Jurnal untuk Transaksi Jual/Beli Barang/Jasa

Yang harus diperhatikan dari transaksi sebelum pembelian: PPN Apakah penjual PKP -- harus minta Faktur Pajak Apakah barang bebas PPN atau PPN dipungut PPh 23 untuk Jasa PPh 21 untuk Jasa bila NPWP Penjual a/n pribadi PPh 22 untuk Impor, benderahawan dan barang mewah PPnBM untuk barang mewah Pajak Daerah c:/ untuk hotel dan restoran…

Jurnal Akuntansi untuk PPh 21 Pegawai

Sebelum membuat Jurnal yang harus diperhatikan adalah peraturan-peraturan di bawah ini: Per 32 Tahun 2015 - Tata Cara Pemotongan PPh 21 Pegawai Komponen yang perlu dimasukkan ke Gaji Bruto Komponen pengurang gaji bruto (Iuran JHT/pensiun dipotong dari gaji pegawai, biaya jabatan-5% max 500rb sebulan) Cara perhitungan bila ada pegawai yang resign atau baru masuk Cara…

PMK 207/PMK.010/2015 bad debt

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/PMK.010/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan keadilan bagi Wajib Pajak, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai piutang yang nyata-nyata…

PMK 219/PMK.011/2012 – cadangan piutang usaha

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 219/PMK.011/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81/PMK.03/2009 TENTANG PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang dapat melakukan pembentukan atau pemupukan dana…

Pajak buat Iuran JHT dan Pesangon-PP 68 tahun 2009

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2009TENTANG TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan…

PMK No 101 /PMK.010/2016 PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

MENTER!KEUANGAN REPUBLIK !NDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 /PMK.010/2016 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa ketentuan mengenai besarnya penghasilan tidak kena pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak; b.…

Per 32 tahun 2015 tentang PPh 21

Selengkapnya https://oygabusmi.files.wordpress.com/2015/08/per-2015-032.pdf PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 32/PJ/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 telah ditetapkan…