih lanjut tentang masalah ini diatur dalam Perda masing-masing daerah.

Untuk PBB

Menurut UU PBB Pasal 15 Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).  Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas dan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya DPPT atau SKP, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

DJP dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila jangka waktu telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. (UU PBB Pasal 16)

UU PBB Pasal 17 menyatakan Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh DJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan oleh wajib pajak dengan dilampiri salinan surat keputusan tersebut. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Namun, pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak.

C. PERMOHONAN KERINGANAN PAJAK

Untuk Pajak secara umum (PPh, PPN)

Sesuai UU KUP, pasal 36 ayat 1a, Wajib Pajak dapat memohon kepada Dirjen Pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang karena kekhilafan Wajib Pajak. Namun hal ini tidak menuda kewajiban membayar pajak senilai STP yang artinya denda bunga dan usaha penagihan tetap berjalan. Untuk mencegah aset disita dan dilelang, Wajib Pajak dapat melayangkan gugatan ke pengadilan pajak sesuai UU KUP pasal 23.

Untuk Pajak Daerah

Sesuai UU PDRD Pasal 107, Wajib Pajak dapat menagjukan permohonan ke Kepala Daerah untuk:

1. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya  (UU PDRD
2. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak

Ketentuan lebih lanjut tentang masalah ini diatur dalam Perda masing-masing daerah.

Untuk PBB

UU PBB Pasal 19 menyatakan Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang :

1. karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
2. dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang diluar biasa.

UU PBB Pasal 20 menyatakan atas permintaan wajib pajak Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan denda administrasi karena hal-hal tertentu. Peraturan Menteri Keuangan  No. 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan PBB menyatakan pengurangan PBB dapat diberikan kepada Wajib Pajak dengan kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya untuk:

1. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1)    objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;

2)    objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah

3)    objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya  sulit dipenuhi;

4)    objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya  sulit dipenuhi; dan/atau

5)    objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;

2. Wajib Pajak badan meliputi: objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam PMK No. 110/PMK.03/2009 Pasal 2 dapat diberikan:

1. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya.
2. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kesulitan likuiditas karena kerugian, penghasilan rendah ataupun NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan
3. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa  seperti ketidakmampuan membayar karena pension atau berpenghasilan rendah.

PMK No. 110/PMK.03/2009 Pasal 5 mengatur Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagai dasar Pengurangan PBB. Permohonan Pengurangan Wajib Pajak dapat diajukan secara:

1. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKP PBB
2. perseorangan atau kolektif, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

PMK No. 110/PMK.03/2009  Pasal 6 mengatur persyaratan permohonan pengurangan yang berupa surat permohonan dan kelengkapan dokumen pembuktian serta syarat lain di antaranya:

1. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab  lain yang luar biasa; dan

1. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

Permohonan Pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKP PBB yang sama.

Decentralization in Indonesia (Written by: Nany Ariany, SE)

Decentralization is a form of organization structure. It is often described as the opposite of centralization, but in fact there is no organization without centralization. Every organization needs to be centralized; no centralization means that they are not united as an organization. Every organization needs central approval to make general decisions and plans, a center management head that is responsible to unite and harmonize the operation of all its divisions. An organization is considered to be more decentralized if the decision making authority and responsibilities are distributed to more divisions or group in the organization rather than always leave the decision making authority and responsibilities to upper level management. So the more decentralized the organization, the flatter its structure and the more flexible its operations. The bigger the organization, the more decentralization is needed.
A nation is also a super big organization that has its centralization and decentralization. In a nation, the centralization is related to authority of head governments and decentralization is related to the distribution of authority and responsibilities to local governments. Usually, the local government has responsibility of regular administration tasks and the head government has responsibility of crucial tasks that affect all of nation such as military, foreign relations, monetary, long term development programs, and so on. The more decentralized the country, the more tasks and authorities given to local governments.

There is two type of decentralized country, unitary and federal country. In the unitary country, the local governments are not independents; they are just the division of head governments who help head governments to do local tasks. But in the federal country, the local governments are independents in their spheres – political, fiscal and administrative autonomy. The local governments are the ones who give certain authorities to federal government. Not all federal countries are more decentralized and not all unitary countries are more centralized. It depends on the distribution of tasks between local and head/federal government.

Until now, Indonesia is stated as unitary country (Constitutional Law 1945 Art 1 & 18). The local governments have received local authorities since 1945 (Law No.1/1945 about Local National Committee). Since 1999, the authority of local governments is become wider (Law No.22/1999) due the threat of disintegration from many province especially from east Indonesia as the result of wide economic gap between java and non-java citizens. In 2004, there is an independent direct election to choose local governors and mayors. They are also given more authority to create local regulations and law, even Nangroe Aceh Darussalam has freedom to apply syariah Islam in formal regulations.

In fiscal assignments, the local governments are given more authority to collect taxes and spend budgets. The conflicts rise as no harmonization between local governments before levying taxes that makes potential multiply tax burdens to taxpayers. For example, eggs tax is levied in some local district. As eggs are object of VAT tax to head governments but also object to local tax, this double tax makes higher cost to farmers in that local area and make them uncompetitive. More examples in cow tax, cows were distributed from Nusa Tenggara to Jakarta, and got cow tax in every local district, so the cow price became really high. Conflicts also rise in spending budget, local corruptions are hard to be controlled and many development programs from head governments are failed because local governments prefer to spend their budgets not based on those programs. The local governments often keep their sending on government securities and obligations (SBI & SUN) rather spending their budget for development tasks to avoid finance & fraud audit by head governments (KPK & BPK). There is also a rumor that they want to keep the money in SBI & SUN for separatism plan.

Fiscal decentralization in Indonesia has improved the economy of rich local districts but somehow it create wider economic gap between rich and poor local districts. Many poor local districts depend on intergovernmental transfer from central government; they can’t provide themselves from taxes, charges and natural resources. In other way, rich country refuse to give more shares of their revenues to head government, they put separatism threat to against it. This makes head government must to find other source from foreign debt or selling its assets to finance its budget.
This lack of independency makes the spirit of local authority decline, many citizens want to create new local district just to get intergovernmental transfer and spend it for only certain people interests. The local elections also spend really big money. The administration conflict between local governments and between local and head government make higher cost of beaurocracy. Local authorities still need a lot of backup from head government as they still lack of competent human resources and technology to operate high quality service to citizens. These make decentralization become not flexible and efficient but complicated and lead the country into bankruptcy.

As many troubles occur during the wider local authority applications, many people like Prabowo said that decentralization system in Indonesia has failed to fulfill its objections. Maybe it caused by lack of preparation plans to build new decentralization system in 1999. The local authority law was forced to be done immediately due the threats of disintegration. It was not considering the effect and potential conflicts that occur lately. Indonesia still need more time to improve its decentralization system to work well. Even Japan, the modern well established country, needs more than 40 years to build its decentralization system. Hopefully, the result will be so much better for social welfare and equality.

Source:
• Prof. Benyamin Hoesein – Materials of Public Administration Lecture
• Dr. Machfud Sidik – Materials of State & Local finance Lecture
• Dr. Tjip Ismail – Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia. 2007. Yellow Printing.

Celah Penghindaran Pajak Melalui Instrumen Keuangan Oleh: Nany Ariany, SE

Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) merupakan usaha meminimalkan biaya pajak yang masih dalam koridor Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Biasanya penghindar pajak menggunakan celah-celah dari undang-undang yang belum mengaturnya. Salah satu cara melakukan Tax Avoidance yang populer saat ini adalah dengan menggunakan instrumen keuangan. Karena belum adanya peraturan perpajakan Indonesia yang baku dalam mengatur transaksi instrumen keuangan  tersebut, kita dapat mengintepretasikan pengakuan laba/rugi maupun utang/modal sesuai  pertimabnagan manajemen. Transaksi yang dimaksud antara lain adalah:

A. Transaksi Derivatif di luar Bursa

Instrumen derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya tergantung pada instrumen keuangan lain (underlying asset), motifnya dapat untuk jaga-jaga atau lindung nilai yaitu untuk menghindari fluktuasi harag instrumen keuangan yang dilindungi (underlying asset) namun bisa juga untuk spekulasi (tidak ada motif untuk melindungi  underlying asset). Misalnya option untuk menjual saham, pada tanggal tertentu di masa depan, pemilik option senilai berhak Rp.50/lembar untuk membeli saham pada Rp. 1000/lembar. Maka bila harga saham di bawah Rp. 1000, pemilik option akan merugi Rp.0 karena penurunan harga saham di-offset dengan kenaikan harga option. Contoh lain misalnya  interest swap atas bunga obligasi, selisih antara floating rate dan fixed rate akan mempengaruhi nilai swap contract. Hal ini menjadi sangat berbahaya bila instrumen derivatif digunakan untuk spekulasi sehingga tidak terdapat underlying asset yang meng-offset kerugiannya.

Celah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mengakui rugi derivatif untuk spekulasi saat belum terealisasi dan hanya mengakui laba saat terealisasi dengan dalil asas konservatif dalam accounting. Karena tidak terdapat underlying asset yang meng-offset kerugiannya, kerugian yang dihasilkan sangat besar sekali. PSAK NO. 55 pada umumnya menggunakan metode mark-to-market (penyesuaian laba rugi atas fluktuasi harga pasar sebelum realisasi) namun menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan manajemen. Sedangkan dalam peraturan pajak PP No. 51 tahun 2008, PPh final hanya peruntukkan untuk transaksi dalam bursa, hal ini justru memukul bursa derivatif dan untuk transaksi di luar bursa tetap dapat menggunakan celah penghindaran pajak ini.

B. Transaksi Saham di luar Bursa

PSAK No. 13 menggolongkan investasi saham menjadi 3:

1. Trading (Digunakan untuk jual beli, dimiliki dalam jangka kurang dari 1 tahun): mark-to-market (laba rugi atas penyesuaian harga pasar sebelum realisasi)
2. Available-to-sale (Digunakan untuk jual beli, dimiliki dalam jangka lebih dari 1 tahun): memakai asas konservatif, rugi diakui mark-to-market, laba diakui saat realisasi.
3. Hold-to-maturity (Investasi dipertahankan sampai periode umurnya): tidak ada penyesuaian harga pasar, investasi dicatat sesuai harga

Walaupun terdapat pengelompokkan ini namun PSAK No. 13 menyerahkan keputusan manajemen yang lebih mengetahui strategi perusahaan. Celah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan dengan mengakui saham sebagai saham available-to-sale. Rugi saham saat belum terealisasi saat belum terealisasi dan hanya mengakui laba saat terealisasi. Dalam peraturan pajak (PP No.  41 Thn 1994 jo PP No. 14 Thn 1997), PPh final hanya diperuntukkan untuk transaksi dalam bursa efek, sehingga untuk transaksi di luar bursa tetap dapat menggunakan celah penghindaran pajak ini.

C. Pendanaan melalui Hybird Instrument

Hybird Instrument adalah investasi keuangan yang bentuknya dapat dikategorikan baik sebagai modal (ekuitas) ataupun utang. Contohnya: Convertible bond (obligasi yang pada akhir periode jatuh tempo dapat diubah menjadi saham), Dana Syirkah Bagi Hasil (utang dengan balas jasa deviden-bagian dari profit dan ada kontrol terhadap manajemen, PSAK No. 101 tidak menggolongkannya sebagai modal ataupun utang). Hal ini menjadi penting karena terdapat perbedaan perlakuan pemajakan antara utang dan modal. Imbalan dari investasi utang yaitu berupa bunga dapat dibiayakan oleh debitur. Sedangkan imbalan dari investasi modal berupa deviden tidak dapat dibiayakan oleh penerbit saham. Investasi modal pun dapat berpotensi menimbulkan efek pajak dari peraturan koreksi transaksi antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Celah penghindaran pajak dapat dilakukan dengan menyuntikkan dana bagi anak perusahaan dengan convertible bond dimana beban bunga dapat dibiayakan sampai akhir periode jatuh tempo. Atau membiayakan balas jasa bagi hasil dana syirkah sebagimana pembebanan bunga. Belum ada batasan jelas dalam peraturan perpajakan Indonesia tentang penggolongan utang dan modal.

D. Pendanaan melalui Back to Back Loan

Pendanaan melalui Back to Back Loan dilakukan dengan menjaminkan hutang anak perusahaan pada pihak ketiga untuk menghindari ketentuan DER (debt-equity-ratio) bagi hubungan istimewa seperti yang diatur UU PPh pasal 18 ayat 1. Namun pada hakikatnya transaksi itu dapat dilakukan langsung oleh induk perusahaan dengan langsung memberi utang kepada anak perusahaannya tanpa pihak ketiga. Dengan terhindarnya ketentuan DER, anak perusahaan dapat membiayakan bunga secara penuh yang akhirnya menurunkan laba kena pajak.

Sumber:

• Cross Border Transfer Pricing – Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax dan Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int.Tax
• Transaksi Derivatif dan Aspek Pemajakannya – Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax

Masalah-Masalah Perpajakan Seputar Leasing (Sewa Guna Usaha) Oleh: Nany Ariany, SE

Leasing (Sewa Guna Usaha/SGU) menurut KMK No. 1169/KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep-1221MK/2/1974, No. 321MISKI 2/1974 dan No. 30/Kpb/l/74 tanggal 7 Pebruari 1974 tentang “Perijinan Usaha Leasing” menyatakan:

“Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.”

Berikut ini adalah masalah-masalah perpajakan seputar Leasing (SGU):

A. Perbedaan Leasing (SGU) dengan Penjualan Kredit dan Angsuran

Perbedaan Leasing dengan penjualan kredit dan angsuran biasa adalah dalam penjualan kredit dan angsuran hanya terdapat 2 pihak yaitu penjual (supplier) dan pembeli (yang mengangsur/mencicil pembayaran kepada supplier). Maka konsuekensi pajaknya hanyalah antara 2 pihak tersebut. Atas barang modal yang dijual terutang objek PPN, Sedangkan laba penjualan (harga jual – harga pokok pembelian) masuk ke PPh badan supplier.

Sedangkan pada leasing (SGU) terdapat 3 pihak:

1. lessor (biasanya bank atau lembaga keuangan lain yang memberi dana pada lessee untuk memperoleh aset/barang modal yang  di-leasing-kan)
2. lessee (yang menggunakan aset/barang modal yang  di-leasing-kan)
3. supplier (yang menjual/menyediakan aset/barang modal)

Sehingga di sini terdapat 2 objek pajak yaitu:

1. Jasa pembiayaan, biasanya berupa imbalan bunga, dari lessor ke lessee (objek pajak yang dibebaskan PPN dan PPh 23)
2. Barang modal yang dijual dari supplier ke lessse (objek pajak PPN sedangkan laba penjualan masuk ke PPh badan supplier)

Terdapat dampak perpajakan yang lain yaitu siapakah yang berhak mendepresiasi aset karena pada umumnya kepemilikan aset (dokumen legalnya) masih dimilki oleh lessor. Karena perbedaan konsuekensi pajak inilah, maka merangsang penyelundupan pajak (tax evasion). Misalnya leasing disamarkan menjadi penjualan kredit agar lessor terhindar dari konsuekensi pemajakan. Atau penjualan kredit agar penjual bisa membukukan pendapatan hanya sebesar imbalan bunga saja.

B. Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Beban antara Standar Akuntansi dan Peraturan Perpajakan

Secara garis besar, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

		PSAK No. 30 (Revisi 2007) tentang Sewa	KMK No. 1169/KMK.01/1991
Capital Lease (Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi)	Persyaratan	Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewagunausaha pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa gunausaha serta bunganya, sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha (full payout lease). Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun.	jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor; masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan; perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.
	Pendapatan & Biaya Lessor	a. Selisih antara piutang sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) dengan harga perolehan aktiva yang disewagunausahakan diperlakukan sebagai pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui (unearned lease income).b. Pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala (periodic rate of return) atas penanaman neto perusahaan sewa guna usaha.c. Apabila perusahaan sewa guna usaha menjual barang modal kepada penyewa guna usaha sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha, maka perbedaan antara harga jual dengan penanaman neto dalam sewa guna usaha pada saat penjualan dilakukan harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian periode berjalan.d. Pendapatan lain yang diterima sehubungan dengan transaksi Sewa Guna Usaha harus diakui dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan.	penghasilan lessor yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha; lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa-guna-usahakan dengan hak opsi; lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya sejumlah 2,5% (dua setengah persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa-guna-usaha dengan hak opsi.
	Biaya Lessee	Pembayaran sewa guna usaha (lease payments) selama tahun berjalan yang diperoleh dari penyewa guna usaha diakui dan dicatat sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam Jumlah yang tidak sama setiap periode. Penyusutan aktiva yang disewagunausahakan harus dilakukan dalam Jumlah yang layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya.	selama masa sewa-guna-usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa-guna-usaha, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli; setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan; pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa-guna-usaha tersebut memenuhi ketentuan 3. BUKAN OBJEK PPh 23 dan PPN kareana dianggap sebagai JASA PEMBIAYAAN (UU PPN pasal 4A-d)