0

Turunnya Tarif PPh Final Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan- PP Nomor 34 Tahun 2016

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, pemberian kemudahan dalam berusaha, serta pemberian perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, perlu mengatur kembali kebijakan atas Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya;
  2. bahwa dalam rangka pengaturan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya;

Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA.

Pasal 1
(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:

  1. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;atau
  2. perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya,

terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.

(2) Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.
(3) Penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penghasilan dari:

  1. pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli pada saat pertama kali ditandatangani;atau
  2. pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli, atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut.
Pasal 2
(1) Besarnya Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebesar:

  1. 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
  2. 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;atau
  3. 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
(2)  Nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

  1. nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah;
  2. nilai menurut risalah lelang, dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Vendu Reglement Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 beserta perubahannya);
  3. nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
  4. nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;atau
  5. nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.
(3) Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jumlah bruto, yaitu:

  1. nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa;atau
  2. nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang dipengaruhi hubungan istimewa.
(4) Kriteria Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan kriteria Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Pasal 3
(1) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, wajib menyetor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b ke bank/pos persepsi sebelum akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
(2) Bagi orang pribadi atau badan yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
(3) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran termasuk uang muka, bunga, pungutan, dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi oleh pembeli, sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut.
(4) Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan ke bank/pos persepsi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran.
(5) Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila kepadanya dibuktikan oleh orang pribadi atau badan dimaksud bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi dengan menyerahkan fotokopi Surat Setoran Pajak atau hasil cetakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang bersangkutan yang telah dilakukan penelitian oleh Kantor Pelayanan Pajak.
(6) Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai penerbitan akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pajak.
(7) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) meliputi pejabat pembuat akta tanah, pejabat lelang, atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
(1) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui jual beli atau tukar-menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a kepada pemerintah, dipungut Pajak Penghasilan oleh bendahara pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar.
(2) Bendahara pemerintah atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor Pajak Penghasilan yang telah dipungut ke bank/pos persepsi sebelum melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang berhak menerimanya atau sebelum tukar menukar dilaksanakan.
(3) Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas nama orang pribadi atau badan yang menerima pembayaran atau yang melakukan tukar-menukar.
(4) Bendahara pemerintah atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan mengenai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 5
(1) Pelunasan Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan dari perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyetoran sendiri oleh orang pribadi atau badan yang merupakan pihak pembeli dan namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum atas perjanjian pengikatan jual beli tersebut.
(2) Pihak penjual hanya menandatangani perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli apabila kepadanya dibuktikan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi dengan menyerahkan fotokopi Surat Setoran Pajak atau hasil cetakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang bersangkutan, yang telah dilakukan penelitian oleh Kantor Pelayanan Pajak.
(3) Pihak penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan laporan mengenai perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan kepada Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 6

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) adalah:

  1. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
  2. orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  3. badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  4. pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris;
  5. badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku;
  6. orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan;atau
  7. orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.
Pasal 7

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hanya mengeluarkan surat keputusan pemberian hak, pengakuan hak, dan peralihan hak atas tanah, apabila permohonannya dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak atau hasil cetak sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (3), kecuali permohonan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 6.

Pasal 8
(1) Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, kesepakatan atau risalah lelang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan/atau Pasal 3 ayat (6) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pihak penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau Pasal 5 ayat (3), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

  1. tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5;
  2. pengecualian dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;dan
  3. pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Pasal 4 ayat (4), dan Pasal 5 ayat (3),

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3580) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4914), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3580) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4914), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 168
PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan atau pengalihan harta merupakan objek Pajak Penghasilan. Dalam hal orang pribadi atau badan menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, maka penghasilan tersebut termasuk dalam pengertian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang tersebut. Namun, ketentuan yang bersifat lebih khusus atas jenis penghasilan dimaksud diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah untuk kepentingan umum, sehingga dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai kebijakan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Untuk lebih memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan perjanjian pengikatan jual beli dan perubahannya, pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dimaksud yang semula bersifat tidak final menjadi bersifat final bagi orang pribadi atau badan sebagai pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli.
Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memberikan kenyamanan dalam pembayaran Pajak Penghasilan, orang pribadi atau badan yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan, Pajak Penghasilan terutang pada saat atas diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, serta penghasilan yang timbul dari perjanjian pengikatan jual beli beserta perubahannya, baik dalam kegiatan usahanya maupun di luar usahanya, wajib dibayar atau dipungut Pajak Penghasilannya pada saat terjadinya transaksi dan pengenaan Pajak Penghasilan tersebut bersifat final.

Ayat (2)

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan kepada Pemerintah atau kepada pihak lain selain Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pada umumnya dalam penjualan harta berupa tanah dan/atau bangunan, nilai penjualan bagi pihak penjual adalah nilai yang sesungguhnya diterima atau nilai berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
Dalam hal penjualan harta berupa tanah dan/atau bangunan dipengaruhi oleh hubungan istimewa, nilai penjualan bagi pihak penjual adalah nilai yang seharusnya diterima berdasarkan harga pasar yang wajar atau berdasarkan penilaian oleh penilai independen. Adanya hubungan istimewa antara pembeli dan penjual dapat menyebabkan harga penjualan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jika penjualan tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.
Oleh karena itu dalam ketentuan ini diatur bahwa nilai penjualan harta berupa tanah dan/atau bangunan bagi penjual adalah jumlah yang seharusnya diterima.
Yang dimaksud dengan hubungan istimewa adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Nilai yang diterima atau diperoleh pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sejenis lainnya sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sejenis lainnya adalah nilai yang sesungguhnya berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
Dalam hal dipengaruhi oleh hubungan istimewa, nilai pengalihan adalah nilai yang seharusnya diterima berdasarkan harga pasar yang wajar atau berdasarkan penilaian oleh penilai independen. Adanya hubungan istimewa antara para pihak yang bertransaksi dapat menyebabkan harga menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan jika transaksi tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Oleh karena itu dalam ketentuan ini diatur bahwa nilai yang diterima atau diperoleh pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sejenis lainnya sebelum terjadinya perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sejenis lainnya adalah jumlah yang seharusnya diterima.
Yang dimaksud dengan hubungan istimewa adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan kepada pihak lain selain pemerintah, wajib dilakukan sendiri oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan sebelum akta, keputusan, kesepakatan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan dalam hal penjualan lelang, Pajak Penghasilan yang terutang disetorkan oleh Pejabat Lelang atas nama orang pribadi atau badan yang hartanya dilelang.
Ayat (2)
Sebagai ilustrasi, PT Bangun Property menjual 1 (satu) unit apartemen seharga Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tuan Adi membayar uang muka sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2017 dan sisanya diangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan. Meskipun belum dilakukan penandatanganan akta jual beli antara PT Bangun Poperty dengan Tuan Adi, atas transaksi tersebut telah terutang Pajak Penghasilan yaitu pada saat diterimanya uang muka sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan saat diterimanya angsuran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya.
Ayat (3)
Dengan menggunakan ilustrasi pada ayat (2), dalam hal PT Bangun Property mengenakan tambahan biaya sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai kompensasi pembayaran melalui angsuran selain pokok angsuran setiap bulan yang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, maka dasar pengenaan Pajak Penghasilan setiap bulannya adalah sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
Ayat (4)
Dengan menggunakan ilustrasi pada ayat (2), maka PT Bangun Property wajib membayarkan Pajak Penghasilan yang terutang atas pembayaran uang muka, yaitu sebesar 2,5% dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atau sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan Maret 2017.
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan penelitian atas fotokopi Surat Setoran Pajak atau hasil cetakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak dimana tanah dan/atau bangunan yang dialihkan tersebut berada.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh yang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, dilakukan melalui pemungutan Pajak Penghasilan oleh bendahara pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atau yang menyetujui tukar menukar.
Pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Penyetoran Pajak Penghasilan yang dipungut dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama orang pribadi atau badan yang menerima pembayaran atau yang melakukan tukar menukar, bukan atas nama bendahara pemerintah atau pejabat pemungut. Penyetoran Pajak Penghasilan melalui bank/pos persepsi dilakukan sebelum pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dilaksanakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk memberikan kepastian hukum kapan perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sejenis lainnya ditandatangani oleh pihak penjual, maka diatur mengenai ketentuan bahwa perubahan atau adendum perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sejenis lainnya hanya ditandatangani apabila Pajak Penghasilan yang terutang telah disetor ke kas Negara.
Yang dimaksud dengan pihak penjual adalah pihak yang namanya tercantum sebagai penjual dalam perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sejenis lainnya.
Yang dimaksud dengan Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan penelitian atas fotokopi Surat Setoran Pajak atau hasil cetakan sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak dimana tanah dan/atau bangunan yang dialihkan tersebut berada.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6

Mengingat Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Peraturan Pemerintah ini dihitung berdasarkan nilai bruto pengalihan tanah dan/atau bangunan, maka untuk memberikan kepastian hukum, perlu diatur pengecualian dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini atas transaksi pengalihan tanah dan/atau bangunan yang penghasilannya dikecualikan dari objek pajak atau tidak terdapat kewajiban Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Apabila orang pribadi melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka keuntungan karena pengalihan tersebut bukan merupakan objek pajak dan tidak terutang Pajak Penghasilan. Termasuk dalam pengertian hibah adalah wakaf.
Huruf c
Apabila badan melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka keuntungan karena pengalihan tersebut bukan merupakan objek pajak dan tidak terutang Pajak Penghasilan. Termasuk dalam pengertian hibah adalah wakaf.
Huruf d
Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan, bukan merupakan objek pajak.
Pada prinsipnya yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini adalah pihak yang melakukan pengalihan. Dalam hal waris, pihak yang melakukan pengalihan (pewaris) sudah meninggal dunia, sehingga dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Pengecualian tersebut diberikan karena kewajiban subjektif dari pewaris sudah berakhir sejak pewaris meninggal dunia.
Huruf e
Pada dasarnya nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu atas dasar nilai sisa buku (pooling of interest).
Apabila badan melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha, sepanjang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku, maka pengalihan tersebut dikecualikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan.
Huruf f
Perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan adalah merupakan perjanjian pemanfaatan tanah, yaitu bentuk perjanjian yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian dan investor akan mengalihkan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa pemanfaatan berakhir.
Perjanjian kerja sama dimaksud dapat dilakukan antara swasta dengan swasta atau swasta dengan Pemerintah. Termasuk swasta adalah badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
Huruf g
Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan unit tertentu dari badan Pemerintah yang dikecualikan dari subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, dikecualikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan.

Pasal 7

Terhadap pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tidak perlu meminta kelengkapan berupa Surat Setoran Pajak atau hasil cetak sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. Namun demikian, untuk pengecualian atas pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Bebas yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5916

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk http://www.ortax.org dan TaxBase


2
Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang – 36 TAHUN 2008, Tanggal 23 Sept 2008
3
4
Pajak Penghasilan
Undang-Undang – 7 TAHUN 1983, Tanggal 31 Des 1983
0

UU No 11 tahun 2016 -Tax Amnesty

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.131, 2016 EKONOMI. Pajak. Pengampunan. (Penjelasan dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5899)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENGAMPUNAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh
rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan,
memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari
penerimaan pajak;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak
yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan
kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua
potensi dan sumber daya yang ada;
c. bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu
ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam
maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan;
d. bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dan
pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan
kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban
perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan
Pajak;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang
seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi
perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan,
dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang
Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.

3. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan
ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud
maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak
bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun
bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar
yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.

5. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun
kalender, kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

6. Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum
dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di
dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan
Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah
pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk
pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan.

7. Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke
kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

8. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah tindak
pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

9. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang
selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan
Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan
pembayaran Uang Tebusan.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.

11. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya
disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan
oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan
Pajak.

12. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Terakhir yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir
adalah:

a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang
akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli
2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau

b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang
akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1
Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.

13. Manajemen Data dan Informasi adalah sistem
administrasi data dan informasi Wajib Pajak yang
berkaitan dengan Pengampunan Pajak yang dikelola oleh
Menteri.

14. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh
Menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan
berdasarkan Undang-Undang ini ditunjuk untuk
menerima setoran Uang Tebusan dan/atau dana yang
dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan
Pajak.

15. Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir
pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31
Desember 2015.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:
a. kepastian hukum;
b. keadilan;
c. kemanfaatan; dan
d. kepentingan nasional.

(2) Pengampunan Pajak bertujuan untuk:
a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi
ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain
akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas
domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan
suku bunga, dan peningkatan investasi;

b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem
perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan
basis data perpajakan yang lebih valid,
komprehensif, dan terintegrasi; dan
c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain
akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 3

(1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan
Pajak.

(2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan
Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang:
a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya
telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
b. dalam proses peradilan; atau
c. menjalani hukuman pidana,
atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

(4) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan
sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum
atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.

(5) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) terdiri atas kewajiban:
a. Pajak Penghasilan; dan
b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

BAB IV
TARIF DAN CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN

Pasal 4

(1) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta
yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun
terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat
Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan
akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang
ini mulai berlaku;
b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat
Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak
Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan
tanggal 31 Desember 2016; dan
c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat
Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017
sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

(2) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak
dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah sebesar:
a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian
Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai
dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-
Undang ini mulai berlaku;
b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat
Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak
Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan
tanggal 31 Desember 2016; dan
c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian
Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari
2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

(3) Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran
usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat
miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak
Terakhir adalah sebesar:
a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang
mengungkapkan nilai Harta sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam
Surat Pernyataan; atau
b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang
mengungkapkan nilai Harta lebih dari
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam
Surat Pernyataan,
untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada
bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku
sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Pasal 5

(1) Besarnya Uang Tebusan dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dengan dasar pengenaan Uang Tebusan.

(2) Dasar pengenaan Uang Tebusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai Harta bersih
yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam
SPT PPh Terakhir.

(3) Nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan selisih antara nilai Harta dikurangi nilai
Utang.

Pasal 6

(1) Nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan
meliputi:
a. nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh
Terakhir; dan
b. nilai Harta tambahan yang belum atau belum
seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

(2) Nilai Harta yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang
Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh
Terakhir.

(3) Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai
Harta yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang Rupiah
berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk
keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun
buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir.

(4) Nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya
dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai
nominal untuk Harta berupa kas atau nilai wajar untuk
Harta selain kas pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

(5) Dalam hal nilai Harta tambahan menggunakan satuan
mata uang selain Rupiah, nilai Harta tambahan
ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan:
a. nilai nominal untuk Harta berupa kas; atau
b. nilai wajar pada akhir Tahun Pajak Terakhir untuk
Harta selain kas,
dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri
untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun
Pajak Terakhir.

Pasal 7

(1) Nilai Utang yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan
meliputi:
a. nilai Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh
Terakhir; dan
b. nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
(2) Untuk penghitungan dasar pengenaan Uang Tebusan,
besarnya nilai Utang yang berkaitan secara langsung
dengan perolehan Harta tambahan yang dapat
diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta bagi:
a. Wajib Pajak badan paling banyak sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) dari nilai Harta tambahan;
atau
b. Wajib Pajak orang pribadi paling banyak sebesar
50% (lima puluh persen) dari nilai Harta tambahan.

(3) Nilai Utang yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam mata uang
Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh
Terakhir.

(4) Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai
Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan
dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang
ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan
pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT
PPh Terakhir.

(5) Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan
dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang
dilaporkan dalam daftar Utang pada akhir Tahun Pajak
Terakhir.

(6) Dalam hal nilai Utang yang berkaitan dengan Harta
tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditentukan dalam mata uang selain Rupiah, nilai Utang
ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs
yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan
penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

BAB V
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN, PENERBITAN
SURAT KETERANGAN, DAN PENGAMPUNAN
ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Pasal 8

(1) Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak
harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada Menteri.

(2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh:
a. Wajib Pajak orang pribadi;
b. pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian
badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi
Wajib Pajak badan; atau
c. penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi
sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
b. membayar Uang Tebusan;
c. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
d. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau
melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan
bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan
pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
e. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak
yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
f. mencabut permohonan:
1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
2. pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan
Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di
dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
3. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
yang tidak benar;
4. keberatan;
5. pembetulan atas surat ketetapan pajak dan
surat keputusan;
6. banding;
7. gugatan; dan/atau
8. peninjauan kembali,
dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan
permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan
atau putusan.

(4) Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b harus dibayar lunas ke kas negara melalui Bank
Persepsi.

(5) Pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menggunakan surat setoran pajak yang berfungsi
sebagai bukti pembayaran Uang Tebusan setelah
mendapatkan validasi.

(6) Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Wajib Pajak harus mengalihkan Harta ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat
selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:
a. sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang
memilih menggunakan tarif Uang Tebusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
a dan huruf b; dan/atau
b. sebelum 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang
memilih menggunakan tarif Uang Tebusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
c.

(7) Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang
berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, selain memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib
Pajak tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat
selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
diterbitkannya Surat Keterangan.
Pasal 9

(1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) memuat paling sedikit informasi mengenai
identitas Wajib Pajak, Harta, Utang, nilai Harta bersih,
dan penghitungan Uang Tebusan.

(2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilampiri dengan:
a. bukti pembayaran Uang Tebusan;
b. bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak
yang memiliki Tunggakan Pajak;
c. daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan
Harta yang dilaporkan;
d. daftar Utang serta dokumen pendukung;
e. bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang
dibayar atau pajak yang seharusnya tidak
dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang
dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau
penyidikan;
f. fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
g. surat pernyataan mencabut permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf
f.

(3) Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), selain
melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Wajib Pajak harus melampirkan surat pernyataan
mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling
singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak dialihkan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang
berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (7), selain melampirkan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak harus
melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta
ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.

(5) Bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai
dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus
juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), selain melampirkan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(4), Wajib Pajak dimaksud harus melampirkan surat
pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

Pasal 10

(1) Surat Pernyataan disampaikan ke kantor Direktorat
Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat
lain yang ditentukan oleh Menteri.

(2) Sebelum menyampaikan Surat Pernyataan dan
lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Wajib Pajak meminta penjelasan mengenai pengisian dan
pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus
dilampirkan dalam Surat Pernyataan ke kantor
Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain yang
ditentukan oleh Menteri.

(3) Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Wajib Pajak membayar Uang Tebusan dan
menyampaikan Surat Pernyataan beserta lampirannya.

(4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri
menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya
dan mengirimkan Surat Keterangan kepada Wajib Pajak.

(5) Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau
pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum
menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan
dianggap diterima sebagai Surat Keterangan.

(6) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri
dapat menerbitkan surat pembetulan atas Surat
Keterangan dalam hal terdapat:
a. kesalahan tulis dalam Surat Keterangan; dan/atau
b. kesalahan hitung dalam Surat Keterangan.

(7) Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan
paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung
sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan
tanggal 31 Maret 2017.

(8) Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan
kedua atau ketiga sebelum atau setelah Surat Keterangan
atas Surat Pernyataan yang pertama atau kedua
diterbitkan.

(9) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan
yang kedua atau ketiga, penghitungan dasar pengenaan
Uang Tebusan dalam Surat Pernyataan dimaksud
memperhitungkan dasar pengenaan Uang Tebusan yang
telah dicantumkan dalam Surat Keterangan atas Surat
Pernyataan sebelumnya.

(10) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Uang Tebusan
yang disebabkan oleh:
a. diterbitkannya surat pembetulan karena kesalahan
hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b;
atau
b. disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
atas kelebihan pembayaran dimaksud harus
dikembalikan dan/atau diperhitungkan dengan
kewajiban perpajakan lainnya dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat
pembetulan atau disampaikannya Surat Pernyataan
kedua atau ketiga dimaksud.

Pasal 11

(1) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Pernyataan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan
lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
diberi tanda terima sebagai bukti penerimaan Surat
Pernyataan.

(2) Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan:
a. pemeriksaan;
b. pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau
c. penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan,
untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.

(3) Dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda
terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang
dilakukan:
a. pemeriksaan;
b. pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau
c. penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan,
untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir,
terhadap pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan,
dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan dimaksud ditangguhkan sampai dengan
diterbitkannya Surat Keterangan.

(4) Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau
penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihentikan dalam
hal Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama
Menteri menerbitkan Surat Keterangan.

(5) Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan,
memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa:
a. penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan
ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi
perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di
bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan
dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun
Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
b. penghapusan sanksi administrasi perpajakan
berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban
perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak,
dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak
Terakhir;
c. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan
bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di
Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan
dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun
Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
dan
d. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti
permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan
pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan,
dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir
Tahun Pajak Terakhir, yang sebelumnya telah
ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (3),
yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
(6) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf d dilakukan oleh pejabat di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan tugas dan
fungsi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VI
KEWAJIBAN INVESTASI ATAS HARTA YANG DIUNGKAPKAN
DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1) Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan
menginvestasikan Harta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (6) harus mengalihkan Harta dimaksud
melalui Bank Persepsi yang ditunjuk secara khusus
untuk itu paling lambat:
a. tanggal 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang
menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan
Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6)
huruf a; dan/atau
b. tanggal 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang
menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan
Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6)
huruf b.

(2) Jangka waktu investasi paling singkat 3 (tiga) tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) terhitung
sejak tanggal dialihkannya Harta ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam bentuk:
a. surat berharga Negara Republik Indonesia;
b. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh
Pemerintah;
d. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
f. investasi infrastruktur melalui kerja sama
Pemerintah dengan badan usaha;
g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang
ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk harus
menyampaikan laporan kepada Menteri atau pejabat
yang ditunjuk atas nama Menteri mengenai:

a. realisasi pengalihan dan investasi atas Harta
tambahan yang diungkapkan dalam Surat
Pernyataan untuk Harta tambahan yang dialihkan
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, bagi Wajib Pajak yang harus mengalihkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6);
dan/atau
b. penempatan atas Harta tambahan yang
diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Harta
tambahan yang berada di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, bagi Wajib Pajak yang
tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama
Menteri dapat menerbitkan dan mengirimkan surat
peringatan setelah batas akhir periode penyampaian
Surat Pernyataan dalam hal:
a. Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan
menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (6); dan/atau
b. Wajib Pajak yang menyatakan tidak mengalihkan
Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia tetapi tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).

(3) Wajib Pajak harus menyampaikan tanggapan atas surat
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal kirim.

(4) Dalam hal berdasarkan tanggapan Wajib Pajak diketahui
bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan/atau
Pasal 8 ayat (7), berlaku ketentuan:
a. terhadap Harta bersih tambahan yang tercantum
dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai
penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan atas
penghasilan dimaksud dikenai pajak dan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
di bidang perpajakan; dan
b. Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak
diperhitungkan sebagai pengurang pajak
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(5) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tetap berlaku ketentuan mengenai perlakuan khusus
dalam rangka Pengampunan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VII
PERLAKUAN PERPAJAKAN

Pasal 14

(1) Bagi Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan
pembukuan menurut ketentuan Undang-Undang
mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
harus membukukan selisih antara nilai Harta bersih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang
disampaikan dalam Surat Pernyataan dikurangi dengan
nilai Harta bersih yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak
dalam SPT PPh Terakhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf a, sebagai tambahan atas saldo
laba ditahan dalam neraca.

(2) Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat
Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf b yang berupa aktiva tidak berwujud, tidak
dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan.

(3) Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat
Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf b yang berupa aktiva berwujud, tidak dapat
disusutkan untuk tujuan perpajakan.

Pasal 15

(1) Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan
dan membayar Uang Tebusan atas:
a. Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau
bangunan; dan/atau
b. Harta berupa saham,
yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak,
harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama
Wajib Pajak.

(2) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan,
dalam hal:
a. permohonan pengalihan hak; atau
b. penandatanganan surat pernyataan oleh kedua
belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan
bahwa Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah benar milik Wajib Pajak yang
menyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Harta
dimaksud belum dapat diajukan permohonan
pengalihan hak,
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31
Desember 2017.

(3) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan
dalam hal terdapat perjanjian pengalihan hak dalam
jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

(4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Wajib
Pajak tidak mengalihkan hak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), atas pengalihan hak yang dilakukan
dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak
Penghasilan.

Pasal 16

(1) Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, tidak
berhak:

a. mengompensasikan kerugian fiskal dalam surat
pemberitahuan untuk bagian Tahun Pajak atau
Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak
Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak
berikutnya;
b. mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak
dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) untuk
masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir, ke
masa pajak berikutnya;
c. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas
jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (5) untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak,
atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun
Pajak Terakhir; dan/atau
d. melakukan pembetulan surat pemberitahuan atas
jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (5) untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak,
atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun
Pajak Terakhir, setelah Undang-Undang ini
diundangkan.

(2) Setelah Undang-Undang ini diundangkan, pembetulan
surat pemberitahuan untuk masa pajak, bagian Tahun
Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun
Pajak Terakhir yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang
menyampaikan Surat Pernyataan dianggap tidak
disampaikan.

Pasal 17

(1) Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan
Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding,
Putusan Gugatan, Putusan Peninjauan Kembali, untuk
masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak
sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum
Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tetap
dijadikan dasar bagi:
a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan
penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan
pembayaran pajak;
b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian
fiskal; dan
c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan
pembayaran pajak,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
di bidang perpajakan.

(2) Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan
Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding,
Putusan Gugatan, Putusan Peninjauan Kembali, untuk
masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak
sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit setelah
Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan, tidak
dapat dijadikan dasar bagi:
a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan
penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan
pembayaran pajak;
b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian
fiskal; dan
c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan
pembayaran pajak.

(3) Dalam hal terdapat Surat Ketetapan Pajak, Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat
Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan
Peninjauan Kembali, untuk masa pajak, bagian Tahun
Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak
Terakhir, yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan
Surat Pernyataan yang mengakibatkan timbulnya
kewajiban pembayaran imbalan bunga bagi Direktorat
Jenderal Pajak, atas kewajiban dimaksud menjadi hapus.

BAB VIII
PERLAKUAN ATAS HARTA YANG BELUM
ATAU KURANG DIUNGKAP

Pasal 18
(1) Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat
Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau
informasi mengenai Harta yang belum atau kurang
diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta
dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat
ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta
dimaksud.

(2) Dalam hal:
a. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan
sampai dengan periode Pengampunan Pajak
berakhir; dan
b. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau
informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang
diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai
dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan,
atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
pada saat ditemukannya data dan/atau informasi
mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
(3) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi
administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200%
(dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau
kurang dibayar.
(4) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

BAB IX
UPAYA HUKUM

Pasal 19
(1) Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan
Undang-Undang ini hanya dapat diselesaikan melalui
pengajuan gugatan.
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat diajukan pada badan peradilan pajak.

BAB X
MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

Pasal 20
Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan
dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian
Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar
penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana
terhadap Wajib Pajak.

Pasal 21
(1) Menteri menyelenggarakan Manajemen Data dan
Informasi dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang
ini.
(2) Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan,
dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan,
menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan
informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib
Pajak kepada pihak lain.

(3) Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam
rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh
siapapun atau diberikan kepada pihak manapun
berdasarkan peraturan perundang-undangan lain,
kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.
(4) Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak
digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat
Jenderal Pajak.

Pasal 22

Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan
pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan
Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan
penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik
secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan
tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas pengaduan
orang yang kerahasiaannya dilanggar.

BAB XII
KETENTUAN PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. pelaksanaan Pengampunan Pajak;
b. penunjukan Bank Persepsi yang menerima pengalihan
Harta;
c. prosedur dan tata cara investasi;
d. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1); dan
e. penunjukan pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal 10 ayat (6),
Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2),
diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
http://www.peraturan.go.id

 

TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I
No.5899 EKONOMI. Pajak. Pengampunan. (Penjelasan atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 131)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENGAMPUNAN PAJAK

I. UMUM
Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir
cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya
penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas
dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak Harta warga negara Indonesia
yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat
dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari Harta yang berada di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum
dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin
timbul apabila dilakukan pembandingan dengan Harta yang telah
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang
bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan
para pemilik Harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau
mengalihkan Harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam
kegiatan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung
oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan
pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan
merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih
berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih
maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak
dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut
mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak yang telah berkontribusi
aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya
tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.
Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan
untuk mendorong pengalihan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga
negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan Harta
yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak. Terobosan kebijakan
berupa Pengampunan Pajak atas pengalihan Harta ini juga didorong oleh
semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin
transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas
pertukaran informasi antarnegara.
Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan
hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena
itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang
Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya. Dalam rangka
pelaksanaan Undang-Undang ini, penerimaan Uang Tebusan
diperlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan
pajak pada tahun diterimanya Uang Tebusan yang berguna bagi Negara
untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam
jangka panjang, Negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari
tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari Harta yang telah dialihkan
dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dari aspek yuridis, pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak melalui
Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan
Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
karena berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang,
sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan.
Undang-Undang ini dapat menjembatani agar Harta yang diperoleh
dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela
sehingga data dan informasi atas Harta tersebut masuk ke dalam sistem
administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.
Kebijakan Pengampunan Pajak seyogianya diikuti dengan kebijakan
lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan
Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan
perbankan.
Dengan berpegang teguh pada prinsip atau asas kepastian hukum,
keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional, tujuan penyusunan
Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:
1. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui
pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap
peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah,
penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
2. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang
lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih
valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
3. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan
untuk pembiayaan pembangunan.
Secara garis besar, pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:
1. pengaturan mengenai subjek Pengampunan Pajak;
2. pengaturan mengenai objek Pengampunan Pajak;
3. pengaturan mengenai tarif dan cara menghitung Uang Tebusan:
4. pengaturan mengenai tata cara penyampaian Surat Pernyataan,
penerbitan Surat Keterangan, dan pengampunan atas kewajiban
perpajakan;
5. pengaturan mengenai kewajiban investasi atas Harta yang
diungkapkan dan pelaporan;
6. pengaturan mengenai perlakuan perpajakan;
7. pengaturan mengenai perlakuan atas Harta yang belum atau kurang
diungkap;
8. pengaturan mengenai upaya hukum;
9. pengaturan mengenai manajemen data dan informasi; dan
10. pengaturan mengenai ketentuan pidana.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah
pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian
hukum.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pelaksanaan
Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan
kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh
pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi
kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya
dalam memajukan kesejahteraan umum.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah
pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan
bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak
adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
Dalam hal Wajib Pajak belum mempunyai Nomor Pokok Wajib
Pajak, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di kantor Direkorat
Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau
berkedudukan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Dalam hal Wajib Pajak baru memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak
pada tahun 2016 dan belum menyampaikan SPT Tahunan PPh
Terakhir, tambahan Harta bersih yang diungkapkan dalam Surat
Pernyataan seluruhnya diperhitungkan sebagai dasar pengenaan
Uang Tebusan.

Ayat (2)
Pada prinsipnya Pengampunan Pajak diberikan atas kewajiban
perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh
Wajib Pajak, yang terepresentasi dalam Harta yang belum pernah
dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Besarnya dasar pengenaan
Uang Tebusan adalah Harta tambahan yang belum pernah
dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dikurangi dengan Utang yang
terkait dengan perolehan Harta tambahan tersebut.

Ketentuan ini mengatur cara penghitungan Uang Tebusan yang
harus dibayar oleh Wajib Pajak yang mengajukan Surat
Pernyataan.

Contoh 1:
Wajib Pajak A hanya memiliki Harta yang berada di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 (SPT PPh Terakhir)
Wajib Pajak melaporkan:
a. Nilai Harta Rp15.000.000.000,00
b. Nilai Utang Rp5.000.000.000,00 _
c. Nilai Harta bersih Rp10.000.000.000,00
Dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada periode bulan
pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak
Undang-Undang ini mulai berlaku, diketahui bahwa:
a. Nilai Harta Rp20.000.000.000,00
b. Nilai Utang Rp6.000.000.000,00 _
c. Nilai Harta bersih Rp14.000.000.000,00
Dengan demikian dasar pengenaan Uang Tebusan adalah:
Rp14.000.000.000,00 – Rp10.000.000.000,00 =
Rp4.000.000.000,00.
Penghitungan Uang Tebusan:Tarif pada periode bulan pertama
sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang
ini mulai berlaku adalah 2% (dua persen);
Dasar pengenaan Uang Tebusan adalah Rp4.000.000.000,00;
Uang Tebusan yang harus dibayar:
2% x Rp4.000.000.000,00 = Rp80.000.000,00.
Contoh 2:
Wajib Pajak B mengikuti program Pengampunan Pajak bermaksud
mengalihkan sebagian Harta dari luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia namun dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Tahun Pajak 2015 (SPT PPh Terakhir) Wajib Pajak B
hanya melaporkan Harta yang berada di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:
a. Nilai Harta Rp15.000.000.000,00
b. Nilai Utang Rp 5.000.000.000,00 _
c. Nilai Harta bersih Rp10.000.000.000,00

Dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada periode bulan
pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-
Undang ini mulai berlaku, diungkapkan bahwa:

a. Total nilai Harta Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember 2015
adalah Rp50.000.000.000,00 terdiri atas:
1. Nilai Harta dalam SPT PPh Terakhir sebesar
Rp15.000.000.000,00;
2. Nilai Harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
sebesar Rp35.000.000.000,00, terdiri atas:
a) Nilai Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang akan dialihkan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar
Rp12.000.000.000,00;
b) Nilai Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang tidak akan dialihkan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar
Rp23.000.000.000,00;

b. Total nilai Utang Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember 2015
adalah Rp14.000.000.000,00 terdiri atas:
1. Nilai Utang dalam SPT PPh Terakhir sebesar
Rp5.000.000.000,00;
2. Nilai Utang yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir
sebesar Rp9.000.000.000,00, terdiri atas:
a) Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta yang berada di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebesar Rp3.000.000.000,00;
b) Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta yang berada di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
tidak akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebesar Rp6.000.000.000,00;

c. Nilai Harta bersih pada saat penyampaian Surat Pernyataan:
1. Nilai Harta bersih yang berkaitan dengan Harta yang akan
dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah:
Rp12.000.000.000,00 – Rp3.000.000.000,00 =
Rp9.000.000.000,00;
2. Nilai Harta bersih yang berkaitan dengan Harta di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak
akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah:
Rp23.000.000.000,00 – Rp6.000.000.000,00 =
Rp17.000.000.000,00.
Dengan demikian dasar pengenaan Uang Tebusan untuk:
1. Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebesar:
Rp9.000.000.000,00 – 0 = Rp9.000.000.000,00
2. Harta yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebesar:
Rp17.000.000.000,00 – 0 = Rp17.000.000.000,00
Penghitungan Uang Tebusan:
Tarif pada periode penyampaian Surat Pernyataan bulan pertama
sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang
ini mulai berlaku adalah:
a. 2% (dua persen) untuk Harta yang akan dialihkan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
b. 4% (empat persen) untuk Harta yang tidak akan dialihkan ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
sehingga perhitungan Uang Tebusan adalah sebagai berikut:
1. untuk Harta yang akan dialihkan ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia:
2% x Rp9.000.000.000,00= Rp180.000.000,00.
2. untuk Harta yang tidak akan dialihkan ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia:
4% x Rp17.000.000.000,00= Rp680.000.000,00.

Dengan demikian, total Uang Tebusan yang dibayar oleh Wajib
Pajak adalah:
Rp180.000.000,00 + Rp680.000.000,00 = Rp860.000.000,00

Ayat (3)
Dalam hal Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan
telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir, Utang tersebut tidak
boleh diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta tambahan
dalam Surat Pernyataan.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Ketentuan ini mengatur mengenai dasar penentuan nilai Harta
tambahan pada akhir tahun buku yang diungkapkan dalam Surat
Pernyataan.
Yang dimaksud dengan “nilai wajar” adalah nilai yang
menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau
setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak. Nilai Wajar dimaksud
dicatat sebagai harga perolehan Harta yang dilaporkan paling
lambat pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Tahun Pajak 2017.

Contoh 1:
Untuk Wajib Pajak yang tahun bukunya sama dengan tahun
kalender:
Nilai Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan,
yaitu nilai Harta pada tanggal 31 Desember 2015 sesuai dengan
nilai wajar untuk Harta selain kas atau sesuai dengan nilai
nominal untuk Harta berupa kas, pada tanggal tersebut.

Contoh 2:
Untuk Wajib Pajak badan yang tahun bukunya tidak sama dengan
tahun kalender, sebagai contoh Wajib Pajak C menggunakan tahun
buku yang dimulai dari bulan Agustus 2014 dan berakhir pada
bulan Juli 2015:
Nilai Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan,
yaitu nilai Harta selain kas pada tanggal 31 Juli 2015 sesuai
dengan nilai wajar untuk Harta selain kas atau sesuai dengan nilai
nominal untuk Harta berupa kas, pada tanggal tersebut.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Utang yang berkaitan dengan Harta
tambahan” adalah Utang yang dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum kebenaran dan keberadaannya yang digunakan
langsung untuk memperoleh Harta tambahan tersebut, antara lain
Utang tersebut diakui sebagai piutang oleh pemberi pinjaman.

Ayat (2)
Ketentuan pada ayat ini hanya diberlakukan untuk kepentingan
pelaksanaan Undang-Undang ini.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pemimpin tertinggi” misalnya:
a. dalam Perseroan Terbatas adalah direktur utama, presiden
direktur, atau yang dipersamakan dengan memperhatikan
struktur organisasi dalam akta pendirian atau dokumen lain
yang dipersamakan;
b. dalam yayasan adalah ketua yayasan;
c. dalam koperasi adalah ketua koperasi.
Yang dimaksud dengan “berhalangan” adalah tidak dapat
melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Ketentuan ini mengatur bahwa:
a. bagi Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak sebelum tahun 2016 yang:
1. telah menyampaikan SPT PPh Terakhir maka Wajib
Pajak wajib melampirkan fotokopi SPT PPh Terakhir;
atau
2. belum menyampaikan SPT PPh Terakhir maka Wajib
Pajak wajib terlebih dahulu menyampaikan SPT PPh
Terakhir dan melampirkannya dalam Surat Pernyataan;
atau
b. bagi Wajib Pajak yang baru memperoleh Nomor Pokok Wajib
Pajak pada tahun 2016 dan 2017, tidak wajib melampirkan
fotokopi SPT PPh Terakhir.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran
Uang Tebusan dinyatakan sah dalam hal telah divalidasi dengan
Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diterbitkan
melalui modul penerimaan negara.
Ayat (6)
Dalam hal Wajib Pajak mengalihkan Harta dari luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia melalui cabang Bank Persepsi yang
berada di luar negeri, jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak
Wajib Pajak menempatkan Hartanya di cabang Bank Persepsi yang
berada di luar negeri dimaksud. Cabang Bank Persepsi dimaksud
wajib mengalihkan Harta dimaksud ke Bank Persepsi di dalam
negeri.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “informasi mengenai identitas Wajib Pajak”
antara lain informasi mengenai nama, alamat, Nomor Pokok Wajib
Pajak, nomor paspor, Nomor Induk Kependudukan, dan surat izin
usaha.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “informasi kepemilikan Harta” antara
lain berupa informasi mengenai lokasi, tahun perolehan, dan
nomor bukti kepemilikan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” adalah segala
hal yang dapat membuktikan kebenaran dari daftar Utang yang
diungkapkan, antara lain akad kredit dan surat pengakuan
Utang antara dua pihak di hadapan notaris atau di hadapan
saksi.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Ketentuan ini berlaku bagi Wajib Pajak yang mengajukan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak,
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat
Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak,
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak
benar, keberatan, pembetulan atas surat ketetapan pajak dan
surat keputusan, banding, gugatan, dan/atau peninjauan
kembali yang belum mendapat surat keputusan atau putusan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “surat pernyataan mengenai besaran
peredaran usaha” adalah pernyataan yang berisi pencatatan
peredaran usaha Wajib Pajak mulai Januari sampai dengan
Desember pada Tahun Pajak Terakhir.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”pengisian dan pemenuhan kelengkapan
dokumen” termasuk penghitungan besarnya Uang Tebusan yang
harus dibayar oleh Wajib Pajak dan besarnya Tunggakan Pajak
yang harus dilunasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan apabila terdapat
kesalahan atau kekeliruan yang perlu dibetulkan sebagaimana
mestinya.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Penyampaian Surat Pernyataan kedua atau ketiga dilakukan dalam
rangka memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak antara lain
untuk:
a. mengungkapkan penambahan Harta yang belum disampaikan
dalam Surat Pernyataan atau pengurangan Harta yang telah
disampaikan dalam Surat Pernyataan;
b. mengungkapkan perubahan penghitungan Uang Tebusan
karena Wajib Pajak melakukan perubahan dari semula
menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi
tidak mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka
waktu yang ditentukan;
c. mengungkapkan perubahan penghitungan Uang Tebusan
karena Wajib Pajak melakukan perubahan dari semula
menyatakan tidak akan mengalihkan Harta ke luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi mengalihkan
Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam jangka waktu yang ditentukan.
Dalam hal Wajib Pajak melakukan perubahan sebagaimana
dimaksud pada huruf b dan/atau huruf c, tarif Uang Tebusan
yang semula menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) menjadi menggunakan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Ayat (9)
Ketentuan ini mengatur cara penghitungan Uang Tebusan bagi
Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan yang kedua
atau ketiga.
Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan atas Surat Pernyataan
sebelumnya” adalah:
a. dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang
ketiga, “Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya”
adalah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang kedua;
atau
b. dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan yang
kedua, “Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya”
adalah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang pertama.

Contoh:
Wajib Pajak melaporkan Harta yang berada di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam Surat Pernyataan pertama yang disampaikan, diungkapkan
bahwa:
a. nilai Harta bersih pada 31 Desember 2015 adalah
Rp15.000.000.000,00;
b. nilai Harta bersih dalam SPT PPh Terakhir adalah
Rp5.000.000.000,00;
c. dasar pengenaan Uang Tebusan adalah:
Rp15.000.000.000,00
Rp5.000.000.000,00 –
Rp10.000.000.000,00;
d. Uang Tebusan yang dibayar adalah:
2% x Rp10.000.000.000,00 = Rp200.000.000,00.
Atas Surat Pernyataan pertama, diterbitkan Surat Keterangan
pertama yang mencantumkan Uang Tebusan sebesar
Rp200.000.000,00, dengan dasar pengenaan Uang Tebusan
Rp10.000.000.000,00.

Karena terdapat Harta yang belum diungkapkan, Wajib Pajak
menyampaikan Surat Pernyataan kedua yang disampaikan dalam
kurun waktu bulan keempat sampai dengan 31 Desember 2016,
diungkapkan bahwa:
a. nilai Harta bersih per 31 Desember 2015 adalah
Rp35.000.000.000,00 (termasuk Harta tambahan sebesar
Rp20.000.000.000,00);
b. nilai Harta bersih dalam SPT PPh Terakhir adalah
Rp5.000.000.000,00;
c. Dasar pengenaan Uang Tebusan adalah:
Rp35.000.000.000,00 – Rp5.000.000.000,00 =
Rp30.000.000.000,00;
d. Dasar pengenaan Uang Tebusan yang telah dicantumkan
dalam Surat Keterangan atas Surat Pernyataan pertama adalah
Rp10.000.000.000,00;
e. Dasar pengenaan Uang Tebusan yang harus dibayar dalam
Surat Pernyataan kedua adalah:
Rp30.000.000.000,00 – Rp10.000.000.000,00 =
Rp20.000.000.000,00;
f. Uang Tebusan yang dibayar adalah:
3% x Rp20.000.000.000,00= Rp600.000.000,00.
Atas Surat Pernyataan kedua, diterbitkan Surat Keterangan kedua
yang mencantumkan Uang Tebusan sebesar Rp600.000.000,00.

Dalam hal Wajib Pajak tersebut di atas mengungkapkan kembali
Harta pada periode yang sama dengan Surat Pernyataan pertama
maka:
a. besarnya tarif Uang Tebusan adalah sama dengan tarif Uang
Tebusan pada Surat Pernyataan pertama; dan
b. pengungkapan kembali Harta merupakan Surat Pernyataan
kedua.
Apabila menggunakan contoh penghitungan di atas maka Uang
Tebusan yang harus dibayar ke kas negara yang dicantumkan
dalam Surat Pernyataan kedua adalah:
2% x Rp20.000.000.000,00 = Rp400.000.000,00.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam hal Wajib Pajak mengalihkan Harta dari luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia melalui cabang Bank Persepsi yang
berada di luar negeri, jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak

Wajib Pajak menempatkan Hartanya di cabang Bank Persepsi yang
berada di luar negeri dimaksud. Cabang Bank Persepsi dimaksud
wajib segera mengalihkan Harta dimaksud ke Bank Persepsi di
dalam negeri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tanggal kirim” adalah tanggal pada saat
surat peringatan dikirim sebagaimana tercantum dalam bukti
pengiriman.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Harta dimaksud belum dapat diajukan
permohonan pengalihan hak” adalah keadaan dimana Harta yang
berupa tanah dan/atau bangunan belum diterbitkan sertifikat hak
kepemilikan atas tanah seperti: sertifikat hak milik, sertifikat hak
guna bangunan, dan sejenisnya.
Permohonan pengalihan hak atau surat pernyataan yang
ditandatangani oleh dua belah pihak di hadapan notaris yang
menyatakan bahwa Harta sebagaimana dimaksud pada ayat ini
adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dapat dijadikan sebagai dasar pengurangan Harta bagi
Wajib Pajak yang mengalihkan Harta, dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan berikutnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Termasuk dalam pengertian pengembalian kelebihan pembayaran
pajak adalah pemindahbukuan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Ketentuan ini mengatur antara lain mengenai perlakuan atas
Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat
Pernyataan.

Contoh 1:
Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Pajak menemukan adanya
Harta bersih yang diperoleh tahun 2010 dengan nilai
Rp10.000.000.000,00 dan oleh orang pribadi atau badan tersebut
belum diungkapkan dalam Surat Pernyataan.
Harta bersih senilai Rp10.000.000.000,00 tersebut akan
diperlakukan sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau
informasi mengenai Harta dimaksud dan perlakuan perpajakannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.

Contoh 2:
Pada daftar Harta bersih yang diungkapkan dalam Surat
Pernyataan, Wajib Pajak menyatakan memiliki Harta berupa tanah
persil A seluas 10 Ha dengan harga perolehan
Rp1.000.000.000,00. Pada tahun 2017, diketahui bahwa persil A
milik Wajib Pajak tersebut ternyata seluas 20 Ha dengan harga
perolehan Rp2.000.000.000,00. Atas kekurangan pengungkapan
Harta bersih dalam Surat Pernyataan tersebut sebesar
Rp1.000.000.000,00 akan diperlakukan sebagai tambahan
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat
ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud
oleh Direktorat Jenderal Pajak dan perlakuan perpajakannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan ini tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Tindak pidana yang diatur meliputi Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan dan tindak pidana lain.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik jika
Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak
lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dalam
melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri
sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi
korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
http://www.peraturan.go.id

0

Tax Amnesty -sekilas info

 

Tax Amnesty Service 1 500 745

Yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak adalah:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi
  2. Wajib Pajak Badan
  3. Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM)
  4. Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak

Penanda tangan di Surat Pernyataan:

  1. Wajib Pajak orang pribadi;
  2. pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau
  3. penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.

Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Amnesti Pajak

  1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  2. membayar Uang Tebusan;
  3. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
  4. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
  5. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
  6. mencabut permohonan:
    • pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
    • pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
    • pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
    • keberatan;
    • pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
    • banding;
    • gugatan; dan/atau
    • peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:

  1. Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016
  2. Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
  3. Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Tata cara pengajuan Amnesti Pajak adalah sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu:
    • bukti pembayaran Uang Tebusan;
    • bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
    • daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
    • daftar Utang serta dokumen pendukung;
    • bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
    • fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
    • surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak
    • surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi;
    • melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi;
    • surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM
  2. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
  3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
  4. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.
  5. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak
  6. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima
  7. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan

Uang Tebusan = Tarif X Dasar Pengenaan

Repatriasi atau Deklarasi Dalam Negeri

Fasilitas

Fasilitas Amnesti Pajak yang akan didapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak antara lain:

  1. penghapusan pajak terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
  2. penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
  3. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
  4. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan
  5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham

 

Konsekuensi

Harta yang direpatriasi wajib dinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk:

  1. surat berharga Negara Republik Indonesia;
  2. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
  3. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
  4. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
  5. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  6. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
  7. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
  8. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Harta yang diungkapkan oleh Wajib Pajak tidak dapat dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan.

 

Sanksi

  • Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Holding Period maka atas Harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  • Wajib Pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang kurang diungkapkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.
  • Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

 

0

PMK 121/PMK.03/2015 NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121/PMK.03/2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 75/PMK.03/2010 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI
DASAR PENGENAAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman suara dan gambar, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak;

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.03/2010 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:

  1. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
  2. untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
  3. dihapus;
  4. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
  5. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran
  6. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
  7. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
  8. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
  9. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
  10. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
  11. untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
  12. dihapus;
  13. untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan perkiraan hasil rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dan harga jual eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dalam rangka penerapan Nilai Lain, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

 

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 950
0

PMK No 101 /PMK.010/2016 PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

MENTER!KEUANGAN
REPUBLIK !NDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 /PMK.010/2016
TENTANG
PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa ketentuan mengenai besarnya penghasilan tidak
kena pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
b. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan di
bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga
kebutuhan pokok yang semakin meningkat, perlu
melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai
besarnya penghasilan tidak kena pajak sebagaimana
dimaksud pada huruf a;
c. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap besarnya
penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud
dalam huruf b di atas dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan telah
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia pada tanggal 6 April 2016 dan 11
April 2016;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) UndangUndang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4893) ;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK.
Pasal 1
Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi
sebagai berikut:

a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk
diri Wajib Pajak orang pribadi;

b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

c. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah)
tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya
digabung dengan penghasilan suam1 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 36 Tahun 2008;

d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah clan
keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta
anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya,
paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan
besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak
orang pribadi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak.

Pasal 3

Ketentuan mengenai penyesuaian besarnya penghasilan tidak
kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mulai
berlaku pada Tahun Pajak 2016.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri m1 mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S.BRODJONEGORO

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 950

0

Pajak Impor

Pajaknya biasanya PPN, PPh 22, Bea Cukai

Dalam proses impor ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan. Adapun dokumen impor itu sebagai berikut:
LC (Letter of Credit) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bank yang menjamin pembayaran draft Pembeli untuk jangka waktu tertentu dan sampai jumlah tertentu, di bawah kondisi tertentu. LC hampir selalu tidak dapat dibatalkan, dapat (jika diperlukan) akan dialihkan, dan tunduk pada syarat-syarat (misalnya pada SIGHT, 30 hari, 60 hari, dll). Untuk pengiriman rutin yang Revolving LC sering digunakan.
BL (Bill of Lading) adalah dokumen perjalanan dari pelayaran, penerbangan, atau lainnya yang dikirimkan oleh penjual/ eksportir di luar negeri kepada importir di dalam negeri.
Invoice adalah nota atau faktur penjualan dari pengirim barang/supplier/eksportir di luar Indonesia.
Packing List adalah dokumen kelengkapan yang paling sering dipersyaratkan baik oleh pihak pembeli maupun oleh institusi kepabeanan di setiap Negara, dokumen ini menerangkan jumlah jenis pengemas, pembungkus dan berat bersih maupun kotor plus ukuran kubikasi.
DO (Delivery Order) adalah dokumen penyerahan barang yang didapat dari pelayaran atau agen pelayaran setelah kedatangan armada pengangkut (kapal, pesawat, kereta api dsb) dengan menukarkan lembar BL.
Asuransi adalah dokumen yang wajib ada untuk mengurus importasi, bisa dibuat salah satu oleh supplier atau importir.
Dokumen legalitas impor yaitu:
Surat Ijin Usaha Perusahaan ( SIUP )
Angka Pengenal Impor ( API )
Sertifikat Registrasi Pabean ( SRP )
Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )
Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )
Nomor Pengenal Importir Khusus ( NPIK )
Importir Terdaftar ( IT )
Purchasing Order ( PO) / Sales Contract
Surat Kuasa

untuk PPN ada yang dibebaskan ada yang tidak (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK/2003),

Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor-574/PJ.51/2003 Tentang Pembayaran PPN Impor atas Pemindahtanganan Barang Modal yang pada saat Impornya Memperoleh Fasilitas Penangguhan.

ada fasilitas untuk kawasan bebas (PMK 62/PMK.03/2012), kawasan berikat (PMK 101/PMK.04/2005 )

0

PMK 191/2015 join PMK 233/2015 Penurunan Tarif PPh 19- Revaluasi Aktiva

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 191/PMK. 010/2015

TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa ketentuan mengenai penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 ten.tang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan;

b. bahwa dalam rangka men.Jaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu memberikan kebijakan Pajak Penghasilan berupa penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan penilaian kembali aktiva tetap yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 ten.tang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Un.dang-Un.dang Nomor 16 Tahun 2009, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016.

Pasal 1

(1) Wajib Pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar:

a. 3% (tiga persen), untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;

b. 4% (empat persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; atau

c. 6% (enam persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, yang dikenakan atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh Wajib Pajak, di atas nilai sisa buku fiskal semula.

(3) Nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai aktiva tetap yang ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah.

(4) Nilai aktiva tetap hasil perkiraan penilaian kembali oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan penilaian kembali dan ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, paling lambat tanggal:

a. 31 Desember 2016, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri m1 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;

b. 30 Juni 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; atau

c. 31 Desember 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 2

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi Wajib Pajak badan dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan, termasuk:

a. Wajib Pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat; dan

b. Wajib Pajak yang pada saat penetapan penilaian kembali nilai aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh 1zm dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) atau ayat (4) belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008.

Pasal 3

(1) Penilaian kembali aktiva tetap dapat dilakukan terhadap se bagian a tau terletak atau seluruh aktiva tetap berwujud yang berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

(2) Penilaian kembali aktiva tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktlva tetap yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

( 1) Nilai aktiva tetap yang ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) harus berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap.

(2) Dalam hal nilai pasar atau nilai Wajar yang ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap yang bersangkutan.

Pasal 5

(1) Permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang:

a. telah melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah, tetapi belum digunakan untuk tujuan perpajakan, dengan ketentuan:

1. penilaian kembali aktiva tetap dilakukan pada tahun 2015 untuk permohonan yang diajukan pada tahun 2015; atau

2. penilaian kembali aktiva tetap dilakukan pada tahun 2016 untuk permohonan yang diajukan pada tahun 2016; atau

b. belum melakukan penilaian kembali aktiva tetap.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan dengan menggunakan nilai aktiva tetap hasil penilaian kem bali aktiva tetap berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap serta harus melampirkan:

a. Surat Setoran Pajak bukti pelunasan Pajak Penghasilan atas penilaian kembali aktiva tetap;

b. daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali;

c. fotokopi surat izin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izm dari Peme:fintah yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha terse but;

d. laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah; dan

e. laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan dengan menggunakan perkiraan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap menurut Wajib Pajak serta harus melampirkan:

a. Surat Setoran Pajak bukti pelunasan Pajak Penghasilan atas perkiraan penilaian kembali aktiva tetap; dan

b. daftar aktiva tetap yang akan dinilai kembali beserta perkiraan nilainya.

(4) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus melengkapi:

a. Surat Setoran Pajak bukti pelunasan Pajak Penghasilan atas penilaian kembali aktiva tetap dalam hal terjadi kekurangan pembayaran pajak terutang;

b. daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali;

c. fotokopi surat izin usaha kantor jasa penilai publik · atau ahli penilai, yang memperoleh izm dari Pemerin tah yang dilegalisir oleh instansi Pemerin tah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha terse but;

d. laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah; dan

e. laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap.

(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan paling lambat pada tanggal:

a. 31 Desember 2016, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri m1 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;

b. 30 Juni 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; atau

c. 31 Desember 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

(6) Setelah meneliti kelengkapan clan kebenaran permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima lengkap dapat menerbitkan surat keputusan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap.

Pasal 6

(1) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) harus dilunasi sebelum permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2) Dalam hal hasil penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah lebih besar daripada nilai perkiraan nilai pasar atau nilai wajar yang diajukan dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, atas selisih tersebut dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar:

a. 3% (tiga persen), bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian kembali aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, dan melunasi Pajak Penghasilan dimaksud dalam jangka waktu sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;

b. 4% (empat persen), bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian kembali aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, dan melunasi Pajak Penghasilan dimaksud dalam jangka waktu sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;

c. 6% (enam persen), bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian kembali aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, dan melunasi Pajak Penghasilan dimaksud dalam jangka waktu sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; atau

d. 10% (sepuluh persen), bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian kembali aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, dan melunasi Pajak Penghasilan dimaksud pada tahun 2017.

(3) Dalam hal basil penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah lebih kecil daripada nilai perkiraan nilai pasar atau nilai wajar yang diajukan dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak, atas kelebihan pembayaran pajak tersebut merupakan pajak yang seharusnya tidak terutang.

(4) Dalam hal Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap adalah Wajib Pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris clan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, selisih lebih nilai aktiva tetap yang digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pasal 1 ayat (2) harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam satuan mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran Pajak Penghasilan.

(5) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tidak melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan/ atau tidak melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), permohonan dianggap batal dan atas pembayaran Pajak Penghasilan yang telah dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diperlakukan sebagai pajak yang seharusnya tidak terutang.

Pasal 7

(1) Bagi Wajib Pajak yang pada saat permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 atau memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tetapi pada tahun 2015 dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, serta telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), ketentuan penyusutan fiskal aktiva tetap adalah sebagai berikut:

a. dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah nilai pada saat penilaian kembali aktiva tetap;

b. masa manfaat fiskal aktiva tetap disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut; dan

c. penghitungan penyusutan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2016.

(2) Bagi Wajib Pajak yang pada saat permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 atau memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan pada tahun 2016 atau tahun 2017 telah melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, serta telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), ketentuan penyusutan fiskal aktiva tetap adalah sebagai berikut:

a. dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah nilai pada saat penilaian kembali aktiva tetap;

b. masa manfaat fiskal aktiva tetap disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut; dan

c. penghitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.

Pasal 8

(1) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan aktiva tetap berupa:

a. aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian k:embali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau

b. aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap di atas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap dikurangi pajak yang sudah dibayarkan.

(2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari setelah akhir bulan terjadinya pengalihan aktiva tetap tersebut.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: a. pengalihan aktiva tetap Wajib Pajak yang bersifat force majeur berdasarkan keputusan atau kebijakan pemerintah atau putusan pengadilan; b. pengalihan aktiva tetap Wajib Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak; a tau c. penarikan aktiva tetap Wajib Pajak dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.

(4) Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap Wajib Pajak dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pasal 9

( 1) Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap Wajib Pajak di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 6 harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama “Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Wajib Pajak Tanggal …..”

(2) Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap Wajib Pajak, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap secara fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 6, bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 jo. Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

(3) Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang bukan merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali aktiva tetap secara komersial.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penga.Juan permohonan dan pengadministrasian penilaian kembali aktiva tetap Wajib Pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan izin penilaian kembali aktiva tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 /PMK.03/2008 dan atas permohonan tersebut belum diterbitkan surat keputusannya, dapat mengajukan kembali permohonan penilaian kembali aktiva tetap sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturai� Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttcl. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diunclangkan di Jakarta

pacla tanggal 20 Oktober 2015

 

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ttcl. WIDODO EKATJAI-IJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1536

 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 233/PMK.03/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 191/PMK.010/2015 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa ketentuan mengenai penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 91/PMK.010/2015 ten tang Penilaian Kem bali Akti va Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016;

b. bahwa dalam rangka lebih memberikan keseimbangan hak dan kewajiban Wajib Pajak, perlu melakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.O10/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Men teri Keuangan N om or 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016;

Mengingat:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 191/PMK.010/2015 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan N om or 1 91 / PMK. 010/2015 ten tang Penilaian Ke in bali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penilaian kembali aktiva tetap dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh aktiva tetap berwujud yang berada atau terletak di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

(2)Aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan penilaian kembali untuk tujuan perpajakan sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat ( la), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan aktiva tetap berupa:

a. aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua), yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun;

b. aktiva tetap kelompok 3 (tiga) dan kelompok 4 (empat), yang telah mempe’roleh keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun; atau

c. tanah dan/atau ban gun an yang tel ah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 1 (satu) tahun, sejak dilakukannya penilaian kembali, atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap di atas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap dikurangi pajak yang telah dibayarkan . berdasarkan Peraturan Menteri ini. 

( la) Tarif tertinggi Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 bagi Wajib Pajak badan dalam negeri atau BUT; atau

b. tarif tertinggi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bagi Wajib Pajak orang pribadi.

(2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilunasi paling lama 15 (lima be1as) hari setelah akhir bulan terjadinya pengalihan aktiva tetap tersebut.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

a. pengalihan aktiva tetap Wajib Pajak yang bersifat force majeur berdasarkan keputusan atau kebijakan pemerintah atau putusan pengadilan;

b. pengalihan aktiva tetap Wajib Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, a tau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak; atau

c. penarikan aktiva tetap Wajib Pajak dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi dan/ atau tidak dapat berproduksi kembali.

(4) Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap Wajib Pajak dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap Wajib Pajak di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 clan Pasal 6 harus dicatat dalam laporan keuangan Wajib Pajak.

(2) Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap Wajib Pajak, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap secara fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 6, bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 jo. Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

(3) Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang bukan merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali aktiva tetap secara komersial.

4. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Dalam hal penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, penetapan nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali dapat dilakukan oleh penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

5. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri m1 mulai berlaku sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Pasal 11

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Desernber 2015 ·

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Desernber 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd. WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1916