PER – 16/PJ/2016- Pedoman Teknis PPh 21 dan PPh 26 OP

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 16/PJ/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 telah ditetapkan…

Jurnal untuk Transaksi Jual/Beli Barang/Jasa

Yang harus diperhatikan dari transaksi sebelum pembelian: PPN Apakah penjual PKP -- harus minta Faktur Pajak Apakah barang bebas PPN atau PPN dipungut PPh 23 untuk Jasa PPh 21 untuk Jasa bila NPWP Penjual a/n pribadi PPh 22 untuk Impor, benderahawan dan barang mewah PPnBM untuk barang mewah Pajak Daerah c:/ untuk hotel dan restoran…

Jurnal Akuntansi untuk PPh 21 Pegawai

Sebelum membuat Jurnal yang harus diperhatikan adalah peraturan-peraturan di bawah ini: Per 32 Tahun 2015 - Tata Cara Pemotongan PPh 21 Pegawai Komponen yang perlu dimasukkan ke Gaji Bruto Komponen pengurang gaji bruto (Iuran JHT/pensiun dipotong dari gaji pegawai, biaya jabatan-5% max 500rb sebulan) Cara perhitungan bila ada pegawai yang resign atau baru masuk Cara…

PMK 207/PMK.010/2015 bad debt

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/PMK.010/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan keadilan bagi Wajib Pajak, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai┬ápiutang yang nyata-nyata…

PMK 219/PMK.011/2012 – cadangan piutang usaha

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 219/PMK.011/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81/PMK.03/2009 TENTANG PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang dapat melakukan┬ápembentukan atau pemupukan dana…