Bila rekan adalah PKP dan menjual barang dan jasa objek yang dikenakan PPN kepada Bendaharawan atau BUMN. Maka perlu diperhatikan peraturan bahwa PPN tersebut dipungut dan dilaporkan bukan oleh PKP melainkan pembeli. Contoh: PT. A menjual furniture ke Pemda Bogor Rp. 100.000.000 Maka FP memakai 02. DPP = Rp. 100.000.000 PPN = Rp. 10.000.000 Pemda…
PMK No 215/PMK.03/2008 – Organisasi International bukan Subjek PPh
Berikut ini adalah dasar hukum pengecualian subjek pajak dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK. 03/2008 : Pasal 3 ayat (1) UU PPh 1984 Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: a. kantor perwakilan negara asing; b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang…
PMK 62/PMK.03/2014 – Pembebasan PPN untuk kedubes
SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal…
PER – 16/PJ/2016- Pedoman Teknis PPh 21 dan PPh 26 OP
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 16/PJ/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 telah ditetapkan…
SPT PPh Orang Pribadi
Link terkait Per 36/2015 Form SPT PPh OP 1770 S 1770 1770 SS
Rekonsiliasi Fiskal PPh Badan
Formulir SPT PPh Badan Formulir 1771 (PDF Isian Bilingual - Sesuai PER-07/PJ/2015) Formulir 1771$ (PDF Isian Bilingual - Sesuai PER-07/PJ/2015) Rekonsiliasi Fiskal
PPh 21 dan BPJS
Post Terkait Jurnal Akuntansi untuk PPh 21 Pegawai Pajak buat Iuran JHT dan Pesangon-PP 68 tahun 2009
